Menu

Mode Gelap

Hukum · 14 Jun 2017 10:52 WITA ·

Pemangkasan 700 Karyawan di PT AMNT Gubernur Tak Bisa Intervensi


					Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi MA Perbesar

Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi MA

MATARAM, DS – Pemprov NTB hingga kini terus mencermati kebijakan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang akan memangkas sebanyak 700 orang karyawannya dengan alasan efisiensi.

Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi mengaku tidak bisa melakukan intervensi kepada pihak perusahaan jika para karyawan oleh perusahaan telah ada skema penawaran terlebih dahulu.
“Kecuali jika ada pemutusan kerja alias PHK secara sepihak, baru kita bertindak membela hak-hak pekerja,” tegas Gubernur menjawab wartawan, Selasa (13/6).

Menurutnya, dalam setiap penawaran pengurangan karyawan guna alasan efisiensi, ada opsi-opsi pilihan bagi para karyawan. Oleh karena itu, jika dari hasil hitung-hitungan karyawan, dirasa kompensasi tertentu yang diberikan tidak masuk untuk dibuat modal usaha pascapensiun dini, maka sebaiknya langkah perusahaan memutus hubungan kerja, agar disikapi dengan arif.

“Jika kita gelisah sebagai karyawan, ya nggak usah mau terima tawaran perusahaan. Jadi kita lah yang bisa menganalisa sendiri layak atau tidak nilai kompensasi yang diberikan dengan pengabdian kerja kita selama ini,” ujar Gubernur.

Pemprov, kata dia, tetap akan bersikap manakala ada PHK sepihak oleh perusahaan. “Kalau belum ada arah kesana, sementara kita pantau terus kondisi di lapangan,” kata Gubernur.
Diketahui, PT Amman Mineral Nusa Tenggara memutuskan untuk memangkas jumlah tenaga kerja dengan alasan efisiensi. Tak tanggung, jumlahnya mencapai 700 orang karyawan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono membenarkan jika PT Amman Mineral Nusa Tenggara akan memangkas ratusan karyawannya itu.

Menurutnya, alasannya, manajemen melakukan efisiensi sehingga jumlah karyawan harus dikurangi. Kendati demikian, dia menyebut langkah pengurangan tenaga kerja tidak dilakukan dengan cara pemutusan hubungan kerja (PHK).

Amman telah menyampaikan bahwa pemangkasan jumlah karyawan dilakukan secara suka rela. “Mereka melakukan itu karena efisiensi. Tapi mereka menerapkan sesuatu itu sesuai dengan ditawarkan, sukarela jadi tidak masalah,” ujarnya.

Menurut Bambang, Amman melalukan efisiensi karena menurunnya produksi. Kendati demikian, dia menyebut penyerapan temaga kerja bisa bertambah kembali ketika fasilitas pemurnian mineral (smelter) selesai dikerjakan. “Operasional fase 7 turun. Begitu smelter jadi, ya ambil karyawan lagi,” katanya.

Sementara itu, Presiden Direktur Amman, Rachmat Makkasau, mengakui telah melaporkan kepada pemerintah soal langkah efisiensi yang berdampak pada pengurangan jumlah karyawan. Namun, Rachmat enggan memberi keterangan lebih lanjut tentang jumlah karyawan yang harus dikurangi perusahaan. “Kami review semua. Jadi belum tahu (jumlah tenaga kerja yang dikurangi),” tandas Rachmat. fahrul

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Satresnarkoba Polresta Mataram Ciduk Pengedar Sabu Jelang Lebaran

25 April 2022 - 14:29 WITA

Jangan Tinggalkan Rumah dengan Pintu Terbuka, Kejadian di Sandubaya Ini jadi Pelajaran

25 April 2022 - 14:16 WITA

Soal Kelanjutan Kasus BLUD RSUD Praya, Logis Sindir Kedatangan BPKP NTB ke Kejari Praya

23 April 2022 - 23:57 WITA

DPD KNPI NTB Dukung Bongkar Dalang Penjual Keramba Bantuan Nelayan

19 April 2022 - 16:46 WITA

Trending di Hukum