Berbagi Berita Merangkai Cerita

Musrenbang Khusus Perempuan, Seribu Lebih Perempuan di NTB Sudah Belajar Berencana

0 60

MATARAM,DS-Sebanyak 1.160 perempuan terlibat dalam musyawarah khusus perempuan di 36 desa dampingan LPA-Kompak di Kabupaten Lombok Timur, KLU, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima untuk pertama kali. Hal ini menjadi wadah aspirasi perempuan dalam mengekspresikan dirinya guna merencanakan pembangunan khususnya bagi kalangan perempuan. Hebatnya, aspirasi kaum perempuan yang sebagian besar didominasi usulan di bidang kesehatan langsung ditindaklanjuti dengan Berita Acara RKPDes yang ditandatangani kepala desa, BPD dan wakil kelompok masyarakat.

Amanat demokrasi yang perlu dicatat adalah adanya persamaan akses dan peran serta perempuan dan laki-laki dalam kehidupan publik, terutama dalam posisi pengambilan keputusan. Terlebih isu kesetaraan gender telah menjadi bagian dalam platform pembangunan. Sementara ini budaya patriarki tidak ramah terhadap perempuan atau perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus persoalan domestik saja.

Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menyebutkan PERTAMA: Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

KEDUA:Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Pengarusutamaan gender itu sendiri bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Itulah sebabnya, perempuan harus ikut berproses dalam setiap rencana pembangunan. Jika mereka tidak berproses dalam rencana pembangunan di pedesaan, persoalan-persoalan yang mereka rasakan tidak menemukan jalan keluar.

Musrenbang khusus perempuan yang difasilitasi LPA NTB-Kompak merupakan yang pertama kali digelar di NTB. Kendati baru pertama kali diselenggarakan, kaum perempuan sangat antusias mengikutinya. Hal itu disebabkan banyaknya harapan-harapan perempuan di pedesaan untuk turut serta berperan dalam merencanakan pembangunan di desa.

Dalam ajang itu perempuan mengidentifikasi dan merumuskan berbagai persoalan lewat diskusi kelompok, kemudian merepresentasikan gagasan-gagasan yang sudah dicatat di depan peserta lainnya. Setiap usulan perempuan pun dikritisi tidak hanya oleh sesama perempuan melainkan juga oleh narasumber seperti kepala desa atau aparat lainnya yang hadir dalam acara tersebut.

Kasi Bidang Pemdes Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Anhuyas, pada Musrenbang Khusus Perempuan di Desa Jorok, Jumat (13/9/2019), memaparkan Implikasi Penerapan UU Desa adalah munculnya gerakan pembangunan di desa. Hanya saja, pembangunan yang meningkat itu tidak menjamin terjadinya perbaikan pada kondisi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin, kaum marginal dan rentan.

Hal itu terjadi jika proses perencanaan tidak berkualitas. Jika tidak berkwalitas, justru akan menurunkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya pembangunan.

Disisi lain, Anhuyas mengatakan tantangan dan permasalahan dalam penyusunan RKPDes masing-masing; adalah selalu terlambat dan disusun secara terburu-buru. Acap kali prosedur/tahapan penyusunan tidak sesuai ketentuan regulasi. Disamping itu partisipasi, akses dan kontrol masyarakat relatif rendah.

Pun, “Belum atau kurang bertautan dengan program prioritas pemerintah kabupaten. Outputnya kurang sensitif terhadap perbaikan pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat miskin,” katanya. Oleh sebab itu, musrenbang khusus perempuan akan merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan perempuan yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak terakomodir karena mereka nyaris tidak bersuara.

Berbagai Pendekatan

LPA Kompak memiliki kontribusi yang tertanam di masyarakat dalam pelaksanaan program adminduk berbasis desa. Tidak sedikit warga masyarakat yang merasakan hasilnya dengan diperolehnya identitas hukum warga. Kontribusi positif itu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Lewat pokja Adminduk yang mengakomodir unsur-unsur kader kesehatan, kadus, dan komponen masyarakat lain, musrenbang khusus perempuan yang digelar pertama kali mendapat sambutan positif. Beberapa alasan yang dikemukakan masing-masing.

