Menu

Mode Gelap

Hukum · 25 Apr 2017 18:18 WITA ·

Lima Akun Sosmed Dilaporkan ke Polda NTB


					Kasubdit II Unit Cyber Crime Ditreskrimsus AKBP Darsono Setioaji (kanan) saat menerima berkas laporan lima akun sosmed yang telah menuduh Tuan Guru Bajang berbohong kepada publik Perbesar

Kasubdit II Unit Cyber Crime Ditreskrimsus AKBP Darsono Setioaji (kanan) saat menerima berkas laporan lima akun sosmed yang telah menuduh Tuan Guru Bajang berbohong kepada publik

MATARAM,DS – Tim Pembela Gerakan Pribumi Berdaulat melaporkan lima akun sosial media (sosmed) ke Polda NTB terkait insiden penghinaan terhadap Gubernur Dr. TGH Muhammad Zainul Majdi yang dilakukan Steven Hardisurya Sulistyo.

Pasalnya, kelima akun tersebut secara tidak langsung menuduh Tuan Guru Bajang (TGB) berbohong kepada publik perihal kejadian yang dialaminya. Padahal, selepas salat Jumat di Islamic Center NTB, TGB menyampaikan kebenaran kejadian yang dialaminya dan istri saat tengah mengantre di Bandara Changi Singapura tersebut.

Koordinator Tim Gerakan Pribumi Berdaulat (TGPB), Abdul Hadi Muchlis, mengatakan, kelima akun sosial media melalui facebook bernama Niluh Djelantik, Suparman Bong, Tazran Tarmizi, serta dua akun Twitter yakni Cyril Raoul Hakim, dan Surya Tjia ke Polda NTB.

“Akun tersebut mengatakan bahwa Steven maupun peristiwa penghinaan terhadap Gubernur NTB di Singapura itu fiktif sehingga menurut kami putuskan melaporkan ke Polda NTB,” tegas Muchlis menjawab wartawan di Mapolda NTB, Jalan Langko, Mataram, Selasa (25/4).

Muchlis menilai, isu yang dihembuskan kelima akun tersebut secara tidak langsung menuduh Tuan Guru Bajang (TGB) berbohong kepada publik perihal kejadian yang dialaminya. “Usai Salat Jumat beliau katakan di depan jamaah, memang benar kejadian yang menimpa istri dan saya. Di situ Pak Gubernur ngomong,” lanjut Muchlis.

Menurutnya, dalam akun tersebut juga menuduh insiden yang dialami TGB menjurus pada isu politik yang sedang hangat terjadi di Pilkada DKI. Dia melanjutkan, TGB mengaku tidak ingin dikaitkan dan tidak ada kaitan antara kasus yang dialami di Singapura dengan kejadian di Pilkada DKI. “Itu murni kejadian di Changi apa adanya,” ungkap Muchlis.

Terpisah, Tim hukum Gerakan Pribumi Berdaulat lainnya. Lalu Saepudin mengatakan apa yang dilakukan kelima akun media sosial ini melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) karena mendistribusikan pencemaran nama baik bahkan menjurus kepada fitnah.

“Kami menduga lima akun telah manipulasi informasi elektronik seolah punya data yang otentik padahal jelas itu kebohongan,” kata Saepudin.

Ia menyayangkan sikap kelima akun yang justru membuat provokasi. Padahal, TGB sudah berupaya keras dalam memaafkan dan mendinginkan amarah warga NTB agar tak tersulut emosi. “Kami juga akan siapkan buktinya yang terkandung dalam laporan tersebut,” ucap Saepudin.

Sementara itu, Kasubdit II Unit Cyber Crime Ditreskrimsus AKBP Darsono Setioaji mengatakan, telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya. Darsono meminta tim kuasa hukum Gerakan Pribumi Berdaulat untuk segera melengkapi alat bukti pendukungnya.

“Yang terpenting alat bukti pendukung yang kita perlukan sehingga memperjelas yang dilaporkan. Kami mohon didukung alat bukti dan dokumen elektronik, dalam proses penyelidikan maupun penyidikan nantinya,” kata Darsono. fahrul

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Program NTB Zero Unprosedural Mulai Terwujud, Kadis Nakertrans NTB Atensi Kiprah Kades dan Kadus

17 Mei 2022 - 17:13 WITA

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Satresnarkoba Polresta Mataram Ciduk Pengedar Sabu Jelang Lebaran

25 April 2022 - 14:29 WITA

Jangan Tinggalkan Rumah dengan Pintu Terbuka, Kejadian di Sandubaya Ini jadi Pelajaran

25 April 2022 - 14:16 WITA

Soal Kelanjutan Kasus BLUD RSUD Praya, Logis Sindir Kedatangan BPKP NTB ke Kejari Praya

23 April 2022 - 23:57 WITA

Trending di Hukum