Membangun Masyarakat Cerdas dan Berwawasan Luas

Nyanyu Kritik Pemkot atas Pemangkasan Anggaran Satpol PP

11

MATARAM, DS – Pemangkasan anggaran Satpol PP Mataram yang selama ini dipergunakan dalam rangka membiayai operasional Satgas Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Covid-19, menuai keprihatinan Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD setempat.

Wakil Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati mengaku sedih atas kebijakan Gugus Tugas Penanganan Kota Mataram yang menyetujui usulan review Inspektorat terkait pencoretan dana bagi jajaran Satpol PP itu.

“Jujur, dasar review dari Inspektorat ini enggak jelas. Pantas Kota Mataram masih masuk zona merah jika begini telaahan yang dijadikan rujukan dalam mengambil sebuah kebijakan strategis bagi masyarakat,” ujar Nyanyu menjawab wartawan, Kamis (9/7).

Ketua Fraksi PDIP DPRD Mataram itu, mengaku, tidak habis pikir atas sikap Inspektorat setempat yang telah mengeluarkan telaahan staf sebagai acuan penganggaran daerah oleh kepala daerah, namun tidak didasarkan pada fakta lapangan, yakni Mataram masih berstatus zona merah Covid-19 di NTB.

Menurut Nyayu, seharusnya setiap kebijakan strategis daerah harus lebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemprov NTB serta Pemerintah Pusat. Apalagi, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

“Ini aneh, sudah tahu kondisi pandemi Covid-19 tapi buat kebijakan seenaknya kayak gitu. Wajar jika Mataram masih masuk zona merah tanpa ada progres jika begini cara penanganan tanpa ada koordinasi dengan pusat dan provinsi,” kata dia.

Nyayu menegaskan, dalam kondisi saat ini, seharusnya antar semua pemerintahan dari level pusat, provinsi dan pemda kabupaten/kota harus seirama dan selaras terkait penanganan Covid-19.

Oleh karena itu, ia menyayangkan jika aparat Pemkot Mataram terkesan ingin jalan sendiri dan berbeda cara penanganan dan penganggaran pada pandemi Covid-19 yang mengharuskan koordinasi antar semua OPD baik di semua tingkatannya.

“Ingat Mataram itu belum bisa New Normal karena angka kasusnya masih tinggi. Maka, anggaran OPD untuk mendukung pencegahan dan suksesnya program Covid-19 bila perlu ditambah dan bukan dikurangi, bahkan dicoret seperti Sat Pol PP Mataram,” ungkapnya lantang.

Dalam pantauannya, Nyayu mengungkapkan, jika di awal-awal kasus Covid-19 hingga pertengahan, jajaran Satpol PP yang tergabung dalam Satgas Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Covid-19 terus rutin melakukan operasi penertiban di semua pasar-pasar tradisional di Kota Mataram.

Bahkan, di pasar itu ada posko yang dibuat khusus oleh Satpol PP. “Jadi, kami geleng-geleng kepala, saat raker dengan DPRD, justru Pol PP Mataram hanya minta Rp 100 juta untuk operasional berupa honorarium, sewa kendaraan hi ace dan upah sopir guna mengangkut pasien PDP, dan positif Covid-19 sebasar Rp 100 juta untuk dilakukan perawatan intensif di RSUD Kota Mataram, malah tidak disetujui. Makanya, saya enggak paham, kemana mata hati pemangku amanah di Kota Mataram pada masyarakatnya,” tandas Nyayu Ernawati.

“Jadi jangan baper jika Pemprov melalui Bu Wagub memberikan kritikan. Bagi saya itu baik guna dilakukan perbaikan kinerja jajaran OPD Pemkot dalam mencegah penyebaran wabah akibat virus yang tidak tahu kapan akan selesai nya ini,” sambungnya.

Diketahui, review Inspektorat Kota Mataram mengharuskan kegiatan Satpol PP tersebut dilakukan efiesiensi dari 60 hari kegiatan hanya disetujui menjadi 30 hari saja.

Sehingga, dana yang diajukan Satpol PP untuk melakukan penegakan disiplin melalui patroli rutin serta pengangkutan pasien PDP, dan positif Covid-19 yang selama ini dilakukan tidak bisa berjalan akhir-akhir ini.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Mataram Bayu Pancapati mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menekan laju kasus penyebabran Covid-19 di Mataram. Hal itu, lantaran review Inspektorat Kota Mataram telah mengeluarkan telaahannya jika kegiatan peningkatan kepatuhan protokol Covid-19 tidak perlu diperpanjang lagi.

“Bagaimana kita fokus bekerja mengawal penegakan disiplin Covid-19, jika semua anggaran kami dipangkas dan dicoret.  Alasannya, Mataram sudah New Normal sesuai kata Kepala Inspektorat,” ucap Bayu. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.