Mori : Kontrak GTI Masuk Katagori ‘Kontrak Jahat’

FOTO. Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi M.Comm (kanan) bersama Ketua dan anggota DPRD setempat saat menerima Koordinator Wilayah 3 KPK Aida Ratna Zulaiha dan Koordinator Penindakan Korwil 3 KPK, Abdul Haris di kantor DPRD setempat, kemarin. (FOTO. HUMAS DPRD NTB/DS)

 
MATARAM, DS – Meski telah ada sidang paripurna DPRD setempat yang menghendaki adanya pemuntusan kontrak pada investor yang lalai terhadap klausul perjanjiannya, jajaran pemprov NTB tak kunjung bisa melakukan pemutusan kontraknya hingga hari ini. Karena itu, salah satu pimpina DPRD NTB menilai kasus penelantaran aset Pemerintah Provinsi NTB oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI) selaku investor masuk katagori kontrak jahat.

“Ini aneh, sudah jelas PT GTI melanggar seluruh aspek kontraknya, apalagi, kontrak perjanjian lahan seluas 65 hektare yang hanya sebesar Rp 22 juta per tahun di setor ke kas daerah juga ditunggak. Tapi, kok belum juga bisa diputuskan. Ada apa dengan PT GTI, wajar kalau kita sebut itu kontrak jahat,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi M.Comm pada wartawan, Kamis (26/11).

          Ia mengatakan jika merujuk hasil pengkajian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, potensi PAD yang akan masuk ke kas daerah dari sewa lahan di Gili Trawangan mencapai Rp 30 miliar per tahunnya.   Hanya saja, masalahnya Pemprov hingga kini tidak berani memutus kontrak kerjasama dengan PT GTI.

“Masalahnya sudah jelas, maka kita minta KPK masuk tidak lain untuk melakukan penelitian dan pengkajian terkait kerjasama aset yang mangkrak di Gili Trawangan itu. Ini agar ada manfaat aset itu bagi pemasukan daerah guna dapat diberdayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat kedepannya,” tegas Mori Hanafi.

          Terpisah Koordinator Wilayah 3 KPK, Aida Ratna Zulaiha, mengatakan kerjasama aset milik Pemprov NTB di Gili Trawangan menjadi atensi pihaknya. Hanya saja KPK tidak mau gegabah.

          Sebab, KPK tidak menghendaki ada pihak yang dirugikan, khususnya pada peluang investasi di daerah. Apalagi, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

          “Pastinya, kasus kerjasama aset Pemprov NTB di Gili Trawangan menjadi atensi khusus KPK. Makanya, kita datang dan langsung meminta Pak Gubernur untuk membuat SKK pada Kejati NTB. Nanti, kami akan terus mensupervisi progres Kejati dalam menangani masalah ini,” kata Aida.

          Menurut Aida, pengelolaan aset-aset tersebut diduga bermasalah dalam hal pembayaran pajak sejak perjanjian kontrak produksi dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) pada tahun 1995, dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi antara pemda dan KPK, mengingat dalam pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan itu ada kerja sama pemanfaatannya dengan pihak ketiga.

          Aida menjelaskan, luas aset-aset yang dikelola mencapai 75 hektare, dengan rincian sebanyak 65 hektare dikelola oleh PT GTI dan sisanya 10 hektare diserahkan ke masyarakat secara legal. Namun faktanya, pihak ketiga belum mampu mengelola dengan baik dan kewajibannya belum dipenuhi sesuai prosedur.

Dalam hal ini, KPK juga mendorong pemda untuk bekerja sama dengan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB, agar bisa menemukan solusi terbaik. “Kita juga tidak mau merugikan masyarakat, tetapi harus ada kejelasan buat pemerintah daerah bahwa kerja sama ini harus saling menguntungkan. Karena selama ini kafe, restoran dan bangunan lainnya yang dibangun di atas aset itu harusnya bayar pajak kepada pemda. Kalau ini diberdayakan dengan baik, maka otomatis ada peningkatan pendapatan asli daerah,” jelas Aida.

          Menurutnya, keputusan terakhir akan dilihat dari hasil kajian yang dilakukan pihak Asdatun bersama pemda yang didukung dengan pemberian surat kuasa khusus (SKK) kepada Asdatun untuk memberikan rekomendasi, setelah itu pihak pemda akan menyampaikan kronologis kepada Asdatun. Kemudian Asdatun akan melakukan evaluasi dengan memberikan laporan khusus.

          “Intinya kami ingin mendorong aset itu dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak ada yang dirugikan agar potensi ini dapat meningkatkan PAD NTB untuk pembangunan ke depannya. Jangan khawatir, SKK itu terus kita pantau dan dorong Kejati NTB untuk melaporkan progresnya tiap bulan,” tandas Aida Ratna Zulaiha. RUL. 

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.