Berbagi Berita Merangkai Cerita

NTB Beri 16 Aset ke Pemkot Mataram Senilai Rp 75 Miliar

66

FOTO. Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Sebanyak 16 aset milik Pemprov NTB yang berlokasi di sejumlah titik di Kota Mataram, dihibahkan ke Pemkot setempat. Tak tanggung-tanggung, total nilai aset yang dihibahkan Pemprov NTB ke Pemkot Mataram mencapai sekitar Rp 75 miliar.

Meski telah ada penyerahan aset secara resmi tersebut. Namun masih ada empat aset yang belum bisa dihibahkan Pemprov NTB. Yakni, Kantor Dinas Pertanian Kota Mataram di Jalan Transmigrasi Majeluk, Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Mataram di Jalan Pemuda Gomong, TK Pembina Mataram di Dasan Agung, dan Kantor Lurah Punia.

Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan, permintaan hibah aset itu telah dilakukan pihaknya sejak tahun 2018 lalu sejak kepemimpinan Wali Kota H Ahyar Abduh.

“Saat itu, kita sudah meminta sebanyak 16 aset, tapi belum juga terealisasikan. Alhamdulillah, baru tahun ini, setelah saya menemui Pak Gubernur, beliau langsung merespon harapan kami untuk menyerahkan aset itu ke Pemkot,” kata Mohan pada wartawan, Jumat (10/9).

Menurut Wali Kota, beberapa lokasi yang sudah diserahkan Pemprov NTB ke Pemkot. Di antaranya, Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, Kantor Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di jalur Lingkar Selatan, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Pariwisata, Kantor Dinas Pertanian, Kantor Dinas PUPR, hingga Kantor Dinas Perindustrian dan Koperasi UMKM Kota Mataram.

Selanjutnya, ada juga sekolah seperti TK Pembina Mataram di Dasan Agung, SMPN 13 Mataram, SDN Mapak, Kantor Lurah Punia, Lapangan Malomba, hingga Lapangan Karang Sukun.

“Termasuk juga taman rekreasi Pelabuhan Ampenan dan Lapangan Bumi Gora di Udayana. Itu semua, aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang diserahkan ke kami,” ucap Mohan.

Terpisah, Kabid Aset BKD Kota Mataram Nengah Wiarnanta mengaku, dari sebanyak 16 aset Pemprov yang telah dimintai untuk dihibahkqn oleh Pemkot. Nampaknya, masih ada aset yang belum resmi diserahkan. Padahal, lokasinya juga berada di wilayah Kota Mataram.

“Sesuai petunjuk Pak Wali Kota, kami akan terus melakukan lobi pada Pemprov NTB untuk bisa memberikan hibah empat aset lainnya,” kata Wiarnata.

Ia mengatakan dari hasil komunikasi yang dilakukannya pihaknya dengan jajaran Pemprov. Sejauh ini, khusus karena Kantor Lurah Punia berada di kawasan permukiman bukan kawasan perkantoran. Oleh karena itu, tidak sesuai tata ruangnya. “Sedangkan, tiga aset lainnya masih dibutuhkan oleh Pemprov NTB,” ujar Wiarnata.

Persetujuan gubernur untuk hibah ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 032-490 tahun 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemprov NTB berupa tanah dan bangunan kepada Pemkot Mataram.

Sebelumnya, Kepala BKD Kota Mataram HM Syakirin Hukmi menjelaskan, setelah terbitnya SK Gubernur akan ada berita acara serah terima dari Pemprov ke Pemkot yang akan ditandatangani kedua belah pihak. Termasuk SK penghapusan aset dari provinsi dan sertifikat,” jelas

Pemkot Mataram selama ini diketahui hanya menempati sejumlah aset ini dengan mekanisme hak guna pakai. Dimana, waktu penggunaannya sudah habis Agustus 2021 lalu. Sehingga proses hibah diharapkan bisa disegerakan mengingat status kekosongan payung hukum penggunaan aset tersebut.

“InsyaAllah, tadi sudah saya koordinasikan dengan BPKAD Provinsi di bidang aset. Mereka akan menyegerakan proses hibah tersebut,” tandas Syakirin Hukmi. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.