BSK Samawa

Massa Kembali Geruduk Kantor Bawaslu dan KPU Lombok Timur

Salah seorang aktifis berorasi

Selong,DS – Gabungan aliansi mahasiswa dan aktivis kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU dan Bawaslu Lombok Timur, Selasa (05/03/2024).

Massa menuding penyelenggara pemilu terlihat cawe cawe sehingga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024.

Tudingan cawe-cawe dilontarkan peserta aksi buntut rekomendasi atas Bawaslu Lombok Timur ke KPU untuk dilakukan PSU di Desa Bandok tidak dijalankan.

“Apakah KPU terlalu percaya diri sehingga tidak menjalankan Rekomendasi tersebut,” ucap Kordinator Umum (Kordum), Hadi Tamara, Selasa (5/3/2024).

Lebih lagi, kata dia, tertanggal 18 Februari 2024, Bawaslu Lombok timur melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 2 Desa Bandok mengeluarkan Rekomendasi untuk PSU Kepada KPU di tingkat TPS yakni KPPS, namun hingga batas waktu yang telah di tentukan yakni pada tanggal 24 Februari 2024 KPU Lombok timur tidak mau menjalankan rekomendasi tersebut.

“Beberapa hari sebelumnya, kami melakukan investigasi dan penelusuran terhadap TPS 2 Desa bandok kecamatan wanasaba tersebut dan kami menemukan kekeliruan yang fatal,” ungkapnya.

Atas dugaan itu, masa aksi menuntut tiga hal agar dijalankan dan direspon oleh pihak Bawaslu dan KPU Lombok Timur.

Tuntutan pertama yakni, masa aksi menuntuk agar Baeaslu untuk segera mengambil sikap yang tegas dan jelas terkait persoalan dan temuan tersebut, karena ada hak (untuk memilih) orang lain diabaikan.

“Hal tersebut tentu bertentangan dengan aturan sebagaimana telah diatur dalam Undang -undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” katanya.

Tuntutan kedua kata dia, massa aksi meminta Bawaslu untuk mendalami tindakan KPPS TPS 2 Desa Bandok yang diduga ingin memenangkan keluarganya yang merupakan salah satu calon Legislatif tersebut dengan cara yang curang.

Selanjutnya, tuntutan ketiga yakni, massa aksi meminta Bawaslu dan KPU untuk bekerja sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.

Terakhir, massa aksi meminta Bawaslu untuk tidak abai dan menganggap remeh masalah tersebut, dan dalam waktu dekat kami akan memasukkan laporan kepada DKPP RI terkait permaslahan ini.li

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.