Berbagi Berita Merangkai Cerita

Mendagri Ajak Warga NTB jadi Bagian Sejarah Sukseskan Pilkada di Tengah Covid-19

46

MATARAM, DS – Ajang Pilkada tahun ini berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya. Sebab, pelaksanaanya dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengajak masyarakat NTB agar memilih para calon kepala daerah yang bisa menangani Covid-19.

“Rakyat gunakan hak pilih, untuk memilih pemimpin yang bisa menangani Covid-19. Kalau tidak mampu tangani, jangan dipilih,” ujar Tito saat kunjungannya ke Provinsi NTB bersama Menko Polhukkam Mahfud MD, Selasa petang (21/7).

Menurut Mendagri, Pilkada tahun ini merupakan Pilkada serentak pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Sehingga, pilkada kali ini, salah satunya merupakan momen rakyat dalam menentukan kebijakan, yakni pada saat Pemilu.

“Jadi, ini pilkada serentak yang luar biasa karena berada di tengah Pandemi. Karena memang belum ada pemerintah era sebelumnya yang melaksanakan Pilkada pada saat ada kedaruratan yang luas biasa seperti saat ini,” tegas Tito.

Untuk itu, Mendagri pun mengajak semua pihak sama-sama membuat sejarah dengan menyukseskan penyelengaraan Pilkada tahun ini. “Oleh karena itu, mari kita sama-sama membuat sejarah. Saya ingin sejarah Indonesia itu lahir dari NTB,” tegas Tito.

Seperti diketahui, sebelumnya tahapan Pilkada serentak 2020 sempat tertunda karena adanya Covid-19. Kemudian dengan melibatkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kemenkes dan pihak terkait, pemerintah melalui Mendagri, bersama DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati Pilkada 2020 akan kembali dilanjutkan dengan menetapkan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada 9 Desember 2020.

Mendagri menjelaskan, saat ini, tidak ada yang bisa menjamin kapan selesai Covid-19, kemudian skenario dari berbagai sumber seperti itu, ditambah penemuan vaksin memerlukan proses yang panjang, maka opsi Pilkada digeser ketahun 2021 yaitu bulan Maret dan September dihilangkan.

“Kita skenario optimis saja (menyelenggarakan) 9 Desember 2020. Tapi itu bukan satu-satunya alasan, kita juga melihat alasan yang kedua, dimana negara-negara lain bisa menyelenggarakan Pemilu ditengah Covid-19. Contohnya Korea Selatan yang menyelenggarakan Pemilu di tengah puncak Covid-19,” jelasnya.

“Kita termasuk skenario menunda bulan, tapi penyelenggaraan dilaksanakan di tahun yang sama,” sambung Tito

Faktor new normal life juga menjadi pertimbangan kenapa Indonesia tetap melaksanakan Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2020.

Menurut Tito, Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Sebab, momentum Pilkada ini ada dipintu wilayah dan ini menjadi kesempatan untuk menekan Covid-19, dengan syarat setting sesuai dengan perencanaan.

“Kalau settingnya tidak pas, dia menjadi klasted baru. Tapi kalau settingnya pas, justru bisa menghentikan dan mengendalikan,” ungkap Tito.

Mendagri lantas memberikan catatan agar para petugas KPU maupun Bawaslu dilengkapi dengan alat proteksi yang lengkap, agar tidak menjadi media penyebaran Covid-19 yang baru.

Menurut Tito saran dari Gugus Tugas Covid-19 agar satu TPS maksimal 500 pemilih. Ini juga menjadi alasan kenapa anggaran Pilkada 2020 bertambah.

Dimana, kata dia, KPU RI mengajukan sebanyak Rp4,7 teriliun ke APBN, untuk Bawaslu RI kurang lebih Rp400 miliar.

“Kami sudah memfasilitasi sudah berjuang, tahap pertama hampir Rp1 triliun sudah dicairkan. Termasuk Kalbar sudah masuk yang dari APBN,” ucap Tito.

Pada kesempatan itu, Tito juga memberikan atensi agar Pemerintah Daerah tidak menahan NPHD yang sudah ditandatangani diawal. Tito meminta agar Pemda segera merealisasikan dan mencairkan dana NPHD tersebut.

Sebagai informasi dari data Realisasi NPHD di tujuh kabupaten/kota di NTB, justru hanya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang kurang dari100 persen merealisasikan NPHD untuk Bawaslunya. Tercatat, dari data yang ada baru sekitar 40 persen yang sudah direalisasikan.

Sedangkan, enam kabupaten/kota lainnya. Yakni, Kota Mataram, Bima, KLU, Lombok Tengah, Dompu, dan Sumbawa sudah 100 persen merealisasikan NPHD untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu bagi jajaran KPU, Bawaslu dan aparat keamanan.

“Tolong Pak Bupati KSB, hal ini diperhatikan. Karena NPHD itu adalah dokumen kewajiban yang sudah dari awal disepakati untuk direalisasikan. Pak Gubernur mohon di ingatkan, pak Bupati KSB dan jajarannya agar merealisasikan janji dan komitmennya itu,” tandas Tito Karnavian. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.