Berbagi Berita Merangkai Cerita

Miris, 195 Desa di NTB Belum Terjangkau Internet

0 12

MATARAM, DS – Sejauh ini, data blank spot di NTB masih terdata ratusan desa yang masih belum terjangkau sinyal internet termasuk sinyal HP. Desa-desa itu sudah didata oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Dinas Kominfotik NTB

Sekretaris Diskominfotik NTB Gede Aryadi membenarkan jika ada ratusan desa yang masih belum terjangkau oleh internet di Wilayah NTB. Meski demikian, dari 10 kabupaten/kota di NTB, satu wilayah yakni Kota Mataram sebagai ibukota provinsi tidak terjadi kondisi blank spot tersebut.

“Tapi, di sembilan wilayah kabupaten/kota lainnya masih ada sekitar 195 desa yang terdata Pemprov dan belum terjangkau baik untuk sambungan telepon dan internet. Karena itu, Diskominfo membantu mengusulkan ke kominfo pusat untuk segera dibangun BTS, melalui usulan bupati dan walikota yang bersangkutan. Melalui pendampingan usulan ke pusat,” ujar Aryadi menjawab wartawan, Kamis (28/3).

Mantan Irbansus Inspektorat Provinsi NTB itu mengaku sudah menyampaikan usulan data desa blank spot langsung ke Kemenkomimfo dalam hal ini BP3TI (Balai Penyedia pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika). Pun, sudah pula dilakukan kunjungan dan survei bersama para pihak terkait lainnya. Diantaranya, BAKTI) dan Kementerian Kominfo.

Aryadi menjelaskan, ratusan desa yang terkatagori blank spot itu tidak memiliki tower di wilayah setempat karena kondisi geografis wilayahnya umumnya di perbukitan.

“Kalau Mataram, hanya satu-satunya wilayah di NTB yang tidak ada blank spotnya. Kalau sembilan kabupaten/kota lainnya, rata-rata ratusan desanya masih terjadi blank spot itu,” kata dia.

Menurut Aryadi, pembangunan satu unit tower memerlukan dana yang tidak sedikit. Sebab, investasi dana yang dibutuhkan mencapai kisaran paling minimal Rp 1 miliar. Sementara, jika merujuk kemampuan daerah melalui APBD NTB, hal itu sangat sulit direalisasikan.

“Jadi, pola kita mengusulkan keberadan tower itu, yakni melalui dana Kementerian Kominfo. Semuanya sudah kita usulkan. Termasuk, 6 wilayah yang sudah kita ajukan menyusul. Yakni, di Pekat Kabupaten Dompu, Lambitu di Kabupaten Bima, dan Lambitu di Sambori Kota Bima. Selanjutnya, Poto Tano di KSB,  Brang Rea dan Brang Ene di Kabupaten Sumbawa,” jelasnya.

Aryadi menargetkan sesuai target nasional pada tahun 2020 persoalan konektifitas antar wilayah terkait blank spot itu harus sudah tuntas.

“Makanya, meski yang enam desa dan umumnya berada di Pulau Sumbawa merupakan tambahan blank spot yang belum disurvei oleh tim pusat tapi tetap kita usulkan guna mengejar target yang dipatok oleh pemerintah pusat itu,” tandas Gede Aryadi. RUL.

Leave A Reply