Berbagi Berita Merangkai Cerita

Mendagri Tito Persilahkan Bansos Dikucurkan Asal Bukan untuk Menangkan Petahana di Pilkada

35

/FOTO. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) saat berbincang dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kiri) saat kunjungannya ke NTB beberapa waktu lalu. (FOTO. RUL/DS)

MATARAM, DS –  Dana bantuan sosial (Bansos) di masa pandemi Covid-19 sangat sulit untuk dihentikan. Hanya saja, bansos dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) bukan untuk kepentingan politik petahana.Sehingga, adanya gambar kepala daerah dalam paket bantuan harus dihilangkan.

“Silahkan saja, bantuan sosial tetap dilaksanakan pemerintah daerah, tapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lain-lain,” tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam siaran tertulisnya menanggapi akan banyaknya daerah di Indonesia yang akan menganggarkan Bansos dalam APBD mereka, Jumat (6/11).

Tito mengingatkan agar para kepala daerah tak mengambil keuntungan dari bansos yang diberikan negara untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Menurut Tito, jika kepala daerah menggunakan bansos untuk kampanye, justru keadaan tersebut malah bisa menjadi boomerang bagi petahana. Maka dari itu, Tito mengingatkan agar tak main-main dengan bansos.

“Sebetulnya juga bisa kontestan yang lain, yang non petahana, dia juga bisa mencari celah sebetulnya, ada orang yang tidak terima cara pembagiannya tidak rata itu menjadi amunisi bagi dia untuk melakukan negatif campaign, mengeksploitasi kelemahan lawan, mengekpos kekuatan sendiri, tapi bukan sesuatu yang hoaks atau sesuatu yang bohong,” jelas Mendagri.

Dalam kesempatan itu. Tito juga meminta Bawaslu daerah untuk berani menindak tegas pasangan calon (paslon) yang kedapatan melanggar ketentuan protokol kesehatan saat Pilkada Serentak 2020. Adapun aturan yang mengatur tercatat dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Tito mengatakan, para anggota Bawaslu di daerah yang bertugas haruslah bersikap netral dan tidak tebang pilih dalam menindak paslon pelanggar protokol kesehatan.

“Jadi rekan-rekan Bawaslu yang ada di daerah netral saja. Ketika ada yang melanggar tegak lurus saja jangan pilih-pilih,” tegas Tito.

Selain kepada Bawaslu, Tito pun mengingatkan aparat kepolisian untuk juga melakukan penindakan tegas. Menurutnya, ada banyak peraturan yang bisa digunakan, mulai dari Undang-Undang (UU) Karantina Kesehatan hingga UU Wabah Penyakit Menular.

“Kita mendorong untuk Bawaslu dan Polri, jika ada pelanggaran yang dilakukan mohon ditindak tegas,” ucapnya.

Tito mengajak para peserta dan penyelenggara untuk bahu membahu menjaga kualitas Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, jika Pilkada ini berhasil terlaksana, maka Indonesia telah menciptakan sejarah baru.

“Kita jaga betul supaya pemilu ini berkualitas dan dilaksanakan di tengah pandemi. Ini yang pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita adalah bagian dari sejarah ini, mungkin pemilu yang selanjutnya tidak akan seperti ini,” tandasnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.