Berbagi Berita Merangkai Cerita

Musda Golkar NTB Ditunda, Panitia Tunggu Petunjuk Resmi DPP

141

MATARAM, DS – Pertarungan merebut kursi Ketua DPD I partai Golkar NTB hingga kini masih belum jelas usai ditunda kembali pada Rabu (22/7) lalu. Tercatat, pengunduran jadwal Musyawarah Daerah (Musda) X sudah kali empat terjadi.

Ketua Panitia Musda X DPD Partai Golkar NTB H. Puaddi mengatakan, pihaknya sudah siap lahir dan bathin menyelenggarakan Musda tersebut. Hanya saja, pihaknya masih menunggu keputusan dari DPP Partai Golkar terkait jadwal musda itu.

“Kita sudah usulkan terakhir tanggal 22 Juli lalu, tapi karena DPP belum memberikan kepastian waktu, maka kami kembalikan ke Ketua DPD untuk melakukan komunikasi ulang dengan pihak DPP,” ujarnya menjawab wartawan, Senin (3/8).

Puaddi mengaku, domaian pelaksanaan waktu musda merupakan ranah DPP. Pihaknya, hanya sebatas menyiapkan lokasi dan tempat pelaksanaanya.

Ketua Komisi IV DPRD NTB itu tidak menampik manakala mundurnya pelaksanaan musda untuk kali keempat itu telah berimplikasi pada uang DP hotel yang sudah dikeluarkan akan hilang.

Namun pihaknya menyadari manakala dalam petunjuk organisasi (PO) partai telah diatur ketentuan manakala jadwal musda merupakan kewenangan DPP.

“Pokoknya, sebagai kader kami siap apapun resikonya. Sekali lagi saya adalah kader, tentu konsekuensi terkait uang DP hotel yang sudah keluar akan hangus tapi karena DPP punya kewenangan mutlak, maka kita harus patuhi arahan dan alur DPP itu,” kata Puaddi.

Terkait kepastian waktu pelaksanaan musda. Puaddi menyatakan, tidak bisa berandai-andai. Meski demikian, sesuai komunikasinya dengan pihak DPD I Golkar NTB, maka sudah ada surat yang dilayangkan DPD kepada DPP terkait waktu pelaksanaan musda itu.

“Jadi sebagai panitia ya kami harus siap menunggu. Pastinya, jika sudah ada waktu yang tetap dari DPP, kami pastikan musda itu akan berjalan aman dan lancar kedepannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD I Golkar NTB HM. Suhaili FT berharap awalnya jadwal Musda itu keluar sebelum tanggal 31 Juli. Karena kalau di atas tanggal 31 Juli, DPP harus menunjuk PLT ketua DPD I Golkar NTB seiring dengan berakhirnya jabatan Suhaili FT sebagai ketua DPD I Golkar NTB.

“Intinya DPD I Golkar NTB sudah siap menggelar Musda. Bukan DPD I yang tidak siap,” kata Suhaili.

Izin Musda pada Rabu (22/7/) lalu di Kuta Mandalika bahkan sudah keluar. Namun, karena pengurus DPP yang juga sebagai pemilik suara tidak hadir, maka Musda Golkar NTB ditunda lagi.

Disebutkan, ada lima provinsi yang belum menggelar Musda hingga batas waktu 31 Juli. Sehingga berimbas pada Musda Golkar NTB.

“Karena persoalannya Wakil Ketua di DPP yang ditugaskan itu berbenturan jadwalnya,” ujarnya.

Suhaili mengatakan, tidak ingin berspekulasi terkait kemungkinan adanya pihak yang menginginkan Musda Golkar NTB ini ditunda.

Hal itu terkait dengan anggapan banyak pihak bahwa DPP Partai Golkar menunda Musda karena menghendaki Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh memimpin Partai Golkar NTB.

Sementara DPD Golkar kabupaten kota dan organisasi sayap sebagai pemilik suara dikabarkan masih menginginkan Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT melanjutkan memimpin Golkar NTB.

“Saya tidak mau berspekulasi dan tidak mau seudzon, lah, ya. Itu boleh-boleh saja. Tapi yang penting dalam berpartai, apalagi Golkar partai besar, punya aturan mainnya. Ada panduan dalam agenda. Apalagi Musda ini agenda lima tahunan,” tegas Suhaili.

Sejauh ini, dia dan Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh masih menjadi kandidat yang bersaing ketat merebut kursi pimpinan partai beringin itu.

Sebagai bentuk keseriusan maju pada Musda Partai Golkar NTB, Suhaili sempat membawa sejumlah Ketua DPD Partai Golkar kabupaten kota di NTB untuk bertemu dengan Ketua DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Jakarta beberapa waktu lalu. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.