Musrenbang di masa lalu perempuan tidak terwakili secara menyeluruh. Wakil-wakil perempuan terdiri dari istri kepala desa, istri sekretaris desa dan istri kadus. Dalam usulan musrenbangdes itu hal yang menjadi prioritas berkenaan dengan kepentingan mereka di lembaga PKK. Sehingga, harapan perempuan di desa pada umumnya tidak pernah terealisasi.

Sebutlah beberapa diantaranya menyangkut tendon air di Desa Sukadana yang menjadi keluhan warga khususnya perempuan. Pada musim kemarau mereka kesulitan air untuk mandi dan cuci namun itu semua tidak terakomodir dalam musrenbangdes. Di Kabupaten Sumbawa keluhan menyangkut timbangan bayi di posyandu bertahun-tahun tidak menemukan jalan keluar. Timbangan bayi disamakan dengan balita yang menggunakan kain.

Program untuk lansia tidak pernah ada sebelum musrenbangdes perempuan namun hal itu mengemuka kali ini dengan munculnya usulan posyandu lansia dan rekreasi untuk lansia setahun sekali di Sumbawa.

Musrenbang khusus perempuan melibatkan berbagai unsur kelompok masyarakat termasuk lansia, warga miskin dan difabel. Dari aspek perbedaan peserta Nampak perbandingan terbalik. Dari sisi usulan pun lebih luas dan inklusif. Dampaknya, perempuan menyambut baik musrenbang khusus perempuan sebagai warna baru dalam perencanaan pembangunan.

Pentingnya Power Kepala Daerah

Di Kabupaten Lombok Timur, sebelum dilakukan musrenbang perempuan, terlebh dahulu dilakukan TOT Bimtek Musrenbangdes Perempuan, anak, difabel dan lansia. Pentingnya momentum ini mesti menerima dukungan dari pemerintah. Karena itu, LPA Kompak menghadirkan Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy, membuka secara resmi TOT Bimtek Musrenbangdes Khusus Perempuan, Anak, Difabel, dan Lansia di Kantor Pemkab Lotim 5 September 2019.

Dalam kesempatan itu Bupati menegaskan pentingnya keterpaduan antara desa, kecamatan, dan kabupaten. Ia pun mengemukakan sementara ini pembangunan fisik masih menjadi prioritas di tingkat desa karena dinilai hasilnya lebih nyata dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, kata dia, harus dilihat pula program-program nonfisik yang lebih penting seperti penanggulangan kemiskinan, bidang kesehatan seperti penanggulangan stunting dan revitalisasi Posyandu, data disabilitas, dan lain-lain untuk kemudian dikawal hasil dan pelaksanaannya kedepan.
Sukiman mengaku kerap sedih karena mendapat informasi tentang kondisi masyarakat dari LSM. Sebutlah gambaran yang menunjukkan masih belum sinkronnya skala prioritas di tingkat desa dan kecamatan. Hal itu dapat dilihat di antaranya dari masih lambatnya pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Padahal masyarakat sangat membutuhkan rumah tersebut.
Karena itu ia meminta pemerintah dari tingkat terbawah dapat bergerak lebih aktif untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat.

Dorongan Kuat Perempuan Ikut Musrenbang

Musrenbang khusus perempuan berlangsung di 36 desa di kabupaten Lombok Timur, KLU, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Dilihat dari kesertaannya, sebanyak 1.160 perempuan mengikuti musrenbang khusus perempuan.

Di KLU digelar di tujuh desa masing-masing Sambik Elen, Bayan, Senaru, Loloan, Malaka, Karang Bajo dan Anyar melibatkan sebanyak 194 perempuan. Di Kabupaten Lombok Timur diselenggarakan di 13 desa melibatkan sebanyak 509 perempuan. Di Kabupaten Sumbawa menyentuh 10 desa melibatkan 290 perempuan. Sedangkan di Kabupaten Bima menyasar 6 desa melibatkan 168 perempuan.

