Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pajak Amnesti Kanwil Nusra Tembus Rp 304,5 Miliar

0 6

MATARAM, DS – Realisasi uang tebusan amnesty pajak dari jumlah 11.634 wajib pajak yang tercatat mengikuti program nasional itu di dua wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusra menembus angka Rp 304,5 miliar hingga periode 20 Maret 2017.

Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Suparno, mengatakan, jumlah pajak wajib mencapai 11.634 wajib pajak di dua wilayah itu, jika dikalusaikan dari total wajib pajak yang terdaftar, maka angkanya mencapai 2,5 persen.

Menurutnya, khusus NTB, tercatat program amnesti pajak membukukan realisasi sebesar Rp 159,38 miliar dengan melibatkan sekitar 5.479 wajib pajak. Sedangkan, realisasi amnesty pajak NTT tercatat sebesar Rp 145,16 miliar dengan sekitar 6.155 wajib pajak. “Merujuk data itu, maka ada peningkatan kesadaran wajib pajak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di dua provinsi ini yang turut memanfaatkan program amnesty pajak,” ungkap Suparno menjawab wartawan, Kamis (23/3) kemarin.

Ia merincikan, untuk NTB, dari total 5.479 wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak, 3.286 wajib pajak berasal dari UMKM. Sedangkan untuk NTT, dari total 6.155 wajib pajak, 4.210 wajib pajak diantaranya merupakan sektor UMKM.

Sehingga, pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan keberhasilan program ini. “Bagi yang belum memanfaatkan program amnesty pajak, masih diberikan waktu hingga 31 Maret mendatang. Jadi, kami terus mengimbau agar program ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Suparno.

DJP Nusa Tenggara, kata dia, berupaya fokus dan konsisten dalam menjalankan Pasal 18 undang-undang Pengampunan Pajak. Yakni, apabila ditemukan data atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajb Pajak pada saat ditemukannya dan akan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Hal itu, lanjut Suparno, seiring adanya keterbukaan informasi pajak yang pola penerapannya yang menggunakan sistem Automatic Exchange of Information (AEOl).

“Ini juga akan diikuti dengan revisi UU Perbankan mengenai keterbukaan data perpajakan paling lambat pada tahun 2018,” tandasnya. fahrul

Leave A Reply