Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pelarangan HP di Sekolah Cegah Pedofilia

0 5

MATARAM, DS – Kebijakan pelarangan penggunaan ponsel di lingkungan pendidikan seperti di sekolah dan pesantren yang dilakukan Gubernur NTB Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi mulai 1 April 2017, menuai atensi Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Natsir Zubaidi.
Menurutnya, maraknya kejahatan seks, narkoba, miras dan pelanggaran hukum lain saat ini, justru banyak ‘dibantu’ oleh penggunaaan alat-alat komunikasi seperti Handphone (HP) yang mudah mengakses dunia maya.

Penggunaan alat teknologi informasi (TI) dirasa sulit dideteksi oleh orang tua dan keluarga terdekat lainnya. “Persoalan TI terkadang sulit dikendalikan penggunaannya terutama oleh anak yang belum cukup umur. Bahkan hubungan antara suami-istri serta orang tua-anak sering tidak saling mengerti dengan aktivitas masing-masing gadget mereka. Kan HP itu lebih bersifat privat, sehingga cara efektif, salah satu. Yakni, saya setuju dengan rencana Gubernur NTB yang melarang siswa membawa HP ke sekolah,” ungkap Natsir dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Sabtu (25/3).

Ia mengatakan, pemangku kepentingan perlu mengutamakan tindakan pencegahan dari pada represif. Penindakan lewat hukum dan sanksi merupakan tindakan terakhir. Lebih penting adalah edukasi baik bagi unsur yang belum terkena maupun yang sudah terkena akibatnya.
Menurut Natsir, penggunaan gadget oleh remaja bisa disalahgunakan karena belum ada kesadaran. Sebaiknya pengurus masjid, sekolah, lembaga pendidikan dan keluarga harus secara bersama kepolisian dan instansi terkait melakukan kepedulian terhadap persoalan itu.

“Khusus, penyadaran bagi anak usia sekolah melalui ceramah dan bimbingan, bagaimana penggunaan ponsel dan alat TI lainnya ke arah kegiatan yang positif. Keluarga juga harus disiplin terhadap anaknya untuk tidak mudah memberikan fasilitas alat komunikasi tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, kasus pedofilia merupakan persoalan tentang moral yang salah satunya disebabkan penyalahgunaan perangkat elektronik canggih atau gadget.”Kasus pedofilia, narkoba, miras dan pelanggaran hukum lainnya bersumber moral dan penggunaan teknologi informasi yang salah,” kata Natsir Zubaidi.

Sebelumnya Gubernur Dr TGH Muhamad Zainul Majdi, merasa prihatin akibat dampak penggunaan handphone di sekolah. Menurutnya, kecanggihan teknologi dengan berbagai fasilitasnya itu berdampak mudahnya para siswa mengakses berbagai konten di dunia maya, termasuk konten berbau pornografi. Sehingga, ia akan menerbitkan aturan pelarangan penggunaan telepon genggam selama kegiatan belajar mengajar di tingkat SMP dan SMA pada 1 April mendatang.

“Walau pun ada manfaatnya, ternyata lebih banyak mudharatnya,” tegas Gubernur menjawab wartawan. Ketua DPD Demokrat NTB itu mengakui, saat melakukan inpeksi mendadak (Sidak) di sejumlah sekolah di Mataram — diantaranya, SMU 5 dan SMK 2 Mataram pada Selasa (14/3) –penggunaan telepon genggam memiliki dampak negatif antara lain mengurangi tingkat konsentrasi pelajar, dan membuka peluang bagi para siswa untuk menghabiskan waktu bukan pada inti pembelajaran.

“Saya lihat langsung, proses belajar mengajar tidak maksimal, artinya kalau HP ada di sekolah itu kan rentan digunakan untuk hal tidak baik, berinternet tidak sehat juga masih banyak, kemudian juga kurangi interaksi murid dengan murid dan murid dengan guru, interaksi sosial bisa berkurang,” tegas Gubernur.

TGB berencana akan menyurati pemerintah kabupaten/kota yang ada di NTB untuk meneruskan kebijakan ini kepada tingkat SD dan SMP. Pun juga dengan Kementerian Agama NTB untuk melakukan hal serupa pada sejumlah MI dan MTS.

“Harapan saya, kebijakan ini dapat membuat para siswa lebih aktif berkunjung ke perpustakaan. Nantinya, pemerintah daerah juga akan menambah koleksi buku dan membuat ruang perpustakaan menjadi lebih nyaman,” ujar Gubernur. fahrul

Leave A Reply