Berbagi Berita Merangkai Cerita

Nyalon Dampingi Istri Sekda NTB, Kadis Pendidikan Ketahuan Berizin Tugas ke Jakarta

4.213

MATARAM, DS –  Bupati Loteng, HM. Suhaili FT menerbitkan surat tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan, H Sumum untuk mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan pendidikan inklusi di Jakarta selama empat hari, dari tanggal 1 hingga 4 September 2020.

Hanya saja, dibalik izin tugas kedinasan itu, beredar di media sosial terkait SK B.1 KWK DPP Partai Bulan Bintang tertanggal 1 September 2020, atas nama Lale Prayatni (Istri Sekda NTB) sebagai calon bupati berpasangan dengan H Sumum, sebagai calon wakil bupati pada perhelatan Pilkada Loteng pada 9 Desember mendatang.

Inilah SK B.1.2 KWK Kadis Disdik Loteng yang Beredar di Medsos mendampingi Lale Prayatni

Terkait hal itu, Bupati Suhaili heran dan kaget. “Coba besok tiang (saya, red) tanyakan dinda,” ungkap Suhaili saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/9).

Menurut Suhaili, ketika pejabat diberikan izin untuk melaksanakan tugas negara kemudian disalahgunakan, misal mengurus Partai Politik untuk kepentingan pribadi, jelas hal itu melanggar aturan.

“Betul dik (melanggar, red). Coba besok tiang (saya, red) tanyakan dinda,” ujarnya.

Suhaili yang juga Ketua DPD Golkar NTB itu mengaku, tidak begitu detail memeriksa surat izin dari jajarannya. Termasuk pada H. Sumum selaku Kadis Pendidikan setempat. “Tapi saya tidak begitu periksa dan tidak begitu ingat. Besok saya akan tanyakan,” kata dia berkilah

Suhaili menegaskan, ASN tidak boleh ikut terlibat politik. Jika berpolitik yang dimaksud adalah terlibat dalam pemilu dengan memilih dalam Pemilu, maka pada dasarnya semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu.

Selain itu, para PNS juga harus menerapkan asas netralitas, yaitu tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik, asas inilah yang berhubungan dengan larangan berpolitik PNS (dalam konteks terlibat dalam partai politik).

Oleh karena itu, jika berpolitik yang dimaksud adalah terlibat dalam partai politik, maka sebagai seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (termasuk PNS) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam aturan itu dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

“Jika ada PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, maka akan diberhentikan tidak dengan hormat. Larangan ini juga berlaku bagi CPNS, dimana CPNS akan diberhentikan dengan hormat bila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,” tegas Suhaili menjelaskan aturan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Loteng, H Sumum membantah kepergiannya ke Jakarta untuk mengurus dukungan syarat pencalonannya sebagai calon wakil bupati Loteng.

“Tiang (saya, red) rakor dik, politik urusan orang yang punya kapasitas untuk itu,” ungkap Sumum membantah.

“Yang jelas, rakor pengembangan pendidikan inklusi tengah saya ikuti dan Insha Allah besok saya balik,” sambungnya.rul

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.