Berbagi Berita Merangkai Cerita

Masuk Jurang Resesi Ekonomi, PKS Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Tol

11

FOTO. Suryadi Jaya Purnama ST saat berdialog dengan Camat, Kepala Desa dan BPD se-Lenek, Lombok Timur (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama (SJP), meminta pemerintah menunda kenaikan tarif jalan tol setelah Indonesia resmi dinyatakan masuk jurang resesi. Suryadi mengatakan pemerintah harus meningkatkan empatinya terhadap krisis yang tengah terjadi.

“Fraksi PKS mendesak agar pemerintah menunda kenaikan tarif tol sampai pertumbuhan ekonomi kembali naik dan stabil serta daya beli masyarakat pulih kembali,” kata Suryadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/11).

Politisi asal Lenek, Lombok Timur mengaku, kenaikan tarif tol di tengah resesi hanya akan menambah beban masyarakat. Sebab, meningkatnya tarif jalur bebas hambatan itu akan menyebabkan harga-harga barang kebutuhan pokok naik dan daya beli makin merosot.

“Kami minta ke depan, dalam pembahasan revisi UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan di Komisi V DPR RI, sebaiknya kriteria kenaikan tarif tol harus memperhatikan faktor pertumbuhan ekonomi dan juga daya beli masyarakat,” tegas Suryadi.

Seperti diketahui, setelah tol tol Balmera naik Agustus lalu, disusul tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) September, muncul lagi kenaikan tarif untuk Jalan Tol JORR I, Jalan Tol Akses Tj. Priok (ATP) dan Jalan Tol Pondok-Aren-Ulujami dinaikan dan mulai berlaku 7 November 2020. Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 1522/KPTS/M/2020.

Kenaikan tarif tol ini memang telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UU No: 38/2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) PP No: 15/2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP No: 15/2005 tentang Jalan Tol.
Berdasarkan regulasi itu, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

Menurut PT Jasa Marga sebagai pengelola, tarif tol kali ini menggunakan besaran inflasi 1 Agustus 2018-31 Juli 2020 yaitu 5,52 persen. Alasan PT Jasa Margan, kenaikan tarif tol ini agar iklim investasi jalan tol kondusif, juga menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar dan menjamin level of service sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.

Terpisah, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi. Dia mengusulkan penundaan kenaikan tarif Jalan Tol JORR I di tengah pandemi corona. Usul itu disampaikan dalam rapat bersama pemerintah dan operator jalan tol beberapa waktu yang lalu.

“Di masa pandemi ini, di tengah merosotnya pendapatan masyarakat, kami usulkan kenaikan tarif tol untuk ditunda dulu,” tutur Tulus saat dihubungi, kemarin.

Tulus menjelaskan, penundaan semestinya bisa dilakukan lantaran berdasarkan beleid yang berlaku, pemerintah maupun operator hanya perlu melakukan evaluasi terhadap tarif selama dua tahun sekali. Hasil evaluasi atau review pun bukan berarti pemerintah harus menaikkan tarif, melainkan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Apalagi, tutur Tulus, selama pandemi, laju inflasi melambat karena daya beli masyarakat lemah. Sebagai konsekuensi atas penundaan tarif tol, Tulus mengatakan pemerintah harus menyiapkan kompensasi bagi operator jalan tol. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.