Berbagi Berita Merangkai Cerita

Nilai Keterbukaan dan Informasi KPU Kabupaten Kota, KPU NTB Gandeng KI

66

FOTO. Ketua KPU NTB Suhardi Soud (dua kiri) bersama Ketua KI NTB Sueb Qury (tengah) menandatangani MoU Implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) di lingkup KPU se-NTB. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB menggandeng Komisi Informasi (KI) setempat dalam rangka penilaian pengelolaan layanan informasi di KPU kabupaten/kota di NTB.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik (KIP) di lingkup KPU NTB dilakukan Ketua KPU Suhardi Soud bersama Ketua Komisi Informasi NTB Sueb Qury disaksikan Asisten III Setda NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Ketua Bawaslu M. Khuwailid, jajaran komisioner KPU dan pejabat lingkup Pemprov NTB di kantor KPU setempat, Jumat (18/6).

Sedangkan, para komisioner KPU di 10 kabupaten/kota di NTB beserta jajaran Sekretariat KPU menyaksikan penandatanganan MoU tersebut secara daring.

Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan, pihaknya berkeinginan agar anugrah keterbukaan informasi publik yang empat kali diperoleh KPU NTB bisa ditularkan pada KPU kabupaten/kota di NTB.

Apalagi, KPU RI telah meminta agar keberhasilan KPU Provinsi NTB dalam hal pengelolaan informasi publik dapat ditularkan pada jajaran KPU kabupaten/kota.

“Setelah disentil KPU RI, kami terus mencoba berkolaborasi agar informasi tersampaikan ke kabupaten/kota. Maka, kami menggandeng KI NTB untuk menilai hal inforamsi yang baik dan terbuka itu kedepannya,” ujar Suhardi dalam sambutannya.

Mantan Ketua KPU Sumbawa itu memastikan, penandatangan MoU itu menjadi jalan agar keterbukaan informasi soal kepemiluan dan segala tahapannya sampai di kabupaten/kota.

Apalagi, lanjut Suhardi, keterbukaan informasi merupakan sebuah keharusan. Mengingat, KPU tersebut mengelola anggaran negara.

Sehingga, ada hak publik untuk memperoleh informasi. “Kita biasa terbuka, semua tahapan pemilu itu berbasis aplikasi. Jadi, nanti, tim KPU NTB bareng dengan KI akan melakukan penilaian terkait pelayanan PPID, bagaimana ketebukaan informasinya. Ini akan kita cek bersama-sama dengan KI,” kata Suhardi.

Ia menegaskan, KPU harus dapat mencerminkan sebagai lembaga modern yang dicirikan dari transparansi, kecepatan dan ketepatan dalam pengelolaan informasi.

Selain itu, dalam era modern, kebutuhan akan informasi tidak boleh lagi dibatasi ruang dan waktu. “Karenanya, perlu diupayakan inovasi untuk mempermudah publik dalam memperoleh informasi. Ini karena kita tidak punya kemampuan verbal, jadi aplikasi yang banyak kita ciptakan. Salah satunya, Silon dan Sidalih,” tegas Suhardi menjelaskan.

Terkait, Pemilu 2024. Ia mengaku, semua aplikasi sudah disatukan menjadi satu. Sebab, perubahan mendasar. Yakni, penyederhaan kertas suara. “Jadi, pemilu kedepan rencananya akan bisa cepat dan tepat hasilnya. Disini kita butuh keterbukaan informasi publik,” ucap Suhardi Soud.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi {KI) NTB Sueb Qury mengapresiasi keberhasilan KPU setempat yang sudah empat kali meraih anugrah keterbukaan informasi publik.

Hanya saja, juara paripurna itu belum lengkap jika tidak di ikuti oleh KPU kabupaten/kota di NTB. Sehingga, kolaborasi perlu terus dilakukan.

“Semoga MoU yang kita teken kali ini akan bisa lebih paripurna jika di ikuti oleh KPU kabupaten/kota. Sebab, KPU ini sudah inovatif, transparan, dan akuntabel sesuai visinya,” ungkap Sueb.

Terpisah, Asisten III Setda NTB dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan, keterbukaan informasi adalah sesuatu keniscayaan. Di mana,
keterbukaan itu dekat dengan akuntabilitas.

Sehingga, jajaran Pemprov NTB tidak bisa lagi mundur kebelakang. Mengingat, provinsi NTB sudah masuk kategori provinsi terbuka informasinya secara nasional saat ini.

“Penandatanganan ini adalah bentuk pembelajaran mengorganisir agar KPU NTB tidak bisa puas dengan penghargaan. Sekali lagi, penyatuan informasi yang terbuka itu penting agar fitnah ke KPU yang macam-macam bermunculan bisa terhindarkan,” jelas Nurhandini.

Doker Eka meminta agar aplikasi keterbukaan informasi yang dimiliki oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota di NTB bisa dimasukkan sebagai salah satu inovasi Pemprov NTB untuk dimasukkan sebagai satu lomba inovasi daerah.

“Nanti saya bantu beri kode lombanya. Bagi saya apa yang dilakukan oleh KPU NTB ini sudah cukup baik dan ini layak masuk sebagai Lomba inovasi daerah tingkat nasional,” tandasnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.