Berbagi Berita Merangkai Cerita

Lembaga Adat di KLU Mulai Dilibatkan dalam Pencegahan Perkawinan Anak

36

KLU,DS-Majelis Krama Desa (MKD), lembaga adat yang berada di desa-desa di KLU akan dilibatkan dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Selama ini MKD cenderung berperan pada ranah yang berkaitan dengan kasus-kasus sengketa adat dan jauh dari kasus perkawinan anak.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) KLU, Bagiarti, Rabu (5/7), mengakui walaupun pihak LPA kerap melibatkan MKD dalam ratusan kasus perkawinan anak, tidak ada tupoksi yang menegaskan peran MKD pada ranah pencegahan. Hanya saja, jika ditemukan ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan anak maka MKD baru akan ikut terlibat menyelesaikannya.

“Tupoksi MKD maka dia berkaitan dengan sengeta adat perdata tipiring. Kini ada tambahan berkenaan dengan kasus-kasus perkawinan anak. Berdasarkan draf Perda MKD tidak hanya menerima pengaduan tetapi akan dilibatkan pemerintah untuk sama-sama melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi di tingkat desa sesuai dengan ranah MKD,” jelas anggota DPRD KLU ini.

Dengan cara ini, kata Bagiarti,  status fungsi lembaga adat di desa itu akan ditingkatkan. Pasalnya, kalau sekadar menerima pengaduan dalam kasus perkawinan anak, dikhawatirkan pada  tingkat penyelesaian bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Sementara itu, pencegahan perkawinan anak itu sendiri akan gagal jika tidak dibangun kerjasama. “Karena itu dilakukan kerjasama dengan MKD untuk melakukan sosialisasi,” cetusnya.

Bagiarti meniai selama in MKD cenderung bersikap pasif menyaksikan kasus perkawinan anak disebabkan ketidaktahuan terkait aturan-aturan yang bisa mereka lakukan untuk mencegahnya. “Ketika di wilayah desanya terjadi perkawinan anak MKD diam karena tidak tahu apakah ini diperbolehkan atau tidak. Kemudan siapa yang harus melapor dan ke mana harus melapor,” ujarnya.

Dengan pertemuan rutin yang dilakukan LPA NTB dalam rangka mentansformasi informasi terkait dengan UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan, sedikit demi sedikit mulai muncul pemahaman MKD berkenaan dengan masalah krusial di KLU itu. Sebutlah dDalam kasus-kasus yang ditangani MKD, LPA sangat berperan melibatkannya. Jika ada kasus perkawinan anak, kata Bagiarti, pihaknya selalu berkoordinasi dengan MKD.

Pada masa pandemi covid 19, menurutnya, terdapat ratusan kasus yang bisa diselesaikan bersama MKD. Buan ini mencapai ratusan. Jika ada kasus yang rada rumit maka MKD diberikan ranah untuk mengatasinya sesuai dengan adat. LPA tidak masuk pada bagian itu.

Terkait upaya memelas yang dilakukan terhadap anak yang merencanakan perkawinan, penyelesaiannya tergantung dari wilayah adat masing-masing. Ketika anak mau menikah berhasil dipisahkan, di beberapa desa mereka dikenai sanksi kampung dimana perempuan tinggal. Kedua belah pihak dikenai biaya berupa bergotong royong membersihkan lingkungan karena perkawinan yang direncanakan itu dianggap aib.

Sementara itu sanksi adat yang sifatnya tidak mendukung pendewasaan usia perkawinan, yaitu mengawinkan anak yang pulang malam di beberapa tempat sudah tidak diberlakkan lagi. Terlebih sanski adat itu nantinya akan diiimbangi regulasi di tingkat desa maupun kabupaten. Namun upaya penyeragaman dalam soal sanksi adat tidak dilakukan. “Sanksi adat tetap diberi ruang namun kriteria dan saksi tergantung tradisi masing-masing,” kata Bagiarti. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.