Berbagi Berita Merangkai Cerita

Nikah Dini di KLU Libatkan 585 Orang, LPA Unicef Identifikasi Data Kasus di 10 Desa

0 16

KLU,DS-LPA NTB bekerjasama dengan Unicef mengidentifikasi kasus pernikahan dini di 10 desa di KLU. Berdasarkan data Dukcapil, terdapat kasus perkawinan dini yang melibatkan 585 orang. Selain itu, muncul juga kasus-kasus anak yang jadi fenomena gunung es yang jika dibiarkan berdampak luas bagi masyarakat.

Pada pertemuan persiapan prapelatihan fasilitator anak dan fasilitator TePAK (Temu Penguatan Keluarga)  yang berlangsung di Tanjung, KLU, Selasa (4/1), Program Manager PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif), Joko Jumadi, mengemukakan kasus anak banyak mencuat di KLU. Terjadinya kasus anak harus dimulai penanganannya dari pencegahan, pengurangan resiko dan respon kasus. “Respon kasus ketika seorang anak sudah menjadi korban,” katanya.

Ia menilai ada kecenderungan masyarakat yang condong menunggu dan tak menangani kasus anak di sekitarnya. Dicontohkan anak putus sekolah yang kadang tidak diurus dengan alasan anak tersebut tidak membuat masalah.

“Anak merariq juga tidak dianggap masalah. Kalau cerai baru dianggap masalah. Ini yang terjadi,” cetusnya.

Pengurangan resiko pun, kata dia, sangat diperlukan. Namun yang terbaik adalah dilakukannyapencegahan. Sayangnya pencegahan sering diabaikan, baik di tingkat orangtua, sekolah maupun desa.

Dampak dari kasus-kasus yang melibatkan anak sangat luas. Joko menyebut kasus pemerkosaanyang dilakukan Rienhat Sinaga yang memerkosa 190 laki-laki di Inggris. Ternyata, keterlibatan pelaku yang berasal dari keluarga mampu itu disebabkan pelaku pernah menjadi korban sodomi pamannya saat masih kecil.

Dampaknya menjadi meluas karena kasus tersebut diselesaikan dengan musyawarah dan orangtuanya menganggap itu selesai tanpa rehabilitasi.

Ia menengarai pola penanganan kasus-kasus sodomi sebgaimana menimpa Reinhat hampir sama dengan yang ada di KLU dimana korban tidak direhabilitasi dengan alasan biaya mahal. “Gratis saja jarang yang mau,” ujarnya seraya menambahkan, secara ilmiah 90 persen korban kekerasan seksual akan jadi pelaku. Korban biasanya menjauhkan diri dari keluarga, tak mau nikah, bunuh diri serta ada yang lari ke dunia prostitusi.

Program PKSAI  di KLU akan dimulai dari penanganan anak putus sekolah  dan rentan putus sekolah.

 

Anak Merariq

Menurut Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi LPA NTB ini, anak perempuan lebih banyak merariq disebabkan anak bersangkutan yang ngebet ingin kawin atau orangtua yang ngotot menikahkannya. “Beberapa kasus anak tidak bisa dipisahkan. Itu terjadi karena anak mencontoh temannya juga dengan alasan tekanan orangtua,” ujarnya.

Anak-anak sering mencontoh temannya seperti kalau tak pacaran dianggap tidak gaul. “Pacaran tanpa berhubungan badan tak pacaran,” cetusnya. Keperawanan bukan lagi dianggap suatu yang suci. “Kalau pacaran harus berhubungan badan. Kalau tak pacaran dibully.”

Ia mengatakan upaya pembentukan forum anak di tingkat desa bisa mengarahkan ke hal positif sehingga mendorong anak bisa berfikir positif. Krena itulah pembentukan forum anak akan dilakukan di desa.

Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, SPd, mengemukakan Program Pencegahan Perkawinan Anak  akan dimulai Januari – Oktober 2020 di 10 desa. Desa itu masing-masing Berada di Kecamatan Bayan (Senaru dan Sukadana), Kecamatan Kayangan (Dangian dan Gumantar), Kecamatan Gangga (Sambik Bangkol dan Gondang), Kecamatan Tanjung (Tegal Maja dan Jengala), dan Kecamatan Pemenang (Malaka dan Pemenang Timur).

Ia menilai  terjadinya perkawinan anak tidak lepas dari basis pertahanan keluarga yang rapuh. Karena itu, akan dilaksanakan pula Temu Penguatan Keluarga  (TePAK) dan penyadaran terkait pencegahan perkawinan anak di 10 desa tersebut.

 

Ketua LPA KLU yang juga wakil rakyat setempat, Bagiarti, pada kesempatan terpisah mengemukakan perkawinan anak di KLU disebabkan oleh anak dan dorongan orangtua itu sendiri. Banyak orangtua yang ketika ingin mengurangi beban ekonominya menginginkan anaknya cepat menikah.

Terdapat pula kasus anak dari keluarga mampu yang justru terjadi karena si anak terngiang ucapan orangtuanya agar dia segera kawin. Sementara itu pihak pemerintah desa tidak berdaya menghadapi fenomena tersebut dan cenderung menganggap masalah itu persoalan domestik.

Menurut Bagiarti, kekuatan yang bisa menekan angka perkawinan anak adalah dengan kekuatan kolektif dan regulasi yang teguh hingga ke bawah. Perdes PUP di beberapa desa sementara ini belum disosialisasikan dengan sunggu-sungguh.

Namun bukan berarti tidak ada rencana perkawinan anak yang digagalkan. Tahun ini, kata Bagiarti, terdapat tiga sampai empat kasus anak yang mau menikah berhasil digagalkan pihaknya dengan cara persuasif. Namun ia tidak memungkiri masih ada kasus pernikahan anak yang tidak dalam pemantauannya. ian

Leave A Reply