Berbagi Berita Merangkai Cerita

Panggil Tiga ASN, Lalu Budi Sebut Bawaslu Mataram Ngaco dan Kerja Diluar Kewenangan

0 28

MATARAM, DS – Langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram memanggil tiga ASN yang berniat ikut kontestasi Pilkada Kota Mataram 2020, dinilai mengada-ada. Sekretaris DPD PDIP NTB Lalu Budi Suryata mengatakan, seharusnya sebelum melakukan pemanggilan, pihak Bawaslu membaca aturan terkait pelanggaran yang dilakukan para ASN tersebut. Apalagi, para ASN tersebut belum resmi mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah ke KPU setempat.

“Kami lihat Bawaslu Kota Mataram ini kurang kerjaan dan kesannya mengada-ada. Parahnya, aturan yang mereka punyai jugaa enggak dibaca secara utuh,” ujar Budi menjawab wartawan, Jumat (17/1).

Menurut Anggota DPRD NTB itu, jika merujuk UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ASN yang sudah pasti menyatakan diri mencalonkan diri dengan melakukan deklarasi serta dilanjutkan pendaftaran ke KPU, baru Bawaslu dapat bekerja menegakkan aturannya.

Budi menegaskan, sikap Bawaslu Mataram bekerja diluar kewenangannya. “Apa bedanya para ASN yang memasang foto-foto mereka dengan para artis yang menjadi branding iklan produk shampo, dan penyanyi yang pasang baliho mereka dijalanan selama ini,” kata dia bertanya.

Budi mengkhawatirkan ulah Bawaslu yang terus bekerja diluar kewenangan itu akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, jika dicermati terlihat pemasangan baliho oleh para ASN itu akan menguntungkan bagi daerah, lantaran mereka memasang foto mereka itu pada space bilboard yang berbayar.

“Jangan ceroboh mau main kayak gitu. Harusnya yang dilakukan. Yakni, cek dulu apakah baliho yang dipasang itu sudah dibayar apa belum pajaknya ke daerah,” tegasnya. “Kami minta Bawaslu bekerja sesuai tupoksinya dan jangan menyentuh hal-hal yang sensitif karena itu bisa mengganggu kondusifitas daerah kedepannya,” sambung Lalu Budi.

Hingga kini, dari tiga ASN yang dipanggil Bawaslu Kota Mataram, Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj. Putu Selly Andayani belum menyatakan dirinya sebagai calon wali kota Mataram. Oleh karena itu, jika kini Selly melakukan pemasangan baliho di berbagai titik di Kota Mataram, seharusnya Bawaslu memberikan apresiasi pada yang bersangkutan.

“Saya saja sebagai pengguna jalan di Mataram merasa terbantu dengan kata-kata edukasi yang disampaikannya. Karena pesannya memberi semangat pada kita semua untuk selalu optimis dalam bekerja dan berkiprah pada bidang kerja kita masing-masing,” ungkap Lalu Budi Suryata.

“Atas nama partai, saya menyayangkan pernyataan Bawaslu itu. Silahkan, mulai Juni bekerja sesuai tahapan, lebih-lebih banyak ASN itu belum mendaftar sebagai calon walikota ke KPU setempat,” sambungnya.

Klarifikasi
Sementara itu, Kordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa (HPPS) Bawaslu Kota Mataram Dewi Asmawardhani, mengatakan, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ASN harus mundur apabila sudah mendaftarkan diri di KPU. Namun, kata dia, sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik, PNS dilarang berpolitik praktis. Bahkan tidak boleh hadir dalam deklarasi pasangan calon (paslon). “Ini ASN sudah mempublish diri maju pada Pilwali,” kata dia terpisah.

Dewi sudah bersurat ke tiga ASN, yakni Hj Putu Selly Andayani, dr Akhada dan H Ahsanul Khalik. “Kemarin (Rabu, Red) kita panggil Pak Dokter (Akhada). Selanjutnya, Kamis giliran H Ahsanul Khalik, dan Jumat (17/1) Hj Putu Selly Andayani juga akan kita klarifikasi,” ujar dia.

Meski ASN belum mendaftarkan diri di partai atau sudah mengundurkan diri tetap dipanggil. Karena beberapa aspek terus dipantau Bawaslu dari media sosial (medsos). Menurut Dewi, pihaknya sudah melayangkan surat kepada tiga ASN tersebut. Tak hanya bakal calon saja yang dipanggil, namun juga ketua penjaringan partai tempatnya mendaftar dan kepala BKD. Pemanggilan ini dilakukan guna melihat sisi netralitas ASN.

Para ASN ujar dia, akan klarifikasi terkait pencalonannya. Setelah itu, pihaknya akan melakukan kajian untuk diplenokan. “Jika memenuhi unsur pelanggaran akan dibawa ke KASN,” terang dia.

Dewi tak menampik beberapa balon yang digadang-gadang maju pada Pilwali sudah bergerak di lingkungan. Dan ini menjadi sorotan Bawaslu. “Kita bukan hanya melihat dari baliho yang dipasang. Namun aktivitas mereka kita pantau di medsos,” ucapnya.

Dewi tak ingin pelanggaran Pemilu 2019 terulang pada Pilkada 2020. ASN ketahuan berpolitik praktis dan diberikan sanksi. “Pada Pemilu 2019 ada tiga ASN Kota Mataram terang-terangan berpolitik praktis. Dan itu diberikan sanksi,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri mengatakan, sejauh ini sejumlah ASN terang-terangan mempublish diri maju sebagai balon wali kota dan wakil wali kota. Sehingga, mengacu pada PP Nomor 42 tahun 2004, kata Hasan, itu dilarang.

“Mestinya gubernur, wali kota/bupati sebagai pejabat Pembina kepegawaian (PPK) menegur ASN yang melanggar aturan tersebut. Kalau mau berpolitik jangan sembunyi-bunyi. Jangan bermain di wilayah abu-abu,” kata Hasan.

Ia berharap PPK bisa mengimbau para ASN yang perpolitik praktis. Jika ingin maju kata dia, lebih baik terang-terangan. Jangan abu-abu seperti sekarang ini. “Aturan dari internal mereka yang tidak membolehkan. Tak boleh ASN berpolitik praktis,” tandas Hasan. RUL.

Leave A Reply