Berbagi Berita Merangkai Cerita

LPA dan Plan International akan Berbagi Peran Tidaklanjuti Perda Pencegahan Perkawinan Anak

62

Silaturrahmi LPA, Plan International Indonesia dan sejumlah aktifis dengan Ketua Pansus Perda Perlindungan Anak, Akhdiyansyah

MATARAM, DS-Lembaga Perlindungan Anak NTB dan Plan International Indonesia akan berbagi peran dalam menindaklanjuti Perda Pencegahan Perkawinan Anak. Hal itu mengemuka dalam silaturrahim dengan Ketua Pansus Perda tersebut, Akhdiyansyah, di Mataram, Senin (31/1).

Perda itu sendiri fokus pada aspek pencegahan sehingga berbagai pihak akan diberi peran seperti kelompok relawan serta satgas yang melibatkan banyak pihak dari hulu hingga ke hilir. Satgas terdiri dari berbagai unsur seperti OPD, akademisi dan NGO berbasis isu perempuan dan anak. Selain itu kelompok adat seperti perwakilan masyarakat adat di tiap kabupaten.

Pasca disahkannya Perda Perlindungan Anak akan ada beberapa program yang dijalankan stakeholders  diantaranya rancangan Pergub, perancangan naskah akademik draf Perda di Pulau Sumbawa serta sosialisasi Perda. Kabupaten Lombok Utara  sudah menggodok Perda serupa lebih awal dan akan mengesahkannya tahun ini.

Menurut Akhdiyansyah, NTB merupakan yang pertama membuat Perda Pencegahan Perkawinan Anak. Hal yang menggembirakan, Perda itu akan mengalokasikan anggaran 1 persen dari APBD NTB atau sekira Rp 55 miliar. Nilai ini serupa dengan Perda Kebencanaan yang sudah disahkan 2014.

Akhdiyansah mengakui sebelum disahkannya Perda, sudah ada Pergub Sistem Perlindungan Anak. Tetapi Pergub itu dipending dan akan disempurnakan melibatkan diantaranya  LPA dan Plan International serta sejumlah stakeholder lain.

Bagi Akhdiyansyah, Perda Pencegahan Perkawinan Anak sangat penting mengingat kasus-kasus anak di NTB sangat tinggi. Di Sumbawa terjadi 58 kasus kekerasan seksual, di mencapai Dompu 129 kasus yang 85 kasus diantaranya ditangani LPA. Di NTB sebanyak 885 kasus anak terjadi sepanjang  tahun 2020..

Kasus-kasus perlindungan anak ibarat fenomena gunung es, baik kasus kekerasan seksual, perkawinan anak maupun Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sebutlah di tingkat SMK saja, berdasarkan data sekolah, ditemukan 800 an kasus anak tahun 2020. Di sisi lain terdapat angka pengajuan dispensasi nikah yang mencapai 800 an buah. Diperkirakan terjadi banyak kasus tidak terlaporkan yang membuat kasus anak NTB sangat menonjol di Indonesia.

Namun demikian, konten pencegahan untuk 1 persen anggaran yang diperuntukkan tidak terbatas pada sosialisasi atau pra kejadian, melainkan juga menangani kasus-kasus pasca kejadian seperti rencana nikah dini yang berhasil dicegah. Banyak misalnya anak-anak yang berhasil dibelas memerlukan pendampingan intens agar mereka tidak kembali pada rencana nikah dini.

Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, mengatakan banyak korban anak yang juga memerlukan penanganan berupa pendampingan. Ia yakin hal ini akan berjalan karena tidak sedikit pihak yang memberikan dukungan. Selain OPD yang selama ini sering teriak karena minim anggaran, juga NGO yang konsen dalam melakukan gerakan-gerakan pencegahan.

“Ini  isu dasar yang sangat bagus dan banyak yang mendukung,” tambah Sabarudin, Plan International Indonesia Perwakilan NTB. Plan sendiri melakukan pencegahan berbasis sekolah yang dilakukan oleh anak-anak itu sendiri dengan pendampingan guru.

Menurut Akhdiyansyah, pembagian dana anggaran pada pasca disahkannya Perda akan ada di masing masing OPD. Dinsos misalnya, lebih banyak berperan pada pasca kasus, sedangkan Dinas Kesehatan dan Dikbud berperan pada pra kejadian. “Dikbud dan Dikes melakukan integrasi kurikulum kesehatan reproduksi. Ada konsep guru tamu,” terangnya.

Menurut aktifis perempuan, Nurjannah, kedepan perlu tindak lanjut mendorong Pergub, roadmap dan sosialisasi serta pemetaan aktor yang bisa mendukung Perbup agar hasilnya bisa terukur.

Sementara itu, Pansus Perda Pencegahan Perkawinan Anak akan menyosialisasikan Perda ke dapil masing-masing bulan April 2021. “Sosialisasi Perda dibulan April oleh masing masing anggota,” cetus Akhdiyansyah yang meyakini kasus-kasus anak akan turun ditahun mendatang dengan daya dukung anggaran dan program yang jelas.ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.