A place where you need to follow for what happening in world cup

Paham Pentingnya Adminduk, Musrenbangdes Perempuan Rekomendasikan Prioritas Pemenuhan Identitas Hukum

15

Suasane Musrenbangdes Perempuan di Desa Pulau Bungin

Sumbawa, DS-Pentingnya dokumen adminduk warga semakin dipahami para perempuan di desa. Dalam Musrenbangdes Perempuan yang berlangsung di sejumlah desa di Kecamatan Utan dan Plampang, Kabupaten Sumbawa, mengemuka usulan prioritas  pemenuhan dokumen identitas hukum bagi warga setempat.

Musrenbangdes Perempuan yang difasilitasi LPA NTB-Kompak itu berlangsung  masing-masing di Desa Sabedo, Desa Stowe Brang, Desa Pulau Bungin,  Desa Muer, Desa Sepakat, Desa, Pukat, Desa Tengah, Desa Jorok, dan Desa Motong pada September 2021. Hadir unsur perempuan di desa termasuk pemangku kebijakan pada pemerintahan desa setempat dan Kasi Tata Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sumbawa, Anhuyas, M.Si.

Musrenbangdes Perempuan diantaranya bertujuan menghimpun masukan, saran dan pendapat terutama kelompok perempuan kaitan dengan pelayanan adminduk di desa dalam rangka penyusunan RKPDesa. Selain itu, mengidentifikasi kebutuhan perempuan khususnya dan mendapatkan usulan prioritas sebagai pemecahan masalah serta besar dana yang diperlukan dalam rangka kegiatan Aminduk di desa.

Dalam pertemuan itu para tokoh perempuan mengakui masih ada warga masyarakat yang kurang sadar pentingnya kepemilikan identitas hukum dan kebingungan dengan syarat pengurusannya. Namun, melalui Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), problem itu menemukan solusinya sehingga perempuan termasuk PKK turut serta berpartisipasi dalam mengentaskan persoalan warga.

Hal itu nampak dari berbagai latarbelakang masalah dan solusi yang dikemukakan para perempuan di pedesaan dalam pemenuhan dokumen adminduk serta peristiwa-peristiwa yang kemungkinan melatarinya seperti pernikahan anak, isbat nikah, dan lain-lain. Karena itu, mereka memberikan usulan prioritas lengkap dengan rencana penganggaran.

Kasi Tata Pemerintahan DPMD Kabupaten Sumbawa, Anhuyas, pada Musrenbangdes Perempuan tersebut  mengatakan keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan sangat dimungkinkan, Musrenbangdes khusus perempuan dilakukan guna menggali, merumuskan persoalan, menggali kebutuhan dasar khususnya  layanan administrasi kependuduka. “Ada regulasi yang baru menekankan bahwa perempuan mengambil andil dalam proses pembangunan di desa,” cetusnya.

Perempuan diharapkan menggali aspirasi yang ada di desa untuk memberikan sumbangsih pemikiran-perencanaan pembangunan kedepan. “Karena kita tidak bisa terlepas dari perempuan terutama dalam hal LABKD khususnya dan umumnya dalam segala segi baik dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan sebagainya, peran perempuan itu sangat dihargai,” paparnya.

Ia mengatakan identitas kependudukan adalah identitas dasar yang kalau tidak ada Pemerintah tidak bisa menjamin akan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Karena itu identitas kependudukan menjadi landasan untuk memudahkan mengatasi persoalan-persoalan.

Fasilitator LPA-Kompak, Fathihatul Rahma, mengemukakan  LPA-KOMPAK juga memperkuatkan peran dari TP PKK Desa yang bekerja sama dengan Posyandu, dan sudah menyepakati bahwa layanan Adminduk itu nantinya bisa diperoleh di Posyandu, “Beberapa identitas hukum yang bisa difasilitasi seperti KK, KTP, Akta Kelahiran. “Masing-masing dokumen tersebut persyaratannya berbeda-beda,” katanya.

Diskusi Kelompok Perempuan

Dalam kegiatan itu berlangsung pula diskusi kelompok membahas masalah – masalah yang ada di desa terkait dengan layanan admindu Kelompok Desa Pulau Bungin misalnya, menyebut berbagai keterbatasan di desa itu seperti tidak ada lahan permanen untuk posyandu, tidak ada tempat sekretariat khusus untuk PKK, tidak ada timbangan digital milik posyandu, jarang ada makanan tambahan untuk bayi balita, lansia, remaja, stunting, serta membiayai sendiri ATK termasuk foto copy

Karena itu mereka mengusulkan Pengadaan 3 tempat untuk posyandu, 5 meja di posyandu anggaran Rp. 10.000.000, 5 tikar untuk posyandu anggaran Rp. 1.000.000, 25 sapu/alat pembersih lainnya anggarannya Rp. 1.000.000, 50 bak sampah anggarannya Rp. 5.000.000, 3 papan nama posyandu dan struktur PKK anggaran Rp. 1.000.000, 20 kursi untuk posyandu anggarannya Rp. 5.000.000, seragam olahraga PKK 20 buah anggarannya Rp. 5.000.000, serta 20 seragam untuk kader posyandu anggaran Rp. 3.250.000. Khusus adminduk mereka mengusukan Insentif untuk Pokja Adminduk Rp. 500.000 perorang

Sementara itu, dalam Musrenbangdes Perempuan di Desa Muer, Kecamatan  Plampang, Kecamatan Plampang, Senin (13/9), usulan terkait adminduk pun menguat seperti seragam Pokja Adminduk dengan anggaran Rp. 600.000, ID Card Pokja Admindukdengan  anggaran Rp. 100.000 dan kenaikan honor Pokja Adminduk dengan anggaran 10.000.000 pertahun

Kelompok Desa Sepakat mengusulkan adanya tempat kegiatan Pokja Adminduk, susunan kepengurusan Pokja Adminduk dari non pemerintahan dengan anggaran Rp. 13.000.000, prasarana kegiatan Pokja Adminduk sebesar Rp. 50.000.000, adanya transportasi dalam wilayah 3 orang sebesar Rp. 1.080.000, dan biaya transportasi luar wilayah 1 orang sebesar Rp. 500.000

Daftar usulan prioritas adminduk dalam Musrenbangdes Perempuan

Sedangkan kelompok perempuan Desa Sabedo member usulan prioritas jemput bola/door to door pengurusan adminduk dengan dana sebesar Rp. 1.500.000. Disamping itu muncul pula  persoalan pengurusan akta nikah dan besaran biaya isbat nikah.

Anhuyas berharap usulan-usulan yang telah disampaikan oleh kelompok perempuan melalui Musrenbangdes khusus direalisasikan oleh pemerintah desa. Karena itu, pada saat Musrenbangdes,  perempuan pun harus diundang sebagai peserta agar dapat mengawal usulan-usulan itu untuk bisa masuk dalam RPJMDes dan RKPDes sehingga tidak muncul gagasan baru yang tidak sesuai dengan RPJMDes.

“Pastikan bahwa semua usulan ini dalam Siskuedes memiliki menu tersendiri, seperti PKK dan Posyandu. Untuk kegiatan Adminduk mohon agar tidak dilakukan refocusing apapun alasannya, karena kita sudah melakukan kesepakatan, lebih-lebih untuk Posyandu karena adanya penambahan meja dan ada Instruksi Mendagri untuk dijadikan Posyandu sebagai Posyandu Keluarga,” paparnya. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas