Jumat , 19 Juli 2019
Home / Pariwisata / Masih Ada Sengketa Tanah di Sirkuit MotoGP 2021 Mandalika, Gubernur : Itu Ulah Spekulan Bermain
Gubernur Zulkieflimansyah

Masih Ada Sengketa Tanah di Sirkuit MotoGP 2021 Mandalika, Gubernur : Itu Ulah Spekulan Bermain

MATARAM, DS – Mimpi Provinsi NTB untuk menyelenggarakan event akbar dunia bertajuk MotoGP pada tahun 2021 pertama di Indonesia di sirkuit Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok masih terus dipertanyakan.

Pasalnya, pembebasan lahan untuk proyek pembangunan sirkuit berkonsepsirkuit jalanan yang disetujui oleh Dorna selaku operator MotoGP, ada sekira 3,5 hektare di dalam kawasan yang dikelola Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) masih bersengketa dengan masyarakat pemiliknya.

Kendati tim apraisal telah mengeluarkan nilai tawaran untuk pembebasan tanah mencapai antara Rp 70-80 juta per are di areal KEK Mandalika, masyarakat enggan melepaskan tanah mereka. Kabarnya masyarakat akan melepas tanahnya pada kisaran harga Rp 150 juta per are.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Zulkieflimansyah membenarkan jika masih ada sejumlah lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika tahun 2021 yang hingga kini masih belum clear dengan masyarakat.

“Disinilah susahnya jika spekulan itu ikut bermain memanas-manasi masayarakat. Tapi, saya berkomitmen karena ini tugas langsung dari pak Presiden Jokowi, maka kita akan lakukan pendekatan persuasif untuk terus mendekati masyarakat selaku pemilik lahannya,” ujar Zul menjawab wartawan, Selasa (18/6).

Gubernur mengaku optimis bisa menyelesaikan sengketa lahan di Kawasan KEK Mandalika yang menjadi calon tuan rumah perhelatan MotoGP di tahun 2021 tersebut. Dia menegaskan akan turun langsung bersama tim yang sudah dibentuk bersama ITDC untuk melakukan pendektan dengan masyarakat.

“Saya ini mau langsung ke lokasi, ini bagian keseriusan kita untuk dapat menuntaskan persoalan lahannya. Yang pasti jika sudah ada harga dari tim apraisal, maka itu yang harus kita jadikan rujukan. Nah, kalau muncul harga sampai Rp 150 juta per arenya, bisa kita katagorikan itu permainan spekulan dan saya yakin bukan masyarakat pemiliknya,” tegas Zul.

Menurut Zul, sesuai arahan Presiden Jokowi agar Pemprov NTB bersama ITDC menyelesaikan sengketa lahan, pihaknya berkomitmen menjadikan persoalan lahan itu sebagai perioritas utama untuk bisa dituntaskan dengan cepat tanpa harus ngotot-ngototan.

“Insya Allah, saya masih yakin dengan pendekatan kita berbicara hati ke hati pada masyarakat, maka persoalan lahan ini akan cepat kita selesaikan sesuai target yang sudah ditetapkan. Ingat ya, sangat rugi NTB, jika MotoGP tidak bisa terlaksana hanya gara-gara hanya masalah lahan yang belum klear itu,” ucap Gubernur.

“Kalau saya tahu betul siapa-siapa saja pemain tanah disana (KEK Mandalika). Nanti mereka juga akan saya datangi supaya tidak lagi ikut bermain pada program pemerintah Indonesia,” tambahnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) saat mengunjungi KEK Mandalika pada Jumat (17/5) lalu mengaku, menyerahkan penyelesaian sengketa lahan pembangunan sirkuit Moto GP di Mandalika kepada pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Gubernur NTB Zilkieflimansyah.

Jokowi meminta persoalan itu dibicarakan tanpa harus ngotot. “Nanti itu urusan ITDC dengan Pak Gubernur. Saya kira pendekatan-pendekatan di lapangan, ya, mendekati, mengajak bicara, dan segera diputuskan. Kita bisa bicara kok, kenapa harus ngotot-ngototan,” kata Jokowi menjawab wartawan beberapa waktu lalu itu.RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

The 31st session of the Man and the Biosphere Berakhir, Babak Baru Pembangunan NTB

Paris,DS – Setelah The 31st session of the Man and the Biosphere (MAB) Programme International …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: