Partisipasi Pemilih di NTB Lebihi Nasional

MATARAM, DS – Direktur Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) NTB, Lalu Aksar Anshori, menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan baik. Namun, di sisi lain, masih banyak pekerjaan dan catatan untuk membenahi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Menurut Aksar, secara teknis pemilu serentak memberikan pembelajaran perbaikan pemilu di masa mendatang. Dari beban kerja penyelenggara, korban jiwa, dan hilangnya fokus pemilih untuk memilih caleg-caleg berkualitas, karena konsentrasi pemilih terpusat pada pilpres.

“Secara umum pilpres berjalan dengan baik sesuai dengan hukum pemilu yang telah didesain para penyelenggaran negara. Apalagi, tingkat partisipasi sebesar 82,91 persen untuk pilpres di NTB, itu artinya melebih partisipasi nasional,” ujar Aksar pada kegiatan Bukber dan Talkshow terkait refleksi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu 2019 di NTB, Jumat (31/5) malam.

Mantan Ketua KPU NTB itu mengaku, jika pada pemilu kali ini banyak diwarnai berita hoax yang tujuannya mendegradasi kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu.
Aksar mencontohkan sejumlah isu-sisu tersebut. Diantaranya, adanya sebanyak 7 kontainer (70 juta surat suara) dari China yang masuk ke pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya, adanya sekitar 17 juta orang gila yang masuk sebagai pemilih tetap alias DPT. Berikutnya, kotak suara dari kardus, serta adanya sebanyak 31 juta DPT siluman.

“Ini adalah berbagai isu yang muncul selama pemilu 2019, termasuk kini adanya dugaan kecurangan dan ketidaknetralan KPU secara massif, terstruktur dan sistematis (TSM) lantaran capres-cawapres yang diusung kalah,” kata dia.

Aksar mengatakan dengan meningkatkatnya partisipasi pemilih serta berkurangnya sengketa PHPU ke MK yang diajukan oleh peserta pemilu, hal itu jelas menjadi indikator suksesnya pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang menggabungkan antaran Pileg dan Pilpresnya tersebut.

“Tapi, perubahan DPT sebanyak 3 kali serta adanya WNA masuk DPT, rekam KTP elektronik, DPTb (pindah memilih) dan kerumitan pemungutan dan penghitungan suara. Yakni, lima surat suara dan lima kali penghitungan perolehan suara harus menjadi evaluasi perbaikan pelaksanaan pemilu kedepannya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, Suhardi Soud mengatakan bahwa pemilu dilakukan serentak dengan lima surat suara dan memberikan catatan bagi penyelenggara ditingkat bawah dan viral dengan meninggalnya penyelengara.

Meski demikian, efek masive gerakan untuk memberikan suara oleh masyarakat itu berdampak pada tingkat partisipasi mencapai 82.91 persen untuk pilpres di NTB melebih partisipasi nasional. “Yang pasti, saran dan masukan serta catatan dari berbagai pihak akan kita tampung untuk kita suarakan ke KPU RI agar ada perbaikan pada pelaksanaan pemilu kedepannya,” ucap Suhardi.

Terpisah, Ketua Bawaslu NTB, M.Khuwalid mengkritisi laporan dana kampanye yang diajukan oleh peserta pemilu 2019, dinilainya banyak yang tidak serius. “Catatan kami itu, ada caleg yang banyak balihonya dimana-mana tapi, laporan pengeluarannya sangat sedikit. Jadi, sangat tidak masuk akal. Ini yang terus kita cermati karena kita akan bersikap tegas melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya. RUL.