Bagi Johariyah, tokoh perempuan Desa Pringgabaya, keinginan untuk mengikuti momentum langka itu karena ingin terlibat menyampaikan berbagai usulan yang dirasa penting. Ia menyebut berbagai fenomena yang melanda perempuan, disabilitas dan jompo menjadi prioritasnya.

Menurut Sarini, perempuan kader posyandu Merpati Putih Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, kendati di desanya sudah ada keberpihakan pada perempuan lewat dukungan kades yang dulu maupun yang sekarang, ia mengaku harus berpartisipasi dalam musyawarah tersebut.

“Sejak tahun 2010 saya selalu diundang dalam musyawarah. Usulan dahulu (sebelum adanya musrenbang perempuan) seperti pembelian alat-alat untuk kebutuhan posyandu selalu diberikan,” ujarnya. Lantas adakah yang mengganjal hatinya?

Kata dia, pernah terjadi kematian ibu melahirkan di Desa Jurit akibat terlambat dibawa ke puskesmas mengingat jauhnya jarak sehingga ibu itu meninggal dunia. Pada saat itu ia mengusulkan agar dilakukan pengadaan ambulance desa, namun sayang usulan tersebut belum terlaksana. Padahal, banyak warga lokasinya rumahnya jauh dari posyandu yang memerlukan kemudahan transportasi berupa ambulance.

“Kehamilan (di Desa Jurit) banyak sehingga ada 8 posyandu di sana. Di satu dusun saja ada sampai dua posyandu,” katanya. Karena itu, ia menilai musyawarah khusus perempuan patut disyukuri karena akan makin banyak yang mengerti soal anak dan perempuan seperti kesulitan-kesulitan mereka pada saat mengandung.

Tidak mengherankan, usulan pengadaan alat transportasi untuk ibu hamil dan melahirkan (ambulance desa) selain usulan-usulan lain pun disampaikan Sarini pada musrenbang khusus perempuan karena hal ini dirasa mendesak.

Bagi Juli, warga Desa Sukadana, musrenbang khusus perempuan sudah sudah mengakomodir kebutuhan perempuan, lansia dan disabilitas. Karena itu, kata dia, baru kali ini suara mereka terwakili. Pada musrenbangdes dulu banyak program yang tidak berpihak pada perempuan.

Antusiasme perempuan mengikuti musrenbang terlihat di Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (24/9/2019). Hal itu nampak dari kehadiran mereka yang disela kesibukannya turut serta membawa anak-anaknya ke ajang musyawarah yang pertama kali terjadi dalam sejarah selama mereka menjadi warga di desa bersangkutan.

Acara tersebut hadir 38 peserta perempuan dan 17 peserta laki-laki yang mengikuti secara seksama sejak pagi hingga sore hari. Hadir diantaranya Camat Aikmel, Hadi Faturrahman beserta sekretaris, Kepala Desa Kalijaga Timur Abdul Manan, Kompak Distrik Lotim, Nanik Muntohiyah.

Kades Kalijaga Timur, Abdul Manan, mengemukakan musrenbang tersebut dalam rangka penyusunan rencana RKPDes tahun anggaran 2020. Karena itu ia mengharapkan perempuan menyampaikan keluh kesahnya dalam musyawarah itu dengan harapan agar bisa dijadikan acuan program pembangunan perempuan di desa bersangkutan. Sedangkan Camat Aikmel, Hadi Faturrahman, mengemukakan bahwa ini kesempatan untuk memberi andil dalam menjalankan perintah undang-undang,.

