Berbagi Berita Merangkai Cerita

Masuk Kantong Pekerja Migran di Indonesia, Menaker Minta Pemprov NTB Bersatu Lawan Calo

18

FOTO. Menaker Hj. Ida Fauziyah (kanan) saat berbincang bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Anggota DPR RI dapil Pulau Lombok Hj. Wartiah saat mengunjungi kantor PWNU di Mataram.

MATARAM, DS – Menteri Tenaga kerja (Menaker) Hj. Ida Fauziyah meminta pada warga masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri mengikuti prosedur yang berlaku. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya bujuk rayu calo penempatan pekerja migran.

“Pokoknya mari kita harus berjuang bersama-sama melawan calo-calo yang mengajak masyarakat bekerja ke luar negeri tanpa prosedur,” tegas Ida Fauziyah saat mengunjungi kantor PWNU NTB, Sabtu (20/2) di Mataram.

Menaker Ida yang datang ke NTB untuk membuka Pelatihan Tahap I dan Peresmian Gedung Workshop Calon Pekerja Migran di BLK di Kabupaten Lombok Timur. Tercatat, sebelumnya menyempatkan mengunjungi Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat pada Jumat (19/2) petang lalu setelah mendarat di Bandara Internasional Lombok (BIL).

Ia mengimbau pemerintah daerah, khususnya yang masyarakatnya banyak bekerja di luar negeri (kantong PMI) untuk lebih aware terhadap isu tersebut.

“Kewajiban kita mengedukasi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dalam kondisi yang siap, dengan kompetensi yang tersertifikasi, mengikuti prosedur yang benar, tidak terpikat dengan calo-calo,” tegas Menaker.

Ida menjelaskan untuk meminimalkan masyarakat terbujuk calo, Kemnaker telah menghadirkan program desmigratif di daerah kantong PMI. Salah satu pilar utama desmigratif adalah layanan informasi.

“Desmigratif ini adalah salah satu cara kita memberikan layanan bagi calon PMI dan keluarga PMI agar mereka bekerja dengan kesadaran yang penuh, kesiapan yang penuh, sehingga tidak ada persoalan ketika mereka ditempatkan di luar negeri,” jelasnya.

Pilar lainnya adalah koperasi desa dan pengembangan ekonomi desa. Lewat pilar ini diharapkan para PMI purna memiliki simpanan modal dan kegiatan usaha di desanya sepulang kerja dari luar negeri. Pilar selanjutnya ialah community parenting, yaitu pengasuhan anak PMI yang ditinggal bekerja di luar negeri oleh masyarakat desa setempat.

“Sehingga menjadi tanggung jawab bersama agar pendidikan anak mereka tidak terbengkalai ketika orang tuanya harus bekerja ke luar negeri. Yang kita harapkan setelah desmigratif ini dibangun oleh kami berikutnya ini menjadi tanggungjawab pemerintah desa untuk mengelolanya,” tandas Menaker Ida Fauziyah

Dalam kesempatan itu. Menaker menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), salah satu tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kompetisi CPMI adalah menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui anggaran pelatihan vokasi ini berasal dari fungsi pendidikan.

Sebagai informasi, Kemnaker telah membangun 402 desmigratif di seluruh Indonesia. Provinsi NTB menjadi salah satu daerah kantong PMI yang telah dibangun 24 desmigratif. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.