Berbagi Berita Merangkai Cerita

LPA NTB dan SANTAI Fasilitasi Raperda Pencegahan Perkawinan Anak

127

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB bekerjasama dengan Yayasan Tunas Alam Indonesia, Selasa (19/1), turut memfasilitasi agenda penggodokan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak

Mataram,DS – DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pencegahan perkawinan anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB bekerjasama dengan Yayasan Tunas Alam Indonesia, Selasa (19/1), turut memfasilitasi agenda tersebut melalui diskusi terbatas penyempurnaan draf Raperda NTB tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Hadir Ketua Pansus Rapeda Pencegahan Perkawinan Usia Anak DPRD NTB, Akhdiansyah, perwakilan PLAN International, Gagas, dan sejumlah NGO lain.

Akhdiansyah menyebut angka pernikahan anak di NTB sangat tinggi. Mengungkap beberapa diantaranya berupa pengajuan dispensasi nikah yang berada di atas 800 tahun 2020. Sedangkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, untuk usia pernikahan anak di bawah umur tingkat SMA/SMK sederajat tahun yang sama mencapai 874 kasus, ‘Artinya sudah sangat mengkhawatirkan,” Akhdiansyah.

Sebelumnya, pansus menggelar rapat bersama Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, Kemenag, serta perwakilan NGO yang berfokus pada isu perempuan dan anak. Raperda diharapkan mampu mencegah pernikahan anak di NTB mengingat pernikahan di bawah umur berdampak buruk, salah satunyamelahirkan generasi tidak sehat.

DPRD dalam kaitan ini berharap bisa ikut menangani masalah melalui regulasi. Raparda itu sendiri merupakan salah satu bagian dari enam Raperda inisiatif yang digodok. Untuk penyempurnaan, kata dia, harus banyak LSM yang terlibat membahasnya.

Dalam draf Raperda, kata Akhdiansyah, spirit awal yang mendasari adalah bagaimana agar perkawinan anak bisa dicegah. Karena itu, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak baik taktis maupun strategis.

“Banyak beban yang diderita korban ketika anak melakukan perkawinan,” ungkapnya. Itulah sebabnya berbagai OPD pun bisa bergandengan tangan. Ia berharap ada sumbangsih banyak pihak sehingga lebih enak meneriakkan fikiran-fikiran terkait perlindungan anak.

Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, menyebut dispensasi nikah di NTB tahun 2020 mencapai  800 an atau naik hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Patut diapresiasi DPRD yang memiliki inisiatif dalam Raperda pencegahan perkawinan anak agar draf menjadi kebanggaan bersama,” katanya seraya menambahkan Perda harus berkualitas sehingga NGO yang berperan aktif  tidak ragu menyosialisasikannya.

Beberapa Kritik

Beberapa kritik mencuat dalam tukar fikiran itu. Dian Ariyani dari SANTAI menyebutkan karena Raperda  bicara pencegahan maka tak boleh bicara penindakan. Artinya, kalau kasus perkawinan anak sudah di ranah pengadilan harus distop.

Terkait rencana aksi daerah Dian menilai harus ada tagernya. “Ada peran masing masing OPD. Jangan sampai semua ditumpuk di satu OPD. Dinas Pendidikan perannya apa?” katanya.

Bagi Ketua Gagas, Azhar Zaini, diperlukan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan Perda. Di NTB sendiri sudah ada Perda Perlindungan Anak yang jika diimplementasikan tidak perlu lagi ada perda lain. Karena itu, dalam Perda Pencegahan Perlndungan Anak isinya tak perlu banyak. “Tinggal perintah penganggaran,” tegasnya.

Ia menyebut Pemda Lobar sudah memiliki Perda serupa dengan sanksi namun tak ada yang kena sanksi dari berbagai kasus perkawinan anak. Dari aspek anggaran, salah stau kabupaten seperti Loteng hanya mengalokasikan Rp 130 juta setahun. Begitu ada Covid tinggal Rp 80 juta.

Menurut Azhar Zaini, situasi di lingkungan masyarakat masih sangat rentan karena perkawinan anak menguntungkan beberapa pihak di desa. Ia mencontohkan di Desa Kuta, kepala desanya punya komitmen tak mau tandatangani surat apapun dari pihak yang terlibat dalam pernikahan anak. Dampaknya, pada pemilihan berikutnya dia tidak terpilih lagi. Fakta yang terjadi kemudian para tokoh di desa pura pura tidak tahu kejadian perkawinan anak.

Aktifis perempuan, Nurjanah, mengatakan mencegah perkawinan anak sudah menjadi tugas bersama, bukan cuma satu institusi. Karena itu, Pemda provinsi harus memberi apresiasi kabupaten yang mau menurunkan perkawinan anak.

Menurut Rizki dari PLAN International NTB, dibalik raperda ini perlu dilihat kesiapan masing-masing institusi. Menyebut salah satu program seperti implementasi kesehatan reporduksi (Kespro) melalui kurikulum sekolah, kata dia, kespro tersebut selalu mentah.

“Apalagi ini perda provinsi yang dibebankan kepada sekolah sedang sekolah belum siap. Karena itu perlu guide line yang bisa jadi amanah perda. Bukan hanya produk hukum tapi juga amanah,” katanya seraya menambahkan  sekolah sering kekurangan kapasitas dan SDM; beban sekolah berat dan adanya tuntutan guru mengajar yng kurang memungkinkan mereka menerima beban tambahan. Ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.