Sebelumnya, pendamping desa di Kecamatan Aikmel, Azwar Hamid, memaparkan kondisi perempuan di Kecamatan Aikmel khususnya. Hal yang paling viral adalah menyangkut penderita stunting di Lotim yang mencapai 42 persen. Bahkan di Desa Lenek Baru dari 74 ibu hamil terdapat 54 diantaranya mengandung anak yang ditengarai stunting. Kasus ini utamanya disebabkan terjadinya pernikahan dini. Ia berharap kondisi permasalah di desa yang menimpa perempuan bisa menjadi usulan untuk pembangunan perempuan kedepan.

Keberpihakan pada Perempuan

Seabreg usulan dari kalangan perempuan mengemuka dalam Musrenbang Khusus Perempuan di Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Kamis (10/10/2019) dan Desa Keli Jumat (11/10/2019). Para perempuan itu baru pertama kali mengikuti kegiatan tersebut dan melihat banyak permasalahan di desanya yang perlu dilontakan. Karena itu, muncul usulan yang bersifat sepele dan juga urgen.

Peserta Musrenbang perempuan bernama Siti Ica yang juga kader Posyandu Balita mengusulkan adanya kelas gizi untuk ibu hamil, bayi dan balita. Selain itu ia meminta agar desa mengadakan alat perlengkapan dapur seperti panci, priok dan piring. Hal yang tidak kalah penting adalah pembebasan biaya lahir bagi ibu melahirkan dari kalangan miskin yang tidak memiliki BPJS.

Beberapa lansia seperti Rosita meminta diadakannya alat mengukur kolestrol, gula darah, alat ukur tinggi, lingkar badan, dan timbangan serta buku adminitrasi. Sedangkan Siti Hawa meminta diadakannya bibit kambing. “Agar ada kesibukan bersama cucu serta jika sewaktu-waktu sakit anak kambingnya bisa di jual untuk biaya pengobatan,” katanya.

Siti Ramlah yang juga dari kalangan lansia berharap diberikan tanah timbunan untuk halaman rumahnya mengingat setiap musim hujan kondisinya sangat becek sehingga dirinya kesulitan untuk beraktifitas. Selain itu, Romlah meminta bantuan unggas (ayam) agar ada aktifitas sehari. ”Dan sisa nasi yang ada dapat dimanfaatkan,” ujarnya.

Sementara itu seorang guru TK, Nurlina, menginginkan pengadaan alat bermain (AP) untuk PAUG dan TK, insentif guru TK dan PAUD serta perlengkapan TPQ berupa buku Iqro dan Al-Quran. Sedangkan Ningsih selaku kader PKK meminta pengadaan bibit sayur mayor, pelatihan pengolahan pangan lokal serta perbaikan gang RT 04. Dari kalangan disabilitas pun mengemuka usulan sebagaimana diutarakan Kalisom. Ia bahkan mengusulkan adanya bantuan dana bagi pengembangn kelompok usaha kecil.

Hasil musyawarah menunjukkan para peserta mengidentifikasi isu dan masalah perempuan di desanya masing-masing. Mereka merekomendasikan usulan yang disaring berdasarkan aspirasi kelompok seperti kelompok tim penggerak PKK, kelompok kader posyandu, kelompok tenaga kependidikan PAUD, kelompok lansia dan tokoh perempuan. Kelompok ini mengemukakan berbagai usulan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan adminduk.

Hasil rekapitulasi usulan perempuan di 36 desa menunjukkan terdapat di atas seribu usulan. Sebagian besar usulan berkaitan dengan sektor kesehatan sebanyak 119 usulan, disusul sektor pendidikan 91, ekonomi 87 dan adminduk 32. Dalam bidang kesehatan terkait dengan BPJS bagi masyarakat miskin, PMT ibu hamil, fasilitasi kesehatan terhadap lansia dan difabel, serta berbagai usulan berkaitan dengan kebutuhan fasilitas posyandu.

Pada sektor pendidikan para perempuan mengusulkan berbagai macam pelatihan untuk pemberdayaan seperti pelatihan peningkatan kapasitas kader PKK, kader posyandu, pembinaan keterampilan disamping pengadaan fasilitas dan prasarana pendidikan.

