Berbagi Berita Merangkai Cerita

Moderasi Beragama, di NTB akan Ada “Sabtu Berbudaya”

58

Lokakarya Integrasi Pelajaran Moderasi Beragama dalam Bidang Pendidikan yang digelar LPA NTB

MATARAM,DS- Keberadaan politik beragama ada dalam setiap fase kehidupan manusia. Nilai-nilai beragama itulah yang dijadikan moderasi beragama. Karena itu, di NTB akan ada “Sabtu Berbudaya” dimana anak anak melakukan aktifitas sebagai bentuk moderasi beragama.

Hal itu dikemukakan Kabid Kebudayaan Dinas Depdikbud NTB, Fairuzabadi, pada Lokakarya Integrasi Pelajaran Moderasi Beragama dalam Bidang Pendidikan yang digelar LPA NTB, Selasa (25/5). Acara yang dihadiri guru dan kepala sekolah itu menampilkan pemateri Dr.Ahmadun. Lokakarya akan berlangsung hingga Rabu (26/5).

Dalam moderasi beragama di sekolah,kata Fairuz, kurikulum lokal yang harus diperkuat. “Sabtu dijadikan alat ukur (kegiatan) Senin sampai Jumat. Bicara Pergub ( Pergub NTB tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme) laksana bejana. Yang paling banyak adalah isi, konten kreatif yang membuat kita bergerak,” cetusnya.

Kekuatan kurikulum  lokal bisa memantik orang yang sekolah di gunung sanggup mengalahkan orang kota. Ia mencontohkan di Bima ada tradisi bercocok tanam sambil bersyair yang sanggup menjadi  energi. Fakta itu tentu tidak terjadi di perkotaan.

Menurutnya,  untuk menerapkan moderasi beragama diperlukan kesadaran personal yang melahirkan kerinduan dan cinta pada kearifan. Metodologinya adalah pada cara mengendalikan bukan melampiaskan.

Lanjut dia,  tidak ada satu pun dalam 18 karakter manusia  yang lepas dari nilai beragama. Sehingga aktifitas tidak boleh hanya pada wilayah jangka waktu tertentu. “Konsep lebih pada integritas membangun kesadaran diri,” ujar Fairuz.

Nilai-nilai moderasi beragama bukan sesuatu yang berdiri sendiri melainkan saling mengait satu sama lain. Karena itu, dalam kaitan ini, ia cenderung pada upaya mendorong siswa agar mampu menganalisa. Pada gilirannya, moderasi beragama akan memberi kontribusi moderasi berbangsa.

Sementara itu Dr.Muhammadun dalam materinya menyampaikan  moderasi beragama tidak lepas dari upaya membangun komitmen antara pemerintah dan stakeholder lain seperti NGO, toga dan toma. Hal itu sebagai langkah dalam menyikapi Pergub NTB tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang masih dibahas.

Pasalnya, NTB yang masuk zona merah radikalisme dan terorisme mesti pula memikirkan nasib anak-anak yang rentan dan yang terpapar. “Bagimana membaca anak-anak yang orangtuanya terpapar radikalisme, bagaimana nasib mereka?”

Kondisi psikologis dan trauma mendalam itu memerlukan cara penanganan dalam dunia pendidikan yaitu melalui upaya pencegahan.

ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.