Berbagi Berita Merangkai Cerita

Labeli APK KPU dengan Visi dan Misi Paslon Agus : Sosiasasi ke Pemilih Pemula dan Perempuan Harus Ditingkatkan

30

MATARAM, DS – Lancarnya pilkada serentak pada Desember 2020 menjadi tanggung jawab bersama dan bukan hanya KPU sebagai penyelenggara. Dari tujuh kabupaten/kota yang menggelar Pilkada Serentak kali ini, Kota Mataram yang minim partisipasi pemilihnya dari setiap perhelatan pemilu dan pileg selama ini.

Komisioner KPU NTB, Agus Hilman, pada rapat koordinasi (Rakor) Penyusunan Bahan Materi dan Alat Peraga Pendidikan Pemilih pada Pilkada Serentak 2020, Rabu (2/9), tidak menampik penurunan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2020 hampir dimungkinkan terjadi. Apalagi, di Kota Mataram.

“Makanya, kami melakukan berbagai upaya. Diantaranya, konfergensi dengan melibatkan media, baik media sosial (medsos) juga media mainstrem. Pastinya, keselamatan dan kesehatan pemilih, serta objejektifitas data dengan pendekatan riset dan data akan kita kedepankan,” ujar Agus dalam paparannya.

Ia mengatakan, upaya sosialisasi, edukasi, dan literasi yang dilakukan secara masif sejak dini oleh pihaknya juga perlu dibantu oleh semua pihak. Diantaranya, kalangan kampus. Sehingga, akan mampu mengurangi tingkat risiko tersebut.

Agus optimistis capaian target partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 dapat terpenuhi jika hal tersebut dilakukan.

Selain upaya sosialisasi, edukasi, dan literasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2020, juga menjadi tantangan bagi pemerintah bersama stakeholder lainnya adalah kemampuan memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan pada Pilkada serentak 2020.

“Peran kampus, tokoh-tokoh dalam memberikan edukasi sejak dini mengenai pilkada serentak juga penting. Jadi kelancaran pilkada ini tanggung jawab bersama,” kata Agus.

Ia menyatakan, hal khusus yang menjadi perhatian semua pihak di antara demokrasi dan hak prinsip kesehatan masyarakat dalam konteks pilkada saat ini. Yaitu, penyelenggara dapat memberikan jaminan kepada partisipