Berbagi Berita Merangkai Cerita

MENANTI PERDA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DIKETOK

35

Dibalik maraknya perkawinan anak di KLU, muncul permasalahan baru berkenaan dengan upaya-upaya pencegahan yang terintegrasi. Ada misalnya, kekhawatiran pencegahan yang diakukan bertentangan dengan adat dan agama di lingkungan masyarakat KLU. Karena itulah, LPA NTB merancang naskah akademik draf Perda Pencegahan Perkawinan Anak yang menerima apresiasi DPRD setempat dan menjadi hak inisiatif legislatif yang akan disahkan 2021.

 “Regulasi kita belum sepenuhnya bisa menjangkau persoalan di masyarakat. Karena itulah perkawinan anak penting diintervensi mengingat banyak hal yang kemudian bermasalah akibat faktor ini,” ujar Joko Jumadi, pengurus LPA NTB. Area regulasi yang tidak maksimal itulah yang kemudian membangunkan LPA-Unicef berinsiatif merancang naskah akdemik Pencegahan Perkawinan Anak di KLU.

Selama ini perkawinan anak nyaris tak terkontrol karena cenderung dilakukan diam-diam yang kemudian justru melahirkan problem kemiskinan yang terbuka.

Berbagai problem anak itu seharusnya membuat negara  berperan besar. Negara dalam hal ini baik dari Pemerintah Pusat, daerah hingga dalam skup yang lebih kecil seperti pemerintahan desa.

Ada beberapa alasan mengapa perkawinan anak harus disikapi serius. Diantaranya, perkawinan anak yang terjadi di masyarakat merupakan mata rantai masalah yang tidak putus dalam hukum kausalitas. Muncul banyak penyebab perkawinan anak dan banyak persoalan yang juga diakibatkannya. Baik penyebab maupun persoalan berdampak buruk bagi daerah dimasa datang.

Sebutlah kemiskinan, salah satunya bisa disebabkan oleh terjadinya perkawinan anak dan perkawinan anak pun bisa menjadi penyebab kemiskinan. Dari aspek pengasuhan anak, pengasuhan yang bermasalah menyebabkan perkawinan anak dan perkawinan anak mengakibatkan pengasuhan keluarga bermasalah.

Perkawinan anak pun sering kali berujung pada  perceraian yang berdampak pada penelantaran anak dan tingginya tingkat pengangguran. Untuk menyebut dampaknya, terdapat 9.000- an janda di KLU yang sebagian besar akibat perkawinan anak.

“Muara dari berbagai perkawinan anak adalah fenomena kemiskinan. Karena masalah kemiskinan pun menjadi tanggung jawab negara, diperlukan penanganan khusus lewat sebuah sistem terpadu,” kata Joko Jumadi yang juga Ketua LPA Kota Mataram.

Kata dia, diperlukan perlindungan anak yang komperehensif berupa pendekatan  berbasis sistem: Sistem itu masing-masing : Sistem Hukum dan Kebijakan, Sistem Peradilan, Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Keluarga , Sistem Perubahan Prilaku Sosial, dan Sistem Data dan Informasi Perlindungan.

Sistem-sistem ini belum bisa bekerja penuh jika belum  ada  regulasi daerah yang menaunginya.

Berawal dari Kekhawatiran

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang  berlaku di Indonesia  menyebutkan bahwa usia menikah  untuk calon pengantin perempuan adalah 16 tahun dan calon pengantin laki-laki 19 tahun. Hal itu kemudian diubah  melalui UU No. 16 tahun 2019  yang salah satu substansi perubahannya pada  usia  perkawinan yang dibolehkan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan usia anak.  Surat Edaran Gubernur NTB No. 180/1153/Kum, tanggal 12 Juni 2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Program pencegahan perkawinan anak merupakan program prioritas dalam RPJMD 2018 – 2023 dan sebelumnya.

