Berbagi Berita Merangkai Cerita

Mantan Ketua KPU Pimpin Presedium JaDi NTB 

0 17

MATARAM, DS – Para mantan komisioner KPU dan Bawaslu di NTB membentuk organisasi untuk penguatan lembaga demokrasi dan berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dan politik bertajuk Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI). JaDi NTB dipimpin mantan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori.

Deklarasi Presedium JaDI NTB digelar dengan diskusi publik Mengawal Pemilu Berintegritas dan Akuntabel kerjasama KPU NTB dan Presedium JaDi NTB yang dilanjutkan sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat Pemilu 2019, di Hotel Lombok Vaganza, Rabu (27/3).

Presedium JaDI Nasional, Juri Ardiantoro menyatakan, para pensiunan KPU dan Bawaslu dari level nasional hingga daerah di Indonesia tidak ingin memutus hubungan dengan para komisioner KPU dan Bawaslu yang kini masih menjabat.  Sebab, para pensiunanan KPU dan Bawaslu berkeinginan akan terus berkomitmen menjadi pekerja demokrasi di semua tingkatan.

“Lahirnya JaDI ini, akan bisa menjadi spirit. Karena, disamping sebagai media silaturahim juga para purna bakti KPU dan Bawaslu berkeingunan membisa sumbangsih dan amal usaha dalam perjuangan demokrasi di Indonesia,” ujar Juli dalam sambutannya.

Ia merincikan, jumlah para mantan komisioner KPU dan Bawaslu di semua wilayah di Indonesia mencapai 10 juta orang. Dimana, sekitar 4 juta lebih adalah mereka yang bekerja di KPU saja, serta melakukan penghitungan usai pencoblosan saat pelaksanaan Pemilu selama ini.

“Jumlah mantan penyelenggara ini belum termasuk mantan penyelenggara Pemilu di luar negeri. Yang pasti, para pensiunan ini ingin jadi bagian dari KPU dan Bawaslu dalam memperdalam praktik Pemilu,” kata Juri.

Mantan Ketua KPU RI itu mengaku, terbentuknya Presidium JaDI ini merupakan energi tambahan bagi penyelenggara pemilu. Hal ini penting agar predikat pemilu terbaik yang selama ini disandang KPU Indonesia agar bisa dipertahankan.

Menurut Juli, adanya tager mengundang pengawas dari luar negeri yang kini virak di media sosial untuk memantau pelaksanaan Pemilu kali ini, dirasa tidak tepat. Sebab, selama ini, negara Indonesia merupakan kiblat pelaksanaan demokrasi di dunia. Khususunya, pada negara berkembang.

Bahkan, para komisioner dan para mantan Ketua KPU dan Bawaslu RI yang telah purna tugas telah di undang oleh pemerintah Malaysia baru-baru ini untuk memperbaiki sistem demokrasi dan pemilu di negeri Jiran tersebut.

“Jadi, sangat lucu munculnya tagar undang pengawas luar negeri di medsos itu. Karena, kita jadi percontohan di negara berkembang di dunia dan ASEAN kok, malah kita undang pengawas luar negeri. Jadi gerakan kayak begini ini yang tidak pas dan perlu kita sama-sama luruskan,” tegas Juli.

Ia membenarkan, jika tantangan pemilu 2019 dirasa lebih komplek, lantaran penyebaran hoaks yang kian masive di medsos. Salah satunya, terkait telah dicoblosnya kertas suara sebanyak tujuh kontainer di Pelabuhan Tanjung Periok, Jakarta beberapa waktu lalu.

Sedangkan, khusus di dalam negeri yang perlu diwaspadai terkait ancaman masyarakat Papua yang biasanya mengancam akan keluar dari negara Indonesia, manakala keinginan kepala suku di distrik mereka tidak dipenuhi.

“Kalau hoaks itu memang diproduksi, yakni satu isu sengaja ditebar jelang pemilu. Nanti, muaranya pada penyelenggaranya yang dianggap bermain dan tidak netral. Padahal, itu tidak benar semuanya. Makanya, tantangan pemilu saat ini sangat berat dan perlu kecermatan,” tandas Juri Ardiantoro.

Terpisah, Ketua JaDI NTB, Lalu Aksar Anshori, menuturkan, JaDI dibentuk dengan dasar menghimpun bekas komisioner KPU dan Bawaslu kabupaten, kota, dan provinsi dalam satu wadah organisasi.

Ia menuturkan, JaDI akan bersinergi dengan penyelenggara Pemilu untuk memberikan kritik dan saran terkait Pemilu, dan juga kritik dan saran kepada pemangku kebijakan baik di tingkat pemerintah kabupaten dan kota hingga provinsi.

“Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) NTB bergerak di ranah kebijakan daerah, demokrasi, dan arah pembangunan NTB,” kata Aksar. RUL.

Leave A Reply