Berbagi Berita Merangkai Cerita

Lombok Timur Raih WTP Ketiga

0 15

SELONG,DS-Kabupaten Lombok Timur untuk ketiga kalinya berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk penyajian Laporan Keuangan tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy, didampingi Ketua DPRD Lombok Timur, R. Rahadian Soedjono menerima langsung predikat itu di Mataram, Senin (27/05).

Lombok Timur sejak tahun buku 2016 sampai tahun 2018 telah berhasil mendapatkan predikat WTP dengan nilai yang semakin baik setiap tahunnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Lombok Timur, Hj. Bq. Miftahul Wasli, mengatakan ada peningkatan hasil dan kualitas dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan BPK, seperti kewajiban pengembalian temuan BPK yang semakin berkurang.

Secara garis besar ada lima poin yang menjadi catatan BPK yang harus diselesaikan, diantaranya terkait penertiban laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sejak dua tahun terakhir menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK, termasuk kewajiban sekolah untuk menyetorkan jasa giro ke kas Daerah.

Catatan lainnya terkait dengan mutasi dan penambahan atau pengurangan aset daerah yang merupakan barang bergerak namun kurang cepat dilaporkan oleh OPD terkait. Selain itu pembayaran kepada pihak ketiga yang menurut penghitungan BPK volume pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah pembayaran. Untuk kasus ini Miftahul menyebut jumlahnya tidak banyak. Catatan lainnya adalah terkait denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek pengerukan kolam labuh dermaga Labuahan Haji yang belum diselesaikan.

Secara umum diungkapkan Kepala BPKAD, catatan yang diberikan oleh BPK tersebut tidak ada yang mengindikasikan kerugian Negara karena sebagian telah diselesaikan, dan sebagian lainnya dalam waktu dekat akan dikoordinasikan untuk segera diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan BPK, yakni dalam 60 hari kerja setelah penyerahan hasil audit.

Sebelumnya diakui Lombok Timur sulit mendapatkan predikat WTP karena terkendala persoalan aset daerah terutama di Dinas Pendidikan dan Dinas PU, rumah sakit dan Sekretariat Daerah. Contoh kasus aset tahun 60 an yang berupa buku bacaan dan alat peraga yang masih terdata namun sebagain besar barangnya telah rusak, demikian juga terkait dengan saluran irigasi yang tidak terdata keberadaannya secara rinci. Melalui berbagai upaya yang dilakukan Pemda Lombok Timur untuk menyelasaikan persoalan aset, seperti pendataan dan sensus Barang Milik Daerah juga berkat masukan serta solusi yang diberikan BPK, Lombok Timur akhirnya meraih opini WTP untuk Laporan Hasil Keuangan tahun 2016.

Lebih jauh dijelaskan, audit yang dilakukan BPK ini memberikan manfaat dalam tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarakan aturan yang ada, ketepatan waktu dalam penyelasaian laporan, meningkatkan koordinasi antar OPD, serta tambahan pengetahuan yang diberikan oleh Auditor terutama terkait dengan aturan yang baru.

Untuk itulah predikat WTP sebagai puncak prestasi dalam pengelolaan laporan keuangan menjadi motivasi bagi Pemda Kabupaten Lombok Timur untuk terus berbenah untuk mendukung kemajuan daerah, karena dengan semakin cepatnya penyelesaian laporan dan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah maka semakin cepat pula masyarakat menikmati hasil pembangunan tersebut. WTP juga menjadi salah satu indikator tata kelola pemerintah yang baik karena dapat menggambarkan akuntabilitas yang terukur dengan baik.

Pemberian predikat WTP dari hasil audit yang dilakukan selama dua bulan di Kabupaten Lombok Timur menjadi puncak prestasi untuk pengelolaan keuangan daerah, dalam hal tingkat kepatuhan administrasi dan pelaporan, serta pengendalian internal pemerintah. hm

Leave A Reply