A place where you need to follow for what happening in world cup

Modal NTB Kuat untuk Tangkal Perkawinan Anak

44

Budi Suryata

Mataram, DS-Pemprov NTB memiliki modal kuat dalam pencegahan perkawinan anak. Selain didukung regulasi Perda No.5 Tahun 2021, penggodokan Perda serupa di KLU dan sejumlah Perdes yang sudah diterbitkan di sejumlah desa disamping adanya kemauan masyarakat untuk melakukan pencegahan, merupakan potensi besar mengeleminir masalah tersebut.

Wakil Rakyat yang juga anggota Komisi V DPRD NTB, HL Budi Suryata, mengemukakan Pemprov berkomitmen kuat dalam pencegahan perkawinan anak melalui regulasi yang sudah ditetapkan. “Ketika ada reguasi maka semuanya menjadi terukur karena mengacu pada regulasi,” tegas Budi, Kamis (7/10).

Selain regulasi Pusat, dalam RPJM NTB pun sudah ada program pencegahan, Hanya saja, kata dia, perlu didorong kesungguhan dalam bentuk pendanaan. “Jangan sampai regulasinya oke tetapi tidak bersungguh-sungguh dalam besaran anggaran,” katanya.

Ia mengatakan anggaran berada di beberapa OPD yang bisa dikolaborasikan untuk bersama-sama mengingat yang bertanggung jawab terhadap perkawinan anak tidak hanya DP3AP2KB NTB melainkan juga Dinsos, Dikbud, Kominfo, DPMPD, dan unsur terkait lainnya.

“Semua harus mendorong termasuk keterlibatan toga, toma, dunia usaha yang sangat luar biasa responnya. Itu harus didorong semua tidak hanya di Pulau Lombok melainkan juga Sumbawa. Kegiatan positif tentang penceghan harus didorong di daerah-daerah lain,” papar Budi..

DPRD sudah menanamkan komitmen melalui  Perda yang pada drafnya memasukkan sanksi dan 1 persen pengangaran APBD. Namun, karena tekanan pandemi dan tidak adanya payung hukum hal itu ditiadakan

 “Kedepan harus didorong karena perkawinan anak komitmen dan kesungguhan negara,” tegas mantan Ketua DPRD KabupatenSumbawa ini.

Perlunya anggaran yang jelas menjadi bentuk kesungguhan upaya pecegahan perkawinan anak agar lebih efektif dan tersalurkan ke masing-masing wilayah seperti LPA desa, LPA kecamatan dan lembaga lain.

“Konsultasi terakhir soal sanksi dan pendanaan ditiadakan karena tidak ada cantolan dasar hukum. Namun, ada ruangnya RPJMD,” katanya. Selain itu penganggaran melalui Pokir yang bisa dialokasikan setiap tahun. “Hal ini penting agar generasi yang kuat bisa berjalan dengan baik,”tambahnya.

Bagi  Budi,  regulasi telah mengamankan program pencegahan perkawinan anak. Kini, tinggal political will. “Bagaimana (wakil rakyat) saat pencalonan punya komitmen kuat kaitan dengan back up penganggaran,:” ujarnya..

Menurut Budi Suryata, besarnya dampak yang ditimbulkan perkawinan anak sangat luar biasa sehingga pihaknya mengetuk hati banyak bersama-sama berkolaborasi.

“Kini pencegahan yang paling penting agar tidak terjadi,” katanya.ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas