BSK Samawa

LPA NTB dan Lakpesdam NU Serahkan Policy Brief Pencegahan Perkawinan Anak ke DPRD

Mataram, DS-Sejumlah lembaga pemerhati anak menyerahkan “Policy Brief” kepada wakil rakyat di DPRD NTB, Selasa (23/4). Buku yang berisi persoalan dan solusi/rekomendasi terkait perkawinan anak di NTB itu diterima Ketua Bapemperda DPRD NTB, Akhdiyansyah.

Selain Akhdiyansyah, hadir pula sejumlah anggota Bapemperda seperti R. Rahardian Soedjono dan Wawan Satriawan. Sedangkan lembaga yang menyerahkan policy Brief masing-masing LPA NTB, Lakpesdam NU NTB, Islamic. Relief, dan Fatayat NU NTB.

Policy Brief berisi paparan ringkas perkawinan anak yang memuncaki situasi nasional. Kasus perkawinan anak di NTB mencapai 17,32 persen sedangkan nasional hanya 6,92 persen tahun 2023. Sedangkan tahun 2022 nasional mencapai 8,06 persen dan NTB 16,203.

Artinya, terjadi kenaikan kasus perkawinan anak. Selama dua tahun itu pula NTB memuncaki persoalan yang berdampak negatif ganda itu.

Situasi gawat ini dinilai LSM sebagai kondisi yang memprihatinkan namun ironisnya pemerintah slow respon. Padahal, Perda 05 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak pun telah diterbitkan.

Policy Brief yang disampaikan itu tertuang tantangan yang dihadapi dalam penegakkan Perda seperti anggaran yang tidak memadai, isu yang tidak populis, kurangnya komitmen pemerintah, dan tidak didukung penerapan sanksi dalam Perda.

Sejumlah rekomendasi pun disampaikan diantaranya dijadikannya isu perkawinan anak sebagai program prioritas oleh pemerintah, memastikan strategi nasional pencegahan perkawinan anak tertuang dalam Perda 05 tahun 2021 serta menjadikan pencegahan perkawinan anak program terpadu melibatkan berbagai stakholder dan layanan terkait.
Ketua Bapemperda, Akhdiyansyah, menyambut baik upaya stakeholder menyampaikan policy brief dan siap menindaklanjuti melalui beberapa rekomendasi. Ian

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.