Berbagi Berita Merangkai Cerita

OTDA LAHIRKAN RAJA-RAJA KECIL, KATA ALI BD, “ITU ISTILAH KAMPUNGAN!”

0 38

SUMBAWA, DS-Sebuah istilah yang cukup populer digelontorkan dari Jakarta terkait otonomi daerah beberapa waktu lalu. Istilah itu, otonomi daerah melahirkan “raja-raja kecil”. Bagi Ali, “Itu istilah kampungan!”

Otonomi daerah justru sebaliknya melahirkan kreativitas dan prakarsa daerah untuk berkarya. Banyak kemajuan yang ditunjukkan daerah. Akan tetapi, akibat istilah itu menyusul berbagai kebijakan daerah yang dinilai menyimpang, otonomi mengalami tarik ulur.

Dalam silaturrahmi yang berlangsung di STIE Bima, Sumbawa dan dengan masyarakat Alas, Bupati menyebut sejak digelontorkan, terjadi empat kali perubahan UU otonomi daerah. UU Pemerintahan Daerah yang pertama kali pasca reformasi adalah UU 22 Tahun 1999 sebagai pengganti UU nomor 5 Tahun 1974, kemudian diganti menjadi UU Nomor 32 tahun 2004, UU ini dilakukan perubahan menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetapi substansi kebijakan pengelolaan pemerintah daerah tidak mengalami perubahan. Terakhir adalah UU 23 tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan dalam perpu No 2 Tahun 2014. Perpu tersebut hanya membatalkan 2 pasal yakni pasal yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

“Kini banyak kewenangan yang semula berada ditangan kepala daerah ditarik lagi ke pusat. Sebutlah hutan dan lautan,” kata Bupati Lombok Timur, Dr.H.Moch.Ali bin Dachlan. Padahal, dampak yang ditimbulkannya menjadi parah. Karena hutan menjadi kewenangan pusat, ketika terjadi perambahan hutan, justru daerah yang tertimpa musibah. Daerah tidak cepat mengatasi karena kewenangan lebih banyak di Pusat.

Hal aneh lagi, provinsi memiliki kewenangan di daerah kabupaten/kota. Ada misalnya proyek yang dikerjakan pemerintah provinsi di kabupaten. Harusnya yang terjadi, kata dia, proyek itu dilimpahkan ke kabupaten/kota oleh pihak provinsi. Anehnya lagi, proyek-proyek itu ada yang terbilang kecil seperti dalam kisaran Rp 200 juta. Jika dikelola kabupaten/kota, Ali yakin hasilnya akan lebih baik.

Bagi Bupati Lombok Timur, HM. Ali Bin Dachlan, lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah merupakan langkah maju yang mempercepat perubahan suatu daerah. Pada saat memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) belum lama ini, disampaikannya bahwa tujuan yang mendasar dari lahirnya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan rakyat.

Dengan diberikannya kewenangan yang sangat luas bagi daerah untuk mengembangkan diri dengan melekatnya hak otonomi telah mampu mendorong potensi-potensi daerah untuk tumbuh dan berkembang dengan pesat. Sehingga, bermunculan banyak inovasi dan terobosan yang dilakukan daerah.

“Pelaksanaan otonomi daerah telah menunjukkan manfaat yang sangat besar yang sejalan dengan tujuan awalnya, yakni untuk percepatan kesejahteraan rakyat. Kalaupun ada koreksi, bukan dengan mengambil sebagian wewenang daerah otonom. Namun sebaliknya, peletakan otonomi daerah di kabupaten/kota harus lebih diperkuat”, tegas Ali BD (sapaan akrabnya) Bupati yang berhasil memenangi pilkada lewat jalur independen ini.

Ali BD juga menyinggung adanya anggapan yang menyebutkan bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah ini menyebabkan lahirnya raja-raja kecil di daerah. Anggapan yang demikian itu dianggapnya sebagai pandangan yang keliru dan mundur serta dinilai sebagai cara pandang yang kurang demokratis.

“Sangat keliru ya, jika ada yang menganggap dengan hadirnya otonomi daerah akan melahirkan raja-raja kecil di daerah. Apalagi hingga menyebutkan akan memunculkan dinasti politik atau politik dinasti. Itu cara pandang yang kurang demokratis. Tidak ada itu yang namanya dinasti politik. Dinasti politik tidak dikenal dalam konstitusi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan lainnya, Bupati menjelaskan bahwa lahirnya otonomi daerah dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian di setiap daerah dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Karena itulah, banyak ahli berpendapat bahwa dalam implementasi otonomi daerah, istilah atasan dan bawahan ditiadakan.

“Para ahli berpendapat bahwa dengan lahirnya otonomi daerah, istilah atasan dan bawahan sudah tidak relevan lagi untuk dikedepankan. Sebab, kabupaten/kota dan provinsi, sama-sama menjadi daerah otonom yang terus bekerja keras bertindak sebagai daerah yang mandiri dengan tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap bakal kandidat yang akan bertarung dalam kontestasi pilgub NTB 2018 mendatang ini.

Tak dimungkiri, dalam setiap pemerintahan akan selalu mempunyai kekurangan. Namun, kekurangan itu bukan menjadi persoalan yang harus dibesar-besarkan tanpa mau mencarikan solusi untuk mengatasinya. Sebaliknya, justru karena munculnya kekurangan itu, menjadikan pemerintah selalu berupaya mencari terobosan-terobosan yang dapat dijadikan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan. Karena itulah sejatinya tugas pemerintah. KRISMA AG/R.RABBAH

Leave A Reply