Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pelita Ingatkan Ada 113 Ribu RTLH Belum Tuntas

73

FOTO. HL. Pelita Putra (kiri) saat menghadiri sidang paripurna LKPJ Gubernur NTB (FOTO. RUL)

MATARAM, DS – Komisi IV DPRD NTB melihat masih banyak persoalan yang belum tuntas di beberapa sektor pembangunan.

Hal itu terlihat pada presentasi rumah layak huni di NTB yang baru mencapai 92,02 persen dan masih ada sebanyak 7,99 persen rumah tidak layak huni atau sekitar 113.643 unit dari total 1.422.318 unit. Padahal, program perumahan layak huni masuk program strategis daerah.

“Jadi, setelah mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB tahun 2020, maka kinerja pemerintah daerah masih belum optimal memberi pelayanan pada rakyat. Itu karena, ada ratusan ribu rumah belum dituntaskan hingga kini,’ ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB HL. Pelita Putra pada wartawan, Selasa (4/5).

Politisi PKB itu mengaku, dalam LKPJ tersebut, pihaknya menemukan masih banyak indikator capaian yang memerlukan perubahan yang mengarah pada perbaikan dan penyempurnaan kinerja Pemda.

Apalagi, lanjut dia, banyak laporan masyarakat yang diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan dukungan sejumlah fakta lapangan yang diverifikasi melalui kunjungan kerja lapangan. Masih banyak ditemukan program yang telah terencana oleh pemerintah belum dilaksanakan dengan baik.

“Seperti program-program pembangunan di bidang infrastruktur. Hal ini sekali lagi disebabkan oleh kurangnya terintegritasnya antar sistem perencanaan, pembinaan, dan pengawasan dari tingkat hulu sampai ke hilir,” jelas Pelita.

Anggota DPRD NTB dapil Lombok Tengah Selatan itu, mengungkapkan, persoalan-persoalan tersebut terjadi akibat dari penetapan standar, indikator, bahkan parameter pada tataran implementasi pun sudah barang tentu semakin tidak jelas.

Salah satunya yakni urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Di mana, cakupan penanganan rumah tidak layak huni tahun 2019 sesuai dengan dokumen RPJMD 2019-2023 belum mencapai target 92,37 persen.

“Karena, belum tercapainya indikator kinerja tersebut. Komisi IV merekomendasikan agar pemerintah sesegera mungkin menyelesaikannya,” tandas Lalu Pelita Putra. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.