Berbagi Berita Merangkai Cerita

Masifkan Sosialisasi ke KUA dan Sekolah di NTB, Kakanwil NTB Fokus Cegah Pernikahan Anak

29

FOTO. Kanwil Kemenag NTB Dr. H Zaidi Abdad (kanan) saat menyampaikan paparannya pada Press Gathering Kanwil Kemenag NTB di kawasan Batulayar, Lombok Barat. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi NTB akan memasifkan sosialisasi pencegahan perkawinan anak ke semua jajarannya hingga level KUA kecamatan di 10 kabupaten/kota di NTB.

Bahkan, instruksi memasifkan pembinaan pada jajaran KUA di Wilayah NTB mengandung sanksi akan pembatalan pernikahan jika usia pengantin belum berumur minimal 19 tahun sesuai yang termaktub dalam UU Perkawinan.

Kepala Kanwil Kemenag NTB, Dr. H Zaidi Abdad, menegaskan, pihaknya sudah meminta Kabid Binmas Islam Kanwil Kemenag setempat untuk fokus melakukan pencegahan pernikahan dini tersebut.

Langkah ini sejalan dengan telah disahkannya Peraturan daerah (Perda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak oleh DPRD NTB beberapa waktu lalu.

“Jadi, institusi Kanwil Kemenag NTB wajib bertanggung jawab mengatasi pencegahan pernikahan dini di NTB. Makanya, program saya jelas bagaimana setiap Kemenag kabupaten/kota di NTB wajib melakukan bimbingann perkawinan pada para petugas KUA yang bertugas menikahkan pengantin pria dan wanita untuk bisa mencegah pernikahan manakala ada pengantin yang usianya tidak sesuai dengan ketentuan UU pernikahan,” kata Zaidi Abdad saat menyampaikan sambutannya pada Press Gathering Kanwil Kemenag NTB di Kawasan Batulayar, Lombok Barat, Selasa (2/3).

Menurut dia, pembinaan pada jajaran Kemenag kabupaten/kota di NTB juga disertai dengan dana sosialisasi pada para petugasnya. Apalagi, Kabid Binmas Islam Kanwil Kemenag NTB telah juga melakukan pemetaaan terhadap wilayah di NTB yang merupakan kantong pernikahan dini terbesar di NTB. Salah satunya di Kabupaten Lombok Timur.

Khusus di Lombok Timur, lanjut Zaidi, pembinaan difokuskan pada sekolah-sekolah yang berada di pinggiran dan pesisir wilayah paling ujung Pulau Lombok tersebut. Mulai Kecamatan Jerowaru, Labuhan Haji, Pringgabaya dan wilayah desa-desa terpencil baik di pegunungan, pedesaan hingga pesisir Lombok Timur.

“Sosialisasi kita fokuskan pada efek negatif yang ditimbulkan dari kelangsungan pernikahan  dini itu. Itulah ikhtiar kami bagaimana mencegah pernikahan dini agar bisa berkurang dan bisa tidak ada sama sekali angka kasusnya di NTB kedepannya,” tandas Zaidi Abdad.

Dalam Perda Pencegahan Pernikahan Anak yang disahkan DPRD NTB, terdiri dari 12 Bab dan 34 pasal itu, mengatur ketentuan tentang sanksi bagi siapapun yang berani terlibat pernikahan anak.

Terpisah, Ketua Pansus Raperda Pencegahan pernikahan anak, Akhdiansyah, menegaskan, pemberian sanksi merupakan langkah terakhir yang diambil. “Sanksi denda dan pidana dalam Perda ini, hanya alternatif terakhir. Karena dalam Perda prioritasnya pecegahan,” kata Akhdiansyah yang dikonfirmasi.

Berdasarkan dokumen Raperda yang telah ditetapkan, memang ada dimasukkan ketentuan sanksi administratif dan pidana. Meskipun pada awalnya, ketentuan sanksi tidak diatur.

Sanksi yang akan diberikan bagi orang yang terlibat perkawinan anak, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian dari jabatan dan/atau denda administratif paling banyak Rp 5 juta. Sanksi tersebut berlaku bagi siapapun, baik itu orangtua anak maupun perangkat desa.

Selain itu, ada pula ketentuan sanksi pidana yang diatur pada pasal 31. Secara tegas disebutkan, bagi siapapun dan pihak manapun yang berani mengulangi melanggar Perda, diancam dengan  pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

“Contohnya kadus, bisa kena sanksi jika membantu praktik pernikahan anak,” terang Akhdiansyah yang akrab dipanggil Yongki.

Sebaliknya, bagi siapapun dan pihak manapun yang dinilai berperan aktif mencegah pernikahan anak, akan diberikan penghargaan. Termasuk bagi pemerintah desa yang mampu meminimalisir pernikahan anak, insentif dan dana hibah akan diberikan.

Untuk mencegah pernikahan anak, tentu saja membutuhkan anggaran yang besar. Menyadari hal itu, Pansus memasukkan klausul sumber pendanaan. “Ada alokasi dana 1 persen dari APBD untuk pencegahan. Itu amanah Perda,” ungkapnya.

Kasus pernikahan anak di Provinsi NTB selama ini masih menjadi masalah yang belum terpecahkan. Provinsi NTB bahkan tercatat masuk 7 besar di Indonesia dengan angka kasus pernikahan anak tertinggi.

Tahun 2020 ini saja, lebih dari 750 kasus pernikahan dini terjadi di Provinsi NTB. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat, angka pernikahan dini di NTB mencapai 38,08 persen.

Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah yang paling banyak terdapat kasus pernikahan anak sebanyak 48,64 persen. Kemudian Lombok Timur 45, 91 persen dan Lombok Barat 40,74 persen.

Tingginya angka pernikahan dini di NTB, karena yang menikah di bawah usia 16 tahun mencapai 14,23 persen dan usia 17-18 tahun mencapai 23,8 persen. Kemudian sisanya bukan anak, usia 19-20 tahun sebanyak 24,4 persen, dan yang menikah di atas usia 21 tahun 37,4 persen.

Kedepan, lanjut Yongki, sinergitas semua pihak sangat dibutuhkan. Perda telah memberikan wadah untuk semua itu. “Sinergi semua stake holder, Dikbud, Dikes, Dinsos, Toma, akademisi, NGO dan lain-lain dalam Satgas. Itu untuk peran-peran pencegahan, edukasi, advokasi,” jelasnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.