Berbagi Berita Merangkai Cerita

NTB Dorong Pemda Kabupaten/Kota Terapkan SLRT 

0 23

MATARAM, DS – Pemerintah provinsi NTB mendorong semua kabupaten/kota menerapkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang bertujuan menampung dan menyelesaikan segala persoalan layanan pemerintah kepada masyarakat, terutama warga miskin, karena hingga sekarang ini, tercatat memang belum merata penerapannya dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota di NTB.

Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Sosial dan Kebudayaan Bappeda NTB, Lalu Hasbul Wadi saat mewakili Kepala Bappeda pada pembukaan rapat evaluasi SLRT mengatakan, keuntungan menggunakan sistem dan aplikasi SLRT tidak lain mampu akan membantu mengintergritasikan data masyarakat miskin sebagai keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH), dengan program jaminan sosial seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta  penerima bantuan Beras Miskin (Raskin).

“Karena sistem ini merupakan sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG), maka penerapannya terus kita dorong diterapkan. Karena, sampai hari ini, belum merata semua daerah di NTB melakukannya,” ujar Hasbul menjawab wartawan, Senin (1/7).

Ia mengatakan belum meratanya penerapan SLRT di 10 kabupaten/kota di NTB dipicu sejumlah keterbatasan. Diantaranya, SDM dan keterbatasan fiskal  di masing-masing daerah. Sehingga, APBD-nya lebih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak.

“Kondisi ini berdampak subsidi dan intervensi pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang masih sangat mereka butuhkan. Sementara dana APBD Kabupaten/kota praktis tidak ada,” kata Hasbul.

Ia menjelaskan, sejak akhir tahun 2016 lalu Pemprov telah meluncurkan dukungan dana hibah mencapai Rp 2,95 miliar lebih yang dihajatkan untuk membentuk Sekretariat SLRT dan tim fasilitator di setiap desa desa guna mempermudah verifikasi data kemiskinan.

“Hal ini sejalan dengan misi NTB Sejahtera dan Mandiri melalui program pengentasan kemiskinan dari desa,” ucap Hasbul.

Terpiah, Plt. Kadis Kominfotik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi menyatakan, jika didalam RPJMD NTB tahun 2019-2023, telah ditetapkan sejumlah program  berbasis pemberdayaan ekonomi pedesaan, melalui perangkat daerah terkait sebagai pembina atau fasilitator.

Diantaranya adalah program unggulan pengembangan usaha ekonomi produktif desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Mandiri. Difasilitasi dan dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan desa dan catatan sipil Provinsi NTB.

Melalui Badan Usaha Desa itu, berbagai potensi ekonomi produktif desa, diharapkan dapat digarap secara maksimal. Sehingga dapat memberika nilai tambah ekonomi dalam menopang kesejahtraan masyarakat. Misalnya Bumdes Pringgasela yang kini  menangani pemasaran dan prouksi usaha kerajinan tenun rakyat yang banyak diminati para tamu, baik domistik maupun mancanegara.

Demikian juga disektor pariwisata, NTB yang telah ditetapkan sebagai destinasi unggulan nasional, dan telah dikenal sebagai the best halal  tourism dunia. Selain mengoptimalkan pengelolaan 10 destinasi dan obyek- obyek yang sudah cukup dikenal selama ini, seperti pantai kuta di KEK Mandalika, Suranadi -Narmada, kawasan Tiga Gili, Senggigi, Pulau Moyo di Sumbawa dan obyek-obyek lainnya.

Kedepan Pemda NTB dengan melibatkan stakeholder terkait lainnya, juga terus melebarkan sayap dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata  pada  99 Desa wisata di seluruh kabupaten/kota se-NTB.

“Dengan mengefektifkan pelaksanaan berbagai program unggulan berbasis pedesaan tersebut, diharapkan secara bertahap upaya pemerintah provinsi NTB untuk mengikis kemiskinan dari desa akan dapat di wujudkan,” tandas Aryadi. RUL.

Leave A Reply