Berbagi Berita Merangkai Cerita

Masa Tugas KPU NTB Habis Sebelum Pemilu 2024, Suhardi Tunggu Opsi KPU RI

126

FOTO. Suhardi Soud. rul

MATARAM, DS – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, Suhardi Soud, masih menunggu draf finalisasi usulan perpanjangan masa jabatan penyelenggara pemilu mulai dari tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai badan ad hoc.

Menurut dia, saat ini opsi perpanjangan masa tugas penyelenggara pemilu masih digodok oleh KPU RI bersama Komis II DPR RI.

Hal itu, menyusul untuk KPU NTB, akhir masa tugas jabatan seluruh komisionernya adalah pada Januari tahun 2024. Sementara, Pileg dan Pilpres akan dihelat pada Februari 2024 dan Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati/Wali Kota pada November 2024.

“Jika tidak ada perpanjangan masa tugas itu akan bisa menjadi masalah. Ini karena, bagaimana mungkin ada proses perekrutan dengan sisa waktu pelaksanaan pemilu yang hanya berselang satu bulan. Maka, jika opsi tidak ada perpanjangan, tentu akan menjadi persoalan di tengah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024,” jelas Suhardi Soud pada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (22/7).

Ia mendaku, opsi usulan perpanjangan masa jabatan KPU akan dilakukan hingga tahapan Pilkada 2024 selesai seluruhnya. Bahkan, ada juga opsi untuk memperpendek masa tugas jabatan KPU pada tahun 2022.

“Jadi, semua opsi masih bisa terjadi. Tapi, karena Pilkada kita di tahun 2024 itu serentak, maka sebaiknya pertimbangan pengalaman yang harus dikedepankan. Itu sih harapan kami di komisioner daerah di Indonesia, termasuk NTB,” ujar Suhardi.

Sebelumnya, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam diskusi daring, beberapa hari lalu, sempat juga mencontohkan, masa jabatan selain KPU NTB juga jajaran KPU di Provinsi Lampung berakhir sekitar satu pekan sebelum pencoblosan Pilkada serentak pada November 2024.

Hal serupa mungkin saja terjadi pada daerah lain di tengah kompleksitas Pemilu dan Pilkada berbarengan di tahun yang sama.

Dewa Kade menyebutkan, tujuh anggota KPU RI akan mengakhiri masa jabatannya pada 2022. Kemudian, masa jabatan para anggota di 24 KPU provinsi dan 317 KPU kabupaten/kota berakhir 2023, serta masa jabatan para anggota di sembilan KPU provinsi dan 196 KPU kabupaten/kota berakhir 2024.

Dengan demikian, tahapan seleksi anggota KPU yang baru untuk 2023 dan 2024 akan berbarengan dengan proses tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. KPU memandang perlu diatur keserentakan seleksi anggota di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan pelantikan anggota KPU RI.

KPU mengaku sudah menyampaikan usulan penataan akhir masa jabatan ini ke DPR, pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, pengaturan periode masa jabatan perlu memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Sementara itu, pembentukan badan ad hoc untuk dua pemilihan di tahun yang sama akan beirisan dengan tahapannya. Sedangkan, landasan hukum dan alokasi anggaran antara Pemilu dan Pilkada berbeda.

Di tambah dengan beban kerja yang meningkat. Menurut Raka, agar irisan tahapan pembentukan badan ad hoc Pemilu dan Pilkada tidak terlalu banyak, maka KPU merekomendasikan pengangkatan atau pengukuhan kembali ad hoc Pemilu sebagai ad hoc Pilkada.

“Selain masalah jabatan juga ada irisan daripada penyelenggara ad hoc pada saat pelaksanaan nanti,” kata Raka. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.