Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pelibatan Lembaga Adat dalam Kasus Perkawinan Anak di KLU

55

Apakah lembaga adat bisa terlibat dalam penanganan kasus perkawinan anak? Bagaimana pola yang dilakukan?. Bagaimana pula norma-norma adat masyarakat Sasak berlaku dalam setiap perkawinan?

Banyak anggapan adat Sasak membuat perkawinan anak usia dini bertambah. Padahal tidak demikian. Karena, ternyata  adat Sasak di Kabupaten Lombok Utara justru memiliki rambu-rambu perkawinan yang membuat warganya berfikir seribu kali sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Namun, bukan berarti di setiap wilayahnya sama. Lantas kenapa pernikahan dini masih marak terjadi di Dayan Gunung?

Masyarakat Sasak sebetulnya sangat tabu dengan pernikahan dini. Itu kata para tokohnya. Mereka pun bercerita, dimasa lalu, perkawinan masih mengindahkan berbagai persyaratan yang sesuai dengan adat masyarakat setempat.

Pada masa  itu, nyaris tidak ditemukan adanya perkawinan dini (dalam jumlah besar). Mereka memahami perkawinan itu berat dengan syarat tertentu. Selain berpenghasilan, juga memiliki tempat tinggal dan bertanggung jawab. Itu bagi calon suami. Bagi calon istri harus bisa memasak segala jenis masakan. Pun bisa menjaga anak-anaknya hingga tumbuh dewasa.

“Karena itulah orang Sasak di masa lalu kawinnya sudah dalam usia cukup tua,” jelas Rasidep. Mereka memahami perkawinan harus dengan persiapan matang sehingga berlaku proses adat yang cukup panjang.

Kearifan lokal itu seakan runtuh sedikit demi sedikit menyusul perkembangan teknologi digital. Anak-anak mengenal handphone dan berhubungan dengan dunia luar. Dampaknya, berbagai informasi diakses. Mereka ke luar rumah dan pulang larut malam.Bagi warga adat, seorang gadis pulang malam itu tabu. Mereka mencurigai ada hal-hal negatif yang dilakukan. Di beberapa wilayan muncul sanksi jika menemukan kasus seperti ini. Namun, dari sana pula cikal bakal perkawinan dini dimulai ketika gadis-gadis pulang malam dipaksa kawin.

Pada tahun 80 an  terjadi kasus seorang anak perempuan dibawa seorang pria selama beberapa hari. Walau masih dalam satu desa dan memiliki hubungan keluarga, ketika anak itu pulang, orangtua si perempuan keberatan, termasuk lingkungan sekitarnya. Akhirnya, mereka dinikahkan di Kantor Urusan Agama. Hal inipun terjadi atas desakan masyarakat setempat. Kala itu si perempuan berusia 16 tahun.

Lambat laun nikah dini menjadi membiasa dan dilatari persoalan yang kian kompleks seperti faktor ekonomi.Pergaulan bebas dalamkeluarga yang tidak memiliki pola asuh yang baik menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Problem pelik ditemukan berkenaan dengan admnistrasi kependudukan mereka. Ada anak melahirkan anak dan tanda-tanda kemiskinan yang mengancam.

Keterlibatan Lembaga Adat

Lembaga-lembaga adat belum sepenuhnya diberdayakan mengatasi peroalan krusial itu.Sebutlah lembaga seperti Majelis Krame Desa (MKD). Lembaga ini dalam tupoksinya baru bisa berperan ketika menerima laporan berupa delik aduan. Jika tidak ada pihak yang berkeberatan dalam suatu kasus maka MKD tidak akan bertindak. Oleh sebab itu,masalah yang lebih banyak menjadi delik aduan adalah masalah tanah warisan dibandingkan persoalan nikah dini. Artinya, perkawinan dini belum dianggap sebagai sebuah kasus jika tidak ada pihak yang keberatan.

Ketiadaan penanganan khususnya  di lingkungan masyarakat menimbulkan berbagai “pembenaran” terhadap kasus perkawinan dini. Ketika lembaga adat terdiam menyaksikan perkawinan anak, bisa diartikan masalah itu akan menjadi tradisi. Padahal, kepatuhan masyarakat Sasak tidak lepas dari kepatuhan pada adat dan agamanya.

Norma-norma adat itu sendiri, menurut tokoh adat KLU, Putrawadi, diambil dari nilai-nilai agama dalam bentuk penjabaran prilaku yang juga tertulis dalam lontar yang biasa ditembangkan dalam berbagai kegiatan adat. Lontar-lontar itu sendiri berbicara banyak hal mulai dari kelahiran,perkawinan hingga kematian.

Dalam konteks perkawinan, penafsiran agama terkait usia perkawinan terbatas pada masa akil baligh, demikian halnya pada aspek hukum adat. Hak-hak menikah ini pada akhirnya bias dan meruntuhkan makna sesungguhnya dari mahligai rumah tangga seperti berbagai persiapan materi dan tanggung jawab kepala rumah tangga. Perkawinan kerap kali berhenti pada klaim akil baligh.

