Berbagi Berita Merangkai Cerita

Laporan Berpotensi Maladministrasi dan Korupsi, KPK Perkuat Koordinasi bersama Ombudsman NTB

56

Pertemuan unsur bersama Ombudsman Perwakilan NTB

MATARAM, DS – Ombudsman RI Perwakilan NTB bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati penguatan koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan korupsi. Direncanakan, koordinasi itu meliputi pemilahan antara laporan-laporan yang berpotensi maladministrasi dan berpotensi korupsi.

Terpantau, unsur KPK yang yang hadir dalam pertemuan bersama Ombudsman Perwakilan NTB, yakni Pelaksana Harian Direktur Kordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Abdul Haris, Kepala Satuan Tugas Pencegahan Wilayah V Sugeng Basuki, Person in Charge (PIC) KPK untuk Wilayah NTB Ardiansyah Putra, serta PIC KPK Wilayah Bali, Handayani.

Sementara, Ombudsman RI Perwakilan NTB dipimpin langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim yang didampingi Kepala Keasistenan Pemeriksaan Arya Wiguna, dan Kepala Keasistenan Verifikasi dan Pemeriksaan Laporan, Khairul Natanagara.

Dalam pertemuan koordinasi tersebut dibahas potensi-potensi korupsi dan maladministrasi yang terjadi di NTB. Pembahasan tersebut misalnya termasuk persoalan khusus di NTB yang banyak terkait masalah-masalah sosial dan praktek birokrasi. Apalagi dalam masa penanganan Covid-19 ini banyak program-program bantuan pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan perhatian khusus.

Abdul Haris mengatakan, KPK dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi di NTB, menjadikan beberapa isu yang mendapat perhatian khusus dan masuk dalam delapan indikator penilaian dan pengawasan mereka.

Indikator tersebut, mulai dari perencanaan anggaran, proses lelang barang dan jasa, perizinan, kerja pengawasan melalui inspektorat, penerimaan pajak, dana desa hingga pengelolaan aset. ”Sehingga, kerjasama antara KPK dengan Ombudsman itu adalah memperkuat koordinasi dua lembaga,” ujar Abdul Haris pada wartawan usai pertemuan dengan Ombudsman Perwakilan NTB, Selasa (20/4).

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim mengaku, jika pihaknya telah melaporkan sejumlah data potensi maladministrasi dan korupsi yang telah masuk ke Ombudsman selama ini.

Menurut dia, sebagai lembaga yang bergerak dalam pencegahan maladministrasi dan korupsi, pihaknya menilai pentingnya langkah pencegahan maladministrasi sebagai lagkah strategis upaya pencegahan praktik korupsi.

Apalagi, lanjut Adhar, baik antara Ombudsman RI Perwakilan NTB maupun KPK sepakat lebih lanjut memperkuat koordinasi pemberantasan korupsi dengan mulai melakukan pemilahan antara laporan-laporan yang terindikasi maladministrasi atau laporan yang memiliki potensi korupsi.

”Terkait laporan masyarakat yang terindikasi adanya praktek korupsi akan dilakukan koordinasi lanjutan. Tentunya bersama KPK,” tandas Adhar Hakim. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.