Menu

Mode Gelap

Hukum · 3 Jun 2022 16:30 WITA ·

LPAI Klarifikasi Tidak Tersangkut Pelaporan Masyarakat di Polda Jatim


					Ketum LPAI, Prof.Dr.Seto Mulyadi, Sekretaris Umum Titik Suhariati dan sejumlah petinggi LPAI lain. (sreenshoot ds) Perbesar

Ketum LPAI, Prof.Dr.Seto Mulyadi, Sekretaris Umum Titik Suhariati dan sejumlah petinggi LPAI lain. (sreenshoot ds)

Mataram, DS-Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) melakukan klarifikasi terkait banyaknya pertanyaan dari masyarakat atas pelaporan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Cinta Tanah Air (MACITA) terhadap seseorang yang mengatasnamakan diri berasal dari Komnas PA (Perlindungan Anak). Klarifikasi itu sekaligus menegaskan bahwa oknum yang dilaporkan itu – walaupun mantan Ketua Komnas PA — bukan bagian dari pejabat LPAI.

Hal itu mengemuka pada konferensi pers LPAI bersama LPA provinsi dengan sejumlah media di daerah, Jumat (3/6). Hadir pada acara itu Ketum LPAI, Prof.Dr.Seto Mulyadi, Sekretaris Umum Titik Suhariati dan sejumlah petinggi LPAI lain.

“Kami menegaskan bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara seseorang yang dilaporkan oleh Ormas MACITA di Polda Jawa Timur dengan LPAI dan Pengurusnya. Sehingga kami LPAI tidak bertanggungjawab atas konsekuensi dan proses pelaporan tersebut,” paparnya.

AMS yang mantan Ketua Komnas PA dilaporkan atas dugaan berita hoax vaksinasi berbahaya bagi anak. Sementara itu LPAI malah setuju dengan langkah pemerintah melakukan vaksinasi terhadap anak-anak. Itulah sebabnya, “maka penting bagi LPAI untuk menyampaikan klarifikasi,” kata Kak Seto.

Menurut Kak Seto, vaksinasi bagi anak merupakan salah satu hak atas kesehatan dan tumbuh kembang anak. Sehingga, dalam kegiatan dan pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, LPAI beserta stakeholders lainnya melakukan langkah-langkah positif demi kepentingan terbaik untuk anak.

“Kami percaya kepada pemerintah, berdasarkan penelitian bahwa vaksinasi penting untuk mencegah agar tak terkena covid 19. Kita percayakan itu,” katanya. Jika ada kasus anak meninggal akibat divaksin, ia menekankan agar para petugas berhati-hati melakukan vaksinasi jika ada pantangan-pantangan. “Tidak dengan cara paksaan yang membuat trauma. Vaksin itu sendiri untuk mencegah,” lanjutnya.

Cari Celah Hukum
Dalam kesempatan itu diuraikan juga kronologi penamaan LPAI. Hal itu berdasarkan hasil pertemuan Forum Nasional Luar Biasa Perlindungan Anak tahun 2016 yang memutuskan penamaan Komnas PA sudah tidak digunakan lagi.

Terkait sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini di beberapa daerah dibentuk organisasi underbow yang menamakan diri Komnas PA, Wakil Ketua KPAI, Samsul Ridwan, menegaskan secara sejarah dan kronologis organisasi Komnas PA tidak lagi digunakan.

Samsul Ridwan mengaku pihaknya sudah melakukan sejumlah audiensi terkait penamaan Komnas PA, diantaranya menghadap Kementerian Hukum dan HAM. Sementara ini LPAI sedang mencari celah hukum setelah melakukan somasi terkait penggunaan nama dan logo LPAI.

“Dalam waktu tidak lama kita melakukan diskusi yang intens apakah mungkin melakukan pelaporan ke pihak berwajib,” ujarnya seraya menambahkan kemungkinan adanya akta notaris yang dikantongi bisa iya tetapi pasti bukan akta dengan nama Komnas PA.

Menurutnya, Kementerian tidak akan menerima jika mengajukan izin dengan kata depan komisi atau komite. “Kalau aktanya tidak berbunyi Komnas PA maka itu bukan organisasi yang disahkan negara,” cetusnya.

Acara yang berlangsung secara virtual itu menghadirkan pula 23 LPA provinsi termasuk Ketua LPA NTB, H.Sahan, SH. ian

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Polda NTB akan Dalami Kasus Pencabulan yang Dilaporkan Sejumlah Mahasiswi

1 Juli 2022 - 12:36 WITA

Kuliah Umum Cegah Korupsi, Kejaksaan Sudah Petakan Pola Korupsi

29 Juni 2022 - 09:20 WITA

Turunkan 307 Personel Polresta Mataram Amankan Aksi Unjuk Rasa

10 Juni 2022 - 07:27 WITA

Desa Kumbang, Lombok Timur Calon Percontohan Desa Antikorupsi

7 Juni 2022 - 17:44 WITA

Pilih Santai Soal Gugatan Lahan di Belakang Kantor Imigrasi Mataram

3 Juni 2022 - 15:38 WITA

Gugatan MA Tingkat Kasasi, ITDC Sah Miliki Lahan 60 Are di Mandalika

2 Juni 2022 - 17:38 WITA

Trending di Hukum