Berbagi Berita Merangkai Cerita

LTSP NTB Belum Maksimal Layani TKI

0 22

MATARAM, DS – Keberadaan Sistem Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB dirasa belum maksimal memberikan pelayanan dan perlindungan bagi TKI. Kantor yang diintegrasikan mengikis keberadaan calo — lantaran ada enam fungsi proses pelayanan TKI dalam satu kantor meliputi Kependudukan, Ketenagakerjaan, Kepolisian, Kesehatan, Imigrasi, dan E-KTKLN — justru belum dilengkapi tenaga dokter melalui satu Satuan Kesehatan (Satkes).

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB HMNS. Kasdiono saat inspeksi mendadak (Sidak) di LTSP NTB, menemukan belum adanya ruang pelayanan medis bagi para TKI selama ini. Akibatnya, para calon TKI harus mengeluarkan biaya lebih sekadar mengurus biaya medical chek up ke klinik swasta maupun RSUD yang ada di Kota Mataram.

“Ini yang sejak lama kita suarakan soal Satkes ini. bagaimana kita bisa mengefektifkan LTSP jika Satkes yang diperlukan TKI tidak ada di lokasi ini,” tegasnya disela-sela sidak bersama romobongan Komisi V DPRD NTB, Selasa (14/3).

Politisi Demokrat itu menegaskan, ketiadaan Satkes yang dibentuk Dinas Kesehatan NTB di LTSP tersebut berdampak masih banyaknya calon TKI yang melakukan pengurusan dokumen di luar LTSP alias ilegal. Sehingga, hal tersebut jelas merugikan para TKI. Oleh karena itu, pihaknya berharap Kadis kesehatan mencarikan solusi atas persoalan tersebut.

“Minimal jika tidak ada posko kesehatan disitu (LTSP) adalah pelayanan kesehatan menggunakan kendaraan yang diatur jam operasionalnya. Jadi, para TKI tidak lagi lari keluar kantor LTSP untuk mengurus hasil medical chek up mereka,” ujar Kasdiono.

Menjawab hal itu, Kadis Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, mengaku telah melakukan konsultasi ke pihak pemerintah pusat dan BNP3TKI di Jakarta terkait persoalan Satkes itu. Apalagi, sudah ada ketentuan yang mengatur hal ini. Yakni, Permenkes Nomor 64 Tahun 2011 dan Permenkes Nomor 26 Tahun 2015.

“Tapi kendala kita hanya soal pengaturan praktek dokternya. Karena semua penempatan tenaga dokter telah diatur dalam Permenkes itu. Jadi tidak bisa sembarangan meletakkan satu atau dua orang ke satu titik saja,” kata dia.

Mantan Kadis Kesehatan Loteng itu mengaku, pengaturan jam operasional praktek dokter akan mudah dilakukan jika pelayanan LTSP berada di kabupaten/kota di NTB. Sebab, di daerah hanya terdapat satu rumah sakit besar yakni, milik pemda kabupaten/kota.

“Tapi, kalau di ibukota provinsi, seperti di Kota Mataram yang banyak rumah sakit besar baik swasta dan negeri, cukup sulit kita carikan waktu mereka, apalgi sudah ada ketentuan yang mengatur operasional para dokter ini,” tegas Nurhandini.

Meski sedikit kesulitan menempatkan tenaga kesehatan di Satkes LTSP. Namun kata dia, pihaknya akan berencana akan melakukan konsultasi ulang ke Kementrian Kesehatan di Jakarta agar dapat mencari celah pengaturan tenaga media yang ditempatkan melayani praktek di LTSP NTB.

“Sehingga, tidak melanggar aturan. Termasuk cara mengaktifkan pelayanan medis keliling yang kita geser ke LTSP sebagai solusi akan coba kita komunikasikan ke pusat. Mahon saya diberikan waktu,” ujar Nurhandini Eka Dewi.

Sementara itu, dalam sidak itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) H. Wildan melaporkan jika Pemprov NTB memperoleh kepastian alokasi bantuan anggaran dari BNP2TKI terkait pembentukan LTSP di empat lokasi. Yakni, Lotim,Loteng , Sumbawa dan KLU pada tahun ini.

“Selanjutnya, di tahun 2018 menyusul Kabupaten Bima dan dua daerah lainnya di NTB. Harapan kita adanya bantuan ini dapat mempercepat pelayanan paspor bisa langsung di LTSP serempak akhir bulan ini, sehingga mobilisasi pelayanan TKI dapat terpantau optimal serta tidak kececer kesana-kemari lagi. Termasuk, adanya Satkes dari Dikes NTB,” tandas Wildan. fahrul

Leave A Reply