Bagaimana dengan tingkat kabupaten? Belum adanya regulasi di daerah itu membangun kekhawatiran tersendiri terkait maraknya perkawinan anak. Karenanya, LPA NTB kemudian menyusun naskah akademik draf Perda Percegahan Perkawinan Anak di KLU yang bertujuan :

1. Merumuskan permasalahan yang  terjadi di tengah masyarakat terkait dengan masih tingginya praktik perkawinan anak di Kabupaten Lombok Utara;

2. Merumuskan urgensi perlunya  Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pencegahan Perkawinan Anak;

3. Merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pencegahan Perkawinan Anak;

4. Merumuskan sasaran  ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan  pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Menurut Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, ada empat kata kunci yang didefinisikan dalam rncangan itu, yaitu ‘anak’, ‘perkawinan’, ‘perkawinan anak’ dan  ‘pencegahan perkawinan anak’.Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun   termasuk anak yang masih dalam kandungan.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.

Pencegahan Perkawinan anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya  perkawinan anak dan menurunkan angka  perkawinan anak.

Frasa Pencegahan Perkawinan Anak dinilai sejalan dengan  peraturan perundang-undangan nasional, program perlindungan anak serta strategi nasional tahun 2020 – 2024. Sehingga draf rancangan Naskah Akademik dan draf Raperda menggunakan istilah “Pencegahan Perkawinan Anak”.

Usulan pembentukan Perda Kabupaten Lombok Utara tentang Pencegahan  Perkawinan Anak tersebut mencakup :Upaya  pencegahan perkawinan anak;

 Penguatan kelembagaan;Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan  perkawinan usia anak, dan bagi orang tua, keluarga dan masyarakat;

  Pengaduan;Kebijakan, strategi dan program;Sistem informasi Pencegahan  Perkawinan Anak; Penyelesaian sengketa; Ketentuan sanksi; Monitoring dan  evaluasi; danPembiayaan.

Libatkan Seluruh Komponen Masyarakat

Naskah akademik pembahasan raperda melibatkan berbagai komponen masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, institusi pemerintah dan DPRD. Pembahasan dari berbagai sisi ini dilakukan untuk mencari jalan keluar agar Perda yang dilahirkan  tidak berbenturan baik dari sisi agama maupun adat.

Perlunya pembahasan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak memiiki berbagai alasan. Beberapa  contoh, dalam Hukum Islam disebutkan boleh menikah kalau sudah akil baligh. Namun dalam kata “boleh dinikahkan”  apakah berarti wajib untuk menikahkan? Demikian halnya pada adat masyarakat setempat. Hukum adat dan agama tidak bicara masalah usia menikah melainkan bicara terkait kecakapan mental seperti kematangan berfikir dan kesanggupan secara material sehingga harus disesuaikan dengan Perda dimaksud.

Disisi lain, hal yang menjadi sorotan adalah UU Perkawinan baru yang memuat aturan dispensasi perkawinan. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun keatas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud.

Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. UU Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

“Kebijakan hukum tidak saklek karena ada diatur tentang dispensasi pernikahan,” ujar Bagiarti. Sementara itu, jika menilik aspek kesehatan maka dipakai usia 21 sebagai usia perkawinan yang lebih ideal.

Bagi Bagiarti, UU perlu ditindaklanjuti dengan Perda yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama berkontribusi dalam rangka penyempurnaan agar ketika disahkan tidak terjadi lagi pertentangan antara toma,toga pemerintah dan masyarakat.

“Dalam kaitan ini, Perda bukan pada tataran melarang pernikahan namun dalam rangka penundaan agar pelaku secara mental memenuhi persyaratan sehingga ketika berkeluarga tidak menjadi beban orangtua maupun pemerintah,” cetusnya dalan FGD Penyempurnaan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak. Raperda itu sendiri menjadi hak inisiatif DPRD KLU.

Dalam kesempatan itu, baik tokoh agama maupun tokoh adat (Majelis Krama Desa), mendukung diterbitkannya Perda tersebut. Mereka bahkan mengaku prihatin dengan tingginya kasus perkawinan anak  di daerahnya. ”Dahulu, karena beratnya persyaratan, warga menikah dalam usia yang  cukup tua,” kata tokoh adat Desa Gondang, Rasidep.

