Membangun Masyarakat Cerdas dan Berwawasan Luas

Paripurna DPRD Lotim Sorot Dana BOS

75
Paripurna DPRD Lotim

SELONG, DS- Rapat Paripurna kembali digelar, Jumat (10/07/2020) di DPRD Lombok Timur, dengan agenda penyampaian Laporan Gabungan Komisi I DPRD Lombok Timur, tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lombok Timur, Tahun Anggaran 2019.

Abrorni Luthfi selaku juru bicara Komisi I, menyampaikan apresiasi kepada Penerintah Daerah atas raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk pertanggungjawaban APBD tahun 2019.

Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan keuangan. Salah satunya dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Bupati Lombok Timur diminta segera melakukan penyesuaian, perbaikan, dan koreksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2019. Agar tidak menjadi temuan yang berulang pada TA. 2020 yang sedang masih berjalan,” ucap Abrorni.

Terkait pendapatan daerah, Komisi I merekomendasikan Pemkab Lombok Timur untuk memberikan perhatian khusus pada kurangnya koordinasi antara TAPD, Dispenda, dan OPD-OPD sumber PAD dalam pemungutan retribusi. Hal ini menyebabkan tidak adanya kontrol dan pengawasan dalam pemetaan potensi real sumber PAD Lombok Timur.

“Perlu dilakukan kajian tekhnis dan akademis untuk menentukan seberapa besar kemampuan setiap sumber PAD yang ada. Beberapa sumber PAD yang perlu koordinasi dan pengawasan antara lain, pajak bumi dan bangunan (PBB), parkir, dan Brigade di Dinas Pertanian,” kata Abrorni.

Penyaluran berbagai jenis bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), juga mendapat sorotan dewan. Permasalahan pendataan masih menjadi pekerjaan rumah yang disarankan untuk dibenahi. Karena dengan data yang valid, maka penyaluran JPS dapat terlaksana secara adil, merata, obyetif, dan tepat sasaran.

“Penyajian data ini hendaknya bersifat obyektif, dan transfaran, karena menyangkut hak masyarakat miskin. Kesalahan data penerima JPS dapat berarti penzaliman terhadap hak masyarakat miskin,” ungkapnya.

Pemberdayaan UMKM dalam program JPS kembali ditekankan oleh DPRD. Agar memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat Lombok Timur.
Namun dalam pelaksanaannya, DPRD Lombok Timur melihat, dalam pengadaan barang, tidak ada pemberdayaan UMKM. Justru, cenderung menciptakan dominasi perusahaan tertentu. Termasuk adanya indikasi pelanggaran ketentuan dalm proses pengadaan barang.

“Dengan melihat dinamika yang berkembang di dalam pembahasan, baik di tingkat gabungan komisi, maupun fraksi, demikian juga setelah dilakukan croscek ke Lapangan, maka, kami gabungan Komisi I mengusulkan agar dibentuk Pansus Covid-19,” tandasnya. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.