Berbagi Berita Merangkai Cerita

Ombudsman NTB : Sistem Zonasi Atur Pemerataan Pembangunan Pendidikan

0 7

MATARAM, DS – Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim MH mengatakan, penerapan sistem Zonasi bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat baik bagi pemerataan hak memperoleh pendidikan bagi warga. Sebab, adanya zonasi tersebut akan berdampak pada pemerataan pembangunan sekolah, serta baik bagi kesempatan guru mendapatkan keadilan dalam perolehan jam mengajar.

Adhar mengaku, sebelum sistem Zonasi diterapkan, maka masyarakat hanya memperebutkan sekolah yang dianggap favorit. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya terjebak hanya fokus menata sekolah-sekolah favorit yang biasanya terletak di jalan protokol. Sementara, anak-anak warga yang kurang mampu acap kali tergeser dan hanya bersekolah pada sekolah “pinggiran”.

“Kondisi ini, terjadi pada guru-guru yang mengajar di sekolah “pinggiran” kekurangan jam mengajar karena minim siswa. Jadi, sistem Zonasi itu mengurangi persoalan terkait kesataraan agar siapapun masyarakat baik dari golongan mampu dan tidak mampu bisa bersekolah ditempat yang sama,” ujar Adhar menjawab wartawan, Kamis (20/6).

Menurut dia, dalam UU pelayanan publik dan sesuai UU Sisdiknas, maka pemerintah yang wajib menyediakan fasilitas di sektor pendidikan. Sehingga, pada proses PPDB misalnya, pemerintah memperbaiki sistim dengan menerapkan Sistem Zonasi. Meski demikian, Adhar justru menyayangkan jika masyarakat masih banyak yang salah kaprah terkait sistem PPDB dengan pola Zonasi tersebut.

Padahal, kata Adhar, pemerataan kesempatan belajar bagi rakyat dan pemerataan pembangunan pendidikan akan bisa masuk ke pelosok pinggiran melalui sistem tersebut. Sehingga, para politisi yang selama ini menjadikan isu pendidikan sebagai komoditi politik mereka memang banyak yang kebakaran jenggot.

Hal itu, lanjut dia, karena mereka tidak akan bisa lagi main titip anak di wilayah konstituen mereka. “Bagi saya, enggak apa-apa. Sekolah toh bukan buat kepentingan politik mereka. Toh yang terpenting rakyat dapatkan keadilannya di sektor pendidikan. Pendidikan kan bukan hanya untuk orang kaya saja,” tegas Adhar.

“Jika sistem Zonasi masih ada kekurangan, itulah sebuah proses. Merubah sebuah kebiasaan yang masuk zona nyaman menjadi lebih baik biasanya memang ramai perlawanan,” tambahnya.

Adhar menuturkan, saat ini, mentalitas masyarakat dalam memilih sekolah favorit masih sangat kuat, sehingga pemerintah secara keseluruhan khususnya Kemendikbud dan Kemendagri agar bekerja sama dalam memberikan pengertian pada masyarakat.

“Mentalitas favoritisme itu disebabkan karena kurangnya penyebaran dan pemerataan fasilitas dan mutu sekolah di seluruh Indonesia, sehingga sebagian masyarakat mengkhawatirkan akan mutu pendidikan anaknya,” jelasnya.

Pihaknya mendukung sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan, namun pemerintah daerah, seyogyanya perlu segera merealisasikan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan yang lebih konkret di semua wilayah NTB.

“Disitulah, kita dorong pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan pemda kabupaten/kota, perlu bekerja sama lebih koordinatif dalam usaha pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan. Selain itu, sosialisasi terkait sistem Zonasi ini agar terus digencarkan, sehingga masyarakat benar-benar paham manfaatnya bagi mereka sebenarnya sistem ini diterapkan,”tandas Adhar Hakim. RUL.

Leave A Reply