Di sektor ekonomi selain usulan meningkatkan insentif kader juga berharap adanya bantuan-bantuan sosial seperti bantuan ternak, pengadaan alat tenun, bantuan bibit pohon, suntikan dana bagi kelompok perempuan, difabel maupun usaha kecil. Terdapat pula usulan untuk pembangunan bank sampah.

Terkait dengan adminduk diharapkan ada penganggaran untuk kemudahan pengurusan adminduk untuk kelompok lansia, perempuan dan disabilitas, pelaksanaan isbat nikah, pembuatan akta cerai, penganggaran untuk Pokja Adminduk serta sarana pendukung kelancaran adminduk lainnya.

Selain musrenbang khusus perempuan, LPA NTB – KOMPAK turut memasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes Khusus lansia di empat desa yaitu Desa Toya dan Sukarema (Kecamatan Aikmel – Lombok Timur), Desa Akar-Akar dan Desa Mumbul Sari (Kecamatan Bayan – KLU). Terdapat 150 orang lansia yang terlibat (perempuan 101 orang dan laki-laki 49 orang).

Di Desa Toya Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, para lansia mengusukan pembuatan BPJS dan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan mobil sampah, kaca mata bagi lansia, pengobatan gratis bagi lansia, pembangunan wc dan pembangunan rumah layak huni bagi lansia.

Di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, KLU, mereka mengusulkan pemberian makanan tambahan (PMT) lansia, pengadaan jamban untuk lansia, pengadaan alat bantu melihat (rabun dekat dan jauh). Pun bantuan pengobatan gratis untuk lansia di setiap dusun (posyandu lansia), pembangunan rumah layak huni untuk lansia.dan pengadaan alat bantu melihat.

Sedangkan di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, KLU, para lansia berharap Pemdes memasilitasi pengurusan adminduk (KTP, KK, akta cerai, akta nikah,) dan BPJS. Selain itu pengadaan alat untuk mendengar, pengadaan alat bantu melihat (rabun dekat dan jauh), bantuan pengobatan gratis untuk lansia di setiap dusun (posyandu lansia), dan pembangunan rumah layak huni untuk lansia.

Selain musrenbang lansia, di Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, digelar musrenbang khusus anak. Dalam kesempatan itu mengemuka beberapa daftar usulan anak, yaitu: Pendidikan (beasiswa prestasi bagi anak dari keluarga miskin, pengadaan buku paket pada perpustakaan desa), Kesehatan (tempat sampah, air bersih/sumur gali bagi keluarga tidak mampu serta pengadaan WC bagi keluarga miskin yang memiliki anak.

Hasil Musrenbang Masuk RKPDes

Hasil musrenbang khusus perempuan dikerucutkan dalam daftar usulan RKPDes tahun 2019 yang dibawa ke pemerintah desa untuk program pembangunan tahun 2020. Usulan prioritas tersebut kemudian sudah disahkan dalam Berita Acara RKPDes masing-masing desa yang ditandatangani diantaranya oleh Kepala Desa, BPD Keterwakilan Perempuan, Ketua Kelompok Tim Penggerak PKK, Ketua Kelompok Kader Posyandu, Ketua Kelompok Tendik PAUD, dan Ketua Kelompok Lansia dan Tokoh Perempuan.

Kepala Desa Tenga, Trisna Andriani, SE, mengemukakan musrenbang khusus perempuan ini sangat bermanfaat. Pasalnya, jika dilakukan musrenbang secara umum, para ibu enggan berbicara. Sebaliknya ketika berada dalam satu komunitas, sangat banyak usulan yang disampaikan.

Sebagai kepala desa ia menegaskan usulan tersebut akan direalisasikan dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan skala prioritas tahun 2020. Hal yang sangat urgen, kata dia, diantaranya modal usaha untuk disabilitas serta bantuan BPJS untuk keluarga rentan seperti lansia dan disabilitas. “Di Desa Tenga sendiri yang tergolong miskin sekira 50 persen,” katanya seraya menyebut jumlah penduduk desa setempat mencapai 1.500 orang.

