Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pansus DMB Sarankan Pimpinan DPRD NTB Surati Gubernur Terkait Pembubaran DMB jadi Perda Khusus

0 9

MATARAM, DS – Panitia Khusus (Pansus) pembubaran PT Daerah Maju Bersaing (DMB) mengusulkan pada pimpinan DPRD NTB agar mengusulkan pada Gubernur Zulkieflimansyah memasukkan pembubaran PT DMB menjadi sebuah perda khusus terkait pembubaran salah satu perusahaan daerah (perusda) tersebut.

Langkah pembentukan perda usulan dari eksekutif penting dilakukan menyusul karena menjadi persyaratan yang dikehendaki oleh DPRD. Diantaranya, kajian akademis terkait pembubarannya serta pandangan hukum kenapa DMB dibubarkan sudah ada hingga kini.

“Yang belum tinggal laporan keuangan DMB. Nah, jika eksekutif yang usulkan perda ini, kan bisa jadi satu kesatuan. Sehingga, alur dan mekanismenya bisa satu jalan sekaligus,” ujar Ketua Pansus pembubaran PT DMB Johan Rosihan menjawab wartawan di ruang kerjanya, Senin (4/2).

Menurut Johan, pascapembentukan pansus pembubaran yang disetujui dalam sidang paripurna DPRD NTB pada Kamis (10/1) lalu, pihaknya telah berulang kali melakukan rapat dengan sejumlah pihak terkait. Hanya saja kinerja pansus belum bisa terlalu efektif dan optimal.

Hal ini lantaran sejumlah anggota pansus masih disibukkan dengan sejumlah agenda. Salah satunya, kesiapan menghadapi Pemilu 2019. “Jadi, kalau mau kita efektif kerja pansus, ya setelah Pemilu, maka pembahasannya saya yakin akan bisa lebih optimal,” kata Johan.

Kendati dirasa belum efektif, Johan mengakui pansus akan melakukan pertemuan dengan jajaran direksi PT. Multicapital  pada Jumat (8/2) ini di Jakarta. Langkah itu adalah bentuk pendalaman dan fokus pada materi terkait proses penjualan saham yang dilakukan perusahaan milik Bakri Grup yang merupakan mitra DMB dalam mengakuisisi saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) selama ini.

“Termasuk, kita juga akan menayakan mereka terkait proses akuisasi saham milik konsorsium pemda NTB kepada PT AMNT milik pengusaha Arifin Panigoro, harga pembelian saham, serta kita juga akan menanyakan kenapa DMB bisa dibubarkan bersama perusahaan konsorsiumnya,” tandas Johan Rosihan.

 

Melanggar Hukum

Sementara itu, Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, mengatakan pembentukan BUMD PT DMB bertentangan dengan hukum.

“Pembentukan BUMD-nya tidak memiliki payung hukum, yaitu tanpa melewati proses renstra di DPRD untuk membentuk Perda sebagai dasar pendirian perusahaan patungan PT DMB,” ujar Firdaus dalam siaran tertulisnya, kemarin.

Ditambah lagi, lanjut Firdaus, pembentukan yang tanpa dasar tersebut dilanjutkan dengan kontrak karya dengan PT Multi Capital yang diduga cenderung merugikan keuangan negara.

Sehingga, menurut Firdaus, ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah NTB dan Sumbawa.

DMB merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki tiga daerah, yakni Pemprov NTB (40 persen), Pemkab Sumbawa (20 persen) dan Pemkab Sumbawa Barat (40 persen). Bersama PT. Multicapital, PT. DMB mengakuisisi 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), melalui perusahaan konsorsium PT MDB dengan porsi enam persen saham DMB dan 18 persen saham milik Multicapital.

Terkait,  kasus penjualan Saham Divestasi Newmont, Salamudin Daeng, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menyatakan, akibat penjualan saham Newmont tersebut, sangat merugikan rakyat NTB. “Ada dua bagian pemerintah yang lenyap yakni (1) Hak pemerintah atas sisa divestasi saham 7 % yang tidak direalsiasikan PT. NNT, padahal telah diwajibkan oleh UU dan termuat dalam Kontrak Karya (KK). Dan (2) Saham pemerintah daerah sebesar 6% pada PT. Newmont Nusa Tenggara ikut lenyap, konon kabarnya dijual dengan sangat murah oleh pemerintah daerah,” tandas Salamudin Daeng beberapa waktu lalu. RUL.

Leave A Reply