Berbagi Berita Merangkai Cerita

Menteri Desa Warning Penghambat Dana Desa

0 9

LOTENG, DS – Pemerintah melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, memberikan warning kepada semua pihak untuk tidak menghambat pencairan dana desa.

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menegaskan apabila administrasi pengajuan pencairan dana desa sudah memenuhi syarat, namun belum ditransferkan ke rekening desa, agar langsung melapor ke Satgas Dana Desa

“Saya minta para kepala desa agar lebih aktif. Pokoknya, jika sudah memenuhi persyaratan lantas belum dibayar DD, segera sampaikan dan kami akan tindaklajuti, bila perlu langsung turun tangan mencari tahu apa penyebabnya,” ujar Eko menjawab wartawan di Bandara Internasional Lombok (BIL), Jumat (6/7).

Eko yang datang ke Lombok mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB, Kamis (5/7), mengemukakan apabila ada dana desa sengaja diendapkan dalam kas daerah, bisa menghubungi Satgas melalui nomor 150040. Dipastikan, dalam jangka waktu 3 x 24 jam akan ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak agar terus melakukan monitoring pelaksanaan dan penggunaan dana desa. “Jika ada keterlambatan yang tidak disengaja, itu karena administrasi saja. Tapi, kalau terlalu lama dan menghambat pembangunan desa, segera laporkan,” tegas Eko.

Ia menjelaskan, dana desa sengaja disalurkan semata-mata untuk membangun infrastruktur desa demi memperlancar perekonomian masyarakat. Jika infrastruktur sudah bagus maka secara tidak langsung sudah memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. “Ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Kami sudah kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan kalau ada penyimpangan,” ucap Eko.

Saat ini Indonesia adalah negara pertama di dunia yang sudah mampu membangun infrastruktur tingkat desa lebih baik. Kondisi tersebut tidak pernah terjadi di Indonesia sebelumnya.

Realisasi dana desa juga semakin membaik tiap tahunnya. “Jika sebelumnya pada angka 82 persen, sekarang diangka 98 persen lebih,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi NTB, Dr Ashari, yang dimintai tanggapannya, memastikan pihaknya tidak pernah mempersulit realisai pencarian dana desa di wilayahnya. “Apalagi, jika sampai mengendapkan dana di kas daerah, gak ada itu,” ungkapnya.

Menurut Ashari, belum cairnya dana desa di wilayah NTB saat ini lantaran pihak desa yang terlambat melaporkan penggunaan dana desa. “Kalau terlambat pasti karena persoalan administrasi. Jika administrasi langkap, langsung ditransfer ke rekening desa itu sendiri. Masalahnya kan gak bisa ditransfer kalau dana yang sebelumnya belum dilaporkan,” tegasnya.

Mantan Sekwan DPRD NTB itu mengimbau kepada masyarakat untuk  terus mengawal penggunaan dana deaa di lapangan. “Kalau infrastruktur sudah bagus, maka perekonomian masyarakat pun jalan. Angka kemiskinan bisa diturunkan. Apalagi tahun 2018 ini, dana desa cukup besar ke NTB,” tandas Ashari.

Pada tahun 2018, setiap desa mendapatkan dana desa sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan lain sebagainya.  Rinciannya, untuk Kabupaten Lombok Utara, pada tahun 2018 mendapat dana desa sebesar Rp 49,8 miliar dari tahun sebelumnya Rp 34,8 miliar. Selanjutnya Lombok Tengah mendapat Rp 155 miliar. Dompu Rp 6,1 miliar, Kabupaten Bima sebesar Rp 156,5 dari tahun sebelumnya Rp 155,2 miliar.

Kemudian Lombok Timur mendapat dana desa sebesar Rp 253,3 miliar, Lombok Barat Rp 128,6 miliar, Sumbawa Rp 123 miliar dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebesar Rp 52,3 miliar.  RUL.

 

Leave A Reply