Namun, di Desa Sambik Elen, RKPDes sudah berlangsung sebelum murenbang perempuan digelar. Kendati demikian, para perempuan dengan dukungan Kelompok 11, Ketua BPD dan Pokja Adminduk, akan mengawalnya sampai usulan itu masuk dalam RPJMDes dan dianggarkan dalam APBDes.

Ketua BPD Sambik Elen, Mustiadi, mengakui sebelum adanya musrenbang khusus perempuan kebutuhan perempuan sebagian sudah terakomodir. Namun, kata dia, kebutuhan perempuan akan lebih maksimal dengan dilakukannya musrenbang ini.

Ia menilai dahulu program desa lebih fokus pada fisik namun sekarang akan berupaya membangun sumber daya manusianya. Karena itu pihaknya akan mengawal usulan prioritas yang disampaikan dengan tidak menghilangkan hasil keputusan RKPDes.

“Tinggal apakah masuk di ranking berapa, yang penting kita digolkan. Terlebih kegiatan tersebut berasal dari kalangan perempuan yang dilakukan secara khusus yang baru pertama kali terjadi di NTB,” katanya seraya menambahkan pentingnya perhatian terhadap masyarakat miskin, jompo dan perempuan.

Kendati RKPDes Sambik Elen sudah berlangsung sebelumnya, masih ada peluang dalam memberikan edukasi. Sekdes Sambik Elen, M.Harlan, yang mewakili Kades setempat mengakui masih terbuka peluang usulan tersebut masuk dalam RPJMDes mengingat banyak tahapan yang harus dilalui sebelum pengesahan dalam APBDes.

Terakomodirnya Cita-cita Perempuan
Kalangan perempuan merasa senang dengan adanya musrenbang khusus tersebut. Selama ini ada kesan ketika kelompok laki-laki digabung dengan kelompok perempuan yang tidak bersifat khusus, aspirasi perempuan tidak pernah terakomodir dalam RKP Desa. Malah dalam kesempatan itu kelompok perempuan tidak memiliki keberanian untuk berbicara.

Nur Asmah (42 Thn), asal Dusun Dasan Lian Timu, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, merasa bangga telah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa Aikmel Utara.

“Alhamdulillah, sejak saya menjadi kader posyandu dari tahun 1989, baru kali ini dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, jadi aspirasi perempuan tersampaikan” ungkapnya usai Musrebangdes khusus perempuan di Desa Aikmel Utara, tanggal 10 September 2019. Usulan yang disampaikan dalam musyawarah tersebut adalah alat kesehatan untuk posyandu seperti timbangan dan alat pengukur tinggi badan serta pembuatan tempat sampah setiap RT.

Hal serupa dikemukakan Ulwatun Hasanah (33 thn) karena usulannya tersampaikan dalam forum seperti pemberdayaan keluarga dari lansia (yang merawat lansia) serta Bumdes yang menyediakan grosir sembako diakomodir.

“Kami kaum perempuan baru merasa pikiran-pikiran kami dihargai setelah LPA dan Kompak memperkenalkan musrenbang khusus perempuan di desa kami, “ ungkap Ibu Sri Nurmala S, peserta musrenbangdes khusus perempuan Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Pada umumnya musrenbangdes khusus yang telah digelar di beberapa desa merupakan ruang yang selama ini diimpikan sehingga kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini terbukti dengan lahirnya berbagai rumusan masalah serta program usulan yang disampaikan guna menjawab berbagai permasalahan tersebut pada pemerintah desa melalui kebijakan anggaran yang dituangkan dalam RKP Desa.

Tidak kalah menariknya, musrenbangdes khusus lansia yang digelar oleh Desa Toya Kecamatan Aikmel ternyata semakin menambah keyakinan pemerintah desa dalam membangun desanya agar tepat sasaran.