Dikawal Bapem Perda

Ketua Bapem Perda DPRD KLU, Raden Nyekradi, dalam kesempatan yang sama menegaskan akan mengawal Raperda Pencegahan Perkawinan Anak yang sudah digodok melibatkan berbagai pihak. Pada beberapa kali pertemuan terkait draf Raperda tersebut semua pihak terlibat baik dari pihak toga, toma, tokoh adat dan pemerintahan hingga tingkat desa.

Raden Nyekradi pada tukar pikiran yang berlangsung Kamis (25 Juni 2020) dan dihadiri Ketua LPA NTB, H.Sahan SH, mengapresiasi beberapa tahapan yang sudah dilakukan LPA NTB yang melibatkan partisipasi masyarakat. Cara tersebut dinilainya mampu menghindari gap di masyarakat. “Manfaatnya pun bisa dirasakan terutama oleh anak.” katanya.

Sedangkan terkait fenomena perkawinan anak yang terjadi di KLU, Perda Pencegahan Perkawinan Anak sangat dibutuhkan. Karena itu,  tidak hanya satu dua pihak yang terlibat di dalamnya dalam menyampaikan pandangan-pandangannya. 

 Tahapan-tahapan yang telah dilalui selama beberapa bulan  tersebut menunjukkan hasil yang sudah memenuhi syarat untuk diusung di tingkat legislatif.

“Saya pribadi jangan disangsikan,” tegasnya menunjukkan keseriusan mengawal Raperda itu menjadi Perda yang akan digiring di level legislatif. Tinggal masuk Propem Perda yang disusun setiap tahun sebelum tahun berjalan. Untuk 2021 akan ditetapkan November 2020. “Saya yakinkan Perda akan masuk,” tegasnya seraya menambahkan kalau sudah masuk Propem Perda 2020 maka dipastikan tahun 2021 bisa jadi Perda.

Dalam kesempatan itu, Nyekradi bahkan menginginkan adanya Perda lain yang bisa berjalan beriringan dengan Perda Pencegahan Perkawinan Anak, sehingga langkah-langkah untuk menekan terjadinya perkawinan anak bisa terlaksana.

Kendala dan Tantangan

Sebelum raperda disahkan menjadi Perda, diperlukan kesiapan berbagai pihak untuk menyambutnya agar regulasi yang dibuat benar-benar dilaksanakan. Sektor pendidikan misalnya, mesti lebih aktif dalam memberikan konseling kepada anak-anak di sekolah bahwa mereka (siswa) merupakan generasi pewaris bangsa. Caranya, dengan menanamkan cita-cita di benak siswa. Pasalnya, tidak sedikit anak yang baru tamat SMP maupun SMA langsung menikah seakan-akan tidak memilki perencanaan hidup dimasa datang.

Sedangkan di lingkungan keluarga diperlukan intervensi terutamadi lingkungan keluarga kurang mampu agar tidak menjadikan perkawinan anak sebagai jalan tol dari problem ekonomi.

Disisi lain Majelis Krama Desa (MKD) yang selama ini menjadi lembaga penyelesaian kasus-kasus di desa tidak berada dalam tataran inisiatif menyelesaikan kasus yang tidak dilaporkan. Jika perkawinan anak tidak dilaporkan karena tidak ada keberatan dari para pihak maka mereka tidak terlibat dalam urusan tersebut. Sehingga, diperlukan peran yang lebih luas dalam menyikapi keadaan di lingkungan masyarakatnya di sektor pencegahan.

Peran pemerintahan desa  pun menjadi sangat urgen dalam mengintervensi kasus-kasus perkawinan anak yang selama ini cenderung diabaikan dan tidak terdata dengan baik. Hal ini memerlukan langkah-langkah kesiapan konselor desa bahwa perkawinan anak merupakan masalah di desa itu yang harus diantisipasi dengan upaya-upaya pencegahan.ian, berbagai sumber

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.