Berbagi Berita Merangkai Cerita

Mantan Sekretaris FKKD Lotim: Penerapan PMK 50 Bisa Timbulkan Kekisruhan

70

Khairul Ihsan

SELONG, DS – Terbitnya PMK 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, menuai kritik keras dari Kepala Desa di Lombok Timur. PMK 50 tersebut mengamanatkan pemerintah desa untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa selama enam bulan dengan besaran nominal sebesar Rp. 600 ribu untuk tiga bulan pertama, dan Rp. 300 ribu untuk tiga bulan kedua.

Setelah sebelumnya Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, Khaeri Fatullah menyebut PMK 50 tersebut menjadi dilema bagi kepala desa, Kepala Desa Masbagik Utara Baru, Khairul Ihsan juga angkat bicara terkait keberadaan PMK 50 ini.

Ihsan menyebut penerapan PMK 50 yang terksesan dipaksakan justru dapat menimbulkan kekisruhan di desa. “Tidak dilema lagi, tapi ini akan menimbulkan kekisruhan diantara kita para kepala desa, seandainya PMK 50 ini tetap dipaksakan,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah pusat sebaiknya meninjau kembali amanat PMK 50 tersebut. Agar pemerintah desa selaku pemangku kebijakan paling bawah, tidak menjadi sasaran kekecewaan warga atas kebijakan yang tidak bisa diterapkan karena keterbatasan anggaran yang ada di desa.

Terlebih selama ini, pemerintah desa merasakan segala jenis bantuan terdampak Covid-19 yang digelontorkan menyisakan persoalan yang berujung protes dari masyarakat. Tak jarang pula, celah kecil yang ada, dimanfaatkan oleh lawan politik untuk melakukan propaganda kepada masyarakat. Bahkan hingga menyasar kepala wilayah.

“Makanya tidak sedikit kita lihat teman-teman kepala desa didemo, minta diberhentikan. Bahkan sampai kantornya disegel dan dirusak oleh massa. Ini sangat kita sayangkan,” paparnya.

Pemberian BLT Desa selama tiga bulan seperti yang telah diatur sebelumnya, dinilai sudah cukup ideal. Menilik aktifitas masyarakat yang sudah mulai berjalan normal, meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19.

“Karena sepertinya masyarakat sudah mulai tidak peduli dengan Covid ini. Tapi lebih peduli dan takut tidak mendapat bantuan,” tandasnya.

Mantan sekretaris FKKD Lombok Timur ini juga menyebutkan pemaksaan pemberian BLT desa selama enam bulan, tidak akan mampu dipenuhi oleh 51 desa di Lombok Timur. Memberlakukan pengecualian terhadap 51 desa tersebut, juga tentunya akan menimbulkan polemik baru.

“Kalaupun 51 desa ini diperlakukan khusus, dikecualikan untuk bisa tidak membayar, jelas ini akan menimbulkan keberatan yang luar biasa dari desa yang saving anggaran DD nya mampu. Tapi, kita tunggu saja regulasi selanjutnya,” pungkasnya. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.