“Selama ini kami agak susah menentukan kebutuhan prioritas kelompok-kelompok lansia,” kata Hanah. SPd, Kepala Desa Toya seraya menambahkan musrenangdes khusus lansia yang digagas oleh LPA dan KOMPAK cukup membantunya dalam menentukan skala prioritas bagi lansia di desanya.

Hal yang cukup menarik dari musrenbangdes khusus Lansia di Desa Toya adalah nenek-nenek dan kakek yang berusia 80 tahun hingga 100 tahun masih peduli dengan kebersihan lingkungan. Dengan bahasa yang sangat lugu, kelompok renta ini mengusulkan agar praktik-praktik membuang sampah di sembarang tempat distop dan agar dibuatkan tempat pembuangan sampah yang permanen dan jauh dari pemukiman.

Menyempurnakan pelaksanaan musrenbang khusus di Lombok Timur, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya yang menggelar Musrenbangdes Khusus Perempuan pada hari Selasa (17/9/ 2019) berhasil merumuskan berbagai permasalahan serta usulan kegiatan baik jangka menengah maupun skala prioritas serta berhasil memilih anggota BPD Perwakilan Perempuan Desa Pringgabaya periode 2019 – 2024.

“Peristiwa ini adalah pertama kali dalam sejarah Desa Pringgabaya memiliki anggota BPD dari unsur perempuan,” ungkap Siti Masitoh.SPd, salah seorang peserta Musrenbangdes utusan Dusun Pekosong.

Apa yang terjadi di Desa Pringgabaya cukup mengilhami desa-desa lainnya. Hanya saja desa-desa lain masa jabatan BPD nya masih lama sehingga pada saat pemilihan anggota BPD baru, desa-desa tersebut akan memroses melalui Musdes Khusus Perempuan guna mendapatkan anggota BPD perwakilan perempuan.

Pemilihan anggota BPD perwakilan perempuan Desa Pringgabaya periode 2019-2024 berawal dari koordinasi yang intens antara Tim 11 Lotim dengan Pemerintah Desa Pringgabaya sebelum Musrenbangdes khusus dilaksanakan. Mengingat masa Bhakti pengurus BPD Desa Pringgabaya berakhir pada bulan Oktober 2019 — setelah melalui diskusi yang alot bersama kepala desa, kepala wilayah/kadus dan tokoh-tokoh perempuan yang ada di Desa Pringgabaya — maka disepakati satu orang anggota BPD dari unsur perempuan akan dipilih melalui mekanisme musrenbangdes khusus perempuan.

Dengan dasar kesepakatan itulah Tim 11 Lotim, Pemdes Pringgabaya dan Panitia Pemilihan BPD Desa pringgabaya menggelar musrenbangdes khusus perempuan dan dilanjutkan dengan pemilihan anggota BPD. Dalam pemilihan tersebut terpilih Kusuma Dewi yang berasal dari Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya.

Tantangan
Pelibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran desa merupakan hal yang baru bagi pemegang kebijakan di level desa. Selama ini perencanaan pembangunan desa didominasi kaum laki-laki dewasa. Oleh karena itu proses advokasi pelibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lain bukan hal yang mudah untuk menjadi sebuah tradisi di desa.

Artinya, pelaksanaan musrenbang khusus perempuan bukan tanpa tantangan, terutama dalam merealisasikan hasil usulan yang sudah ditandatangani. Pasalnya, usulan yang disampaikan berdasarkan skala prioritas hingga lima tahun kedepan. Dalam jangka waktu tersebut besar kemungkinan terjadi perubahan-perubahan yang memungkinkan usulan yang disampaikan pada tahun-tahun berikutnya tidak terakomodasi dengan baik.

Oleh karena itu diperlukan pengawalan yang ketat kader-kader perempuan termasuk BPD. Disamping itu, kepala desa harus memiliki komitmen kuat untuk menjalankan usulan yang sudah ditandatangani dalam RKPDes bersama oleh tokoh-tokoh yang berkompeten. r.rabbah

Leave A Reply