Masa akil baligh dalam pandangan adat disebut dedare santri. Ketika seseorang di lingkungan keluarga Sasak melakukan perkawinan dini, masyarakat kemudian menilai itu disebabkan si gadis sudah mencapai dedara santri atau sudah tahap menstruasi. Untuk usia dengan istilah itu sekira 14-15 tahun sehingga seakan-akan ada klaim pembenaran terhadap perkawinan dini. Dikenal juga istilah dedara ngerekes diusia 19 tahun keatas dan dedara nuwas usia 30 tahun keatas.

Khusus untuk pihak laki-laki ada istilah teruna beleq diusia 19 tahun keatas dan teruna manggung 30 tahun keatas.Istilah itu sudah turun temurun berlaku di lingkungan masyarakat Lombok Utara. Namun,istilah-istilah itu sesungguhnya bukan untuk memanggul hak berupa predikat untuk segera melakukan perkawinan. Karena, masih ada unsur lain seperti kelayakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas.

Bisa dikatakan, lembaga adat belum berperan besar dalam pencegahan perkawinan anak. Lembaga seperti MKD baru turun tangan dalam ranah aduan masyarakat atau jika ada salah satu pihak yang keberatan. Oleh sebab itu, perkawinan dini sering kali bukan dianggap masalah yang terbuka diadukan, berbeda dengan kasus lain seperti tanah warisan. Padahal, di sisi lain masyarakat adat memahami ancaman yang ditimbulkan akibat perkawinan dini dan sepakat untuk dicegah.

Keterlibatan LPA Merangkul MKD

Problem mulusnya kasus-kasus perkawinan dini disebabkan masyarakat yang menyetujui dilakukannya pencegahan masih berjalan sendiri-sendiri. Disisi lain UU masih belum ditindaklanjuti dengan regulasi di tingkat daerah. Padahal, pencegahan perkawinan anak memerlukan integrasi yang menyeluruh antarlembaga yang menjunjung tinggi hukum dan aturan. Undang-undang yang dipergunakan adalah UU Perlindungan Anak.

Lewat UU Perlndungan Anak, LPA KLU kemudian merangkul MKD untuk memberikan pemahaman bahwa perkawinan dini merupakan sebuah pelanggaran.

Pendekatan ini bermula dari peristiwa rencana  perkawinan anak di KLU yangterjadi bulan Februari tahun 2020. Hal itu bermula ketika seorang gadis dari Desa Bentek berusia 18 tahun berinisial Ar dilarikan seorang pemuda dari Desa Sambiq Bangkol berusia sekira 16 tahun berinisial R. Dalam kasus ini pelaku menggunakan sistem memulang (melarikan). Si gadis dititipkan di kediaman ibu laki-laki, kemudian dipindah ke rumah Kadus. Pihak Kadus melaporkan kepada LPA sehingga peristiwa itu ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Utara.

Ketua LPA KLU, Bagiarti,menurturkan bahwa pihaknya sempat menampung si gadis cilik yang dilarikan itu. Ketika mengetahui usia pihak laki-laki yang melarikannya belum cukup umur berdasarkan UU Perlindungan Anak, LPA KLU memutuskan agar keduanya dipisahkan saja. Bagaimana reaksi pihak keluarga perempuan?

Akibat hendak dipisah, muncul gejolak mengingat selama 5 malam si gadis sudah menjalaniproses memulang. Pihak keluarga perempuan tidak mau menerimanya. Akhirnya LPA KLU membawa masalah ini ke ranah MKD sebagai delik aduan.

Untuk menuntaskan kasus tersebut, MKD Bentek melakukan pemanggilan dan musyawarah pemulangan kedua belah pihak. Dengan alasan tidak ingin melanggar UU Perkawinan pihak MKD dalam sidang yang menghadirkan Sekdes dan kadus menggunakan denda ngawe pati jika perkawinan oleh kedua belah pihak dipaksakan terjadi. Ngawe pati itu berupa denda 100 ribu uang bolong atau uang senilai Rp 5 juta.

Pihak keluarga laki-laki tidak mau menerima keputusan tersebut.Karena itu, dalam sidang kedua yang berlangsung di Desa Sambik Bangkol, sidang memberi dua pilihan lain, yaitu melakukan kawin tadong atau menikah dengan disposisi pengadilan. Kawin tadong ini sejenis perkawinan namun belum bisa berhubungan layaknya suami istri sampai pasangan memenuhi syarat umur sesuai amanat UU Perkawinan.

Lagi-lagi kedua pilihan — baik kawin ngawe pati maupun nikah dengan disposisi pengadilan atau kawin tadong — dalam sidang itu tidak bisa diterima. Akhirnya diberi pilihan lain yaitu noracara atau bukan cara orang. Hal ini disebabkan karena usaha melarikan anak gadis orang sudah dilakukan selama 5 hari alias tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat adat setempat. Dendanya 5.450 uang bolong atau setara Rp 270.500. Dampak dari keputusan tersebut adalah mereka harus dibelas (dipisah).

“Itulah yang diterima sehingga kasus itu selesai dengan memisahkan keduanya,” ujar Putrawadi. Musyawarah  kedua belah pihak keluarga dihadiri Pj.Kepala Desa dan MKD Sambik Bangkol, Kades Bentek, Babinsa, Kadus, tokoh adat dan pihak keluarga masing-masing.

Perluasan Makna Akil Baligh dalam Perkawinan

Dalam tradisi suku Sasak, perkawinan pada umumnya dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu yang berdasarkan pada tuntunan adat. Proses tersebut meliputi proses perkenalan, lari bersama untuk kawin serta akad perkawinan.

 Memulang merupakan peristiwa adat yang besar sebagai akhir dari masa lajang seseorang. Kondisi berkeluarga ini merupakan tempat mencurahkan kasih sayang baik dalam keadaan susah maupun senang. Pun sebagai tempat mencurahkan tanggung jawab secara moral maupun material kepada keluarga.

Karena itu, ukuran kedewasaan  sangat diutamakan dalam mamulang. Bagi laki-laki harus mampu memberi makan (dalam arti luas) kepada anak istri (bau isik ngiok). Selain itu memiliki kegiatan untuk anak istri (bau isik ngayang), punya rumah dan bertanggung jawab melindungi anak dan istri.Sedangkan bagi perempuan bisa memasak dalam arti luas (segala jenis makanan) dan menjaga kehormatan diri dan suami(bau isik nyauk dirik).

Oleh sebab itu, ada hal-hal yang mengawali seseorang memulang untuk mengetahui secara detil kemampuan masing-masing pihak. Sebutlah adanya saling maleang tangenang, yaitu merayu yang bisa dilakukan dengan kata terang-terangan maupun berupa sindiran ketika bertemu perempuan pujaan hatinya. Pun bila pria datang ke rumah perempuan (midang),

Masa perkenalan dan pemilihan jodoh disebut midang atau kunjungan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan maksud untuk mengadakan perkenalan, pendekatan dan menjalin hubungan lebih serius. Setelah beberapa kali midang dilakukan, barulah si pemuda menanyakan apakah perempuan pujaannya itu bersedia menjadi istrinya.

Jika tawarannya diterima maka terjadi beberayean. Jika dua sejoli sudah sepakat untuk kawin, selanjutnya yang dilakukan adalah melarikan si gadis dari lingkungan orangtua serta keluarganya. Selanjutnya ada bale panyeboan, yang mana kedua calon mempelai terikat dengan berbagai ketentuan adat yang ketat. Misalnya mereka tidak boleh tidur bersama di satu tempat tidur sampai benar-benar telah menjadi pasangan suami istri yang sah

Selama masa pranikah ini diketahui kemampuan masing-masing, termasuk dalam soal agama seperti apakah masing-masing sudah bisa  mengaji dan lain-lain.

Sedangkan pada saat memulang dedare dibawa ke rumah laki-laki.Pemulangan yang lazim di masyarakat adalah menyopok atau menyatukan. Hal ini biasa dilakukan bersama keluarga.

Kemudian, melakak atau cara yang berlangsung dalam keluarga dekat dan orang jauh yang ada pertalian keluarga. Terdapat pula paulang atau larikan. Cara ini lazimnya dilakukan pada malam hari (selesai maghrib-isya) dibantu teman dibawa kerumah laki-laki biasanya seama tiga hari. Selama dilakukan paulang ini calon pengantin wanita tidak boleh dekat dengan calon pria. Para tetangga mengetahui hal ini dan mereka menjenguk dengan membawa sesuatu (gula,kopi, jajan,rokok, dan lain-lain).

Proses yang harus dilalui calon suami istri sebelum memasuki jenjang rumah tangga menelan waktu lama. Melalui proses inilah masing-masing pihak akan mengetahui secara detil baik kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Bahkan karena itu juga, jika kemudian terjadi ketidakcocokan, proses perceraian menelan waktu yang lama. Setidaknya selama tiga kali masing-masing pihak diminta berfikir ulang melakukan perceraian.

Tantangan

Ada standar moral yang ditekankan dalam adat yang meliputi tanggung jawab suami istri dalam berkeluarga. Bahwa seorang suami harus memiliki tempat tinggal dan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Karena itu, seseorang yang melakukan perkawinan anak akan sangat sulit memenuhi ketentuan itu jika tidak benar-benar bekerja keras. Karena itu, istilah akil baligh bukanlah standar baku perkawinan, melainkan memerlukan faktor-faktor utama lain seperti kemampuan finansial dan tanggung jawab.

MKD sebagai lembaga adat di desa selama ini menangani kasus-kasus yang bersifat delik aduan namun belum melihat perkawinan anak sebagai kasus yang harus dicegah. Kendti di satu sisi para tokoh adat menolak perkawinan anak, tupoksinya tidak memberi peran yang leluasa untuk melakukan pencegahan. Karena itu, diperlukan perluasan peran tidak hanya pada peran mediasi setelah kasus di lingkungannya muncul melainkan juga peran pencegahan. riyanto rabbah

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.