BSK Samawa

Meskipun Perlambat APBDes, Pemdes Komitmen Wujudkan Desa Tanggap Covid

Khaeri Fatullah

SELONG, DS – Pemerintah desa harus melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Langkah ini dilakukan menyusul keluarnya kebijakan pemerintah yang mengharuskan desa mengalokasikan 8 % Dana Desa untuk penanganan Covid-19 melalui Desa Tanggap Covid.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, Khaeri Fatullah, mengakui terjadinya keterlambatan penyusunan APBDes akibat kebijakan ini. Pasalnya, pemerintah desa (Pemdes) harus membahas ulang pos-pos anggaran yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“Begitu muncul aturan ini, kembali memperlambat APBDes kita. Kita rapat lagi,” akunya.

Meskipun pemerintah daerah meminta untuk mengesampingkan pembangunan fisik yang tidak penting. Namun kata dia, pemerintah desa menetapkan APBDes berdasarkan skala prioritas.

Sehingga dengan kebijakan itu, harus ada prioritas pembangunan di desa yang dikorbankan.

“Cuma karena kondisi kita pandemi, kita sepakat penanganan ini lebih penting dari fisik,” ungkapnya.

Ia pun memastikan, Pemdes mendukung langkah pemerintah dalam memerangi pandemi Covid-19. Agar hajatan pemerintah untuk membebaskan masyarakat dari penyakit menular ini dapat terwujud.

“Yang jelas apa yang diinginkan itu tetap kita jalani. Karena memang kondisi pandemi saat ini tidak bisa dinapikan,” tegasnya. Dd

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.