Menu

Mode Gelap

Pendidikan · 9 Jul 2019 19:48 WITA ·

Lulusan SMK NTB Sumbang Angka Pengangguran


					HMNS. Kasdiyono Perbesar

HMNS. Kasdiyono

MATARAM, DS – Komisi V DPRD NTB bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) meminta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) segera melakukan perjanjian kerjasama (MoU) untuk mengakomodir para lulusan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dilatih dan ditampung magang di Balai Latihan Kerja (BLK).

Pasalnya, angka pengangguran terus meningkat terutama yang berasal dari lulusan SMK. Data BPS mencatat angka pengangguran Indonesia pada Agustus tahun 2017 lalu mencapai 7,04 juta orang atau naik 10 ribu orang dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 7,03 juta kebanyakan didominasi oleh lulusan SMK.

“Tidak menutup kemungkinan NTB adalah bagian dari penyumbang lulusan SMK yang banyak menganggur itu. Sehingga, kita sarankan ada MoU antara dua SKPD. Harapannya, lulusan SMK kita benar-benar memiliki keahlian,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB HMNS. Kasdiyono menjawab wartawan usai menyampaikan laporan komisinya pada sidang paripurna DPRD NTB, Selasa (9/7).

Adanya Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo seyogyanya dijadikan rujukan oleh Pemprov NTB untuk menugasi dua OPD terkait yakni, Dikbud dan Disnakertrans untuk segera melakukan Mou kerjasama terkait sertifikasi para lulusan SMK tersebut. Sebab, kata Kasdiyono, jika tidak ada MoU tersebut maka terbitnya legalitas kemampuan para lulusas SMK berupa Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) akan sulit bisa diterima oleh bursa kerja yang ada.

Lanjut dia, sertifikasi LSP-P1 itu hanya diterbitkan oleh aksesor internal, yakni, para guru-guru dibawah binaan Dikbud. “Padahal, dalam bursa kerja itu yang dipersyaratkan adalah mereka yang memegang sertifikasi LSP-P2. Disinilah, salahnya kebijakan itu, sehingga banyak anak-anak kita tidak bisa terserap dalam bursa kerja selama ini,” jelas Kasdiyono.

Politisi Demokrat itu mengaku telah berbicara langsung dengan Wakil Gubernur NTB terkait perlunya MoU antara Dikbud dan Disnakertrans NTB tersebut. Mengingat, manfaatnya jika sudah ada MoU itu, maka lulusan SMK di NTB akan bisa masuk perioritas utama dalam BLK.

“Alhamdulillah, bu Wagub sudah setuju tadi karena muaranya setelah MoU maka para lulusan SMK bisa masuk BLK sehingga mereka akan bisa memegang sertifikasi LSP-P2. Nanti, setiap SMK akan bisa langsung bentuk tindak lanjut kerja khusus yang mempertemukan pemberi kerja dengan pencari kerja yang selama ini kewenangannya ada Disnakertrans,” tandas Kasdiyono. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Rekrutment Beasiswa NTB Dilakukan Secara Transparan

17 Mei 2022 - 17:45 WITA

Mimpi Besar Anak NTB, Itu Harapan Gubernur

12 Mei 2022 - 16:30 WITA

Pembangunan Pondok Pesantren Tidak Boleh Berhenti,Ini Alasannya

10 Mei 2022 - 16:13 WITA

Gubernur Hadiri Silaturahim Pendidikan YPH PPD NWDI

7 Mei 2022 - 16:55 WITA

Gunakan Trail, Gubernur NTB Tinjau SDN 3 Bukit Tinggi

24 April 2022 - 16:26 WITA

SCImago Institutions Rankings Tempatkan Unram PT Peringkat 15 Inovasi Terbaik di Indonesia

18 April 2022 - 14:26 WITA

Trending di Pendidikan