Berbagi Berita Merangkai Cerita

Paripurna Terapkan Physical Distancing, DPRD NTB Sumbang Rp 3 Miliar Tangani Covid-19

0 10

MATARAM, DS – DPRD NTB menerapkan physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk kegiatan rapat. Seperti pada Rapat paripurna istimewa DPRD setempat yang mengagendakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubenur NTB tahun 2019 pada Jumat (3/4) petang.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah bersama Wakil Ketua H. Muzihir itu diatensi khususus jajaran Polda NTB.

Sebelum pelaksanaan sidang, seluruh ruangan paripurna disemprot disinfektan terlebih dahulu. Selain itu, jarak duduk antar anggota dewan dibatasi jarak sekitar dua meter. Itupun yang hadir juga maksimal dibatasi hanya sebanyak 20 orang.

“Bahkan, setiap anggota yang masuk dilakukan test suhu tubuh oleh petugas yang stand by di depan pintu masuk ruang paripurna DPRD NTB,” ujar Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah menjawab wartawan.

Menurut Isvie, penggunaan protap physical distancing dilakukan untuk menyesuaikan situasi wabah Pandemi Covid-19 saat ini.

“Tadi, kawan-kawan lihat di eksekutif yang hadir hanya Pak Gubernur, pak Sekda dan Kepala Bappeda. Sementara di DPRD adalah para ketua fraksi saja. Ini upaya kita mematuhi protap protokoler rapat dalam situasi Covid-19,” kata dia.

Isvie menuturkan, dari hasil pemantuaun para anggota DPRD setempat terkait penanganan Covid-19 oleh Pemprov NTB, telah ada koordinasi yang baik dengan pemda kabupaten/kota. Hanya saja, yang menjadi persoalan terkait kesiapan laboratorium di seluruh RSUD Provinsi dan RSUD kabupaten/kota yang belum mampu menjadi lokasi test swab pada pasien yang terdiagnosa masuk katagori PDP dan ODP.

“Catatan kita yang selalu hasil test swab dilakukan di laboratorium di Surabaya dan Laboratorium Kemenkes di Jakarta itu menjadi persoalan karena harus menunggu berhari-hari. Padahal, kenapa enggak hal itu dilakukan di daerah, sehingga kasus pasien PDP di Dasan Agung, Kota Mataram yang meninggal dunia itu tidak terulang lagi kedepannya,” jelas Isvie.

Isvie pun memberikan catatan terkait kesiapan dan antisipasi Pemprov setempat dalam rangka mengatasi persoalan dampak ekonomi masyarakat yang harus diwajibkan di rumah untuk berdiam diri. Selain itu, pasisi APD bagi tenaga medis juga harus menjadi perhatian. Mengingat, siapapun tidak bisa memprediksi sampai kapan wabah ini akan selesai.

“Sejumlah catatan kita itu akan kita jadikan rekomendasi pada pak Gubernur sebagai bagian dari perbaikan kinerja penanganan Covid-19. Kalau memang, UKM kita dimaksimalkan untuk memenuhi pasokan APD itu juga sangat bagus. Dan kami mendorong hal itu dilakukan asalkan mereka diberi kepastian kaitan dengan bantuan permodalan serta standar APD yang diajurkan oleh WHO,” tandas Isvie.

Terkait dukungan lembaga DPRD NTB dalam penanganan Covid-19 di NTB. Isvie menambahkan pihaknya melalui Banggar dan Sekretariat DPRD telah melakukan penyisiran anggaran. Yakni, akan ada dana sekitar Rp 3 miliar yang disumbangkan untuk penanganan wabah pandemi Covid-19 kali ini.

“Kalau untuk pemotongan gaji anggota itu kami kembalikan ke anggota DPRD masing-masing. Tapi, setahu saya para anggota dewan sudah berbuat maksimal pada para konstituen mereka kaitan dengan pembagian APD selama ini,” tandas Isvie Rupaedah.

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyambut baik langkah DPRD setempat guna menerapkan physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk kegiatan rapat kali ini.

“Jadi, pola-pola kayak gini itu baik yakni, kita jangan hanya bisanya mengimbau namun enggak bisa melakukannya. Cara DPRD NTB ini sudah bagus serta rapatnya pun enggak lama-lama yang penting substansi rapatnya sudah masuk tanpa melanggar protokoler jaga jaraknya,” ungkap Zul. RUL.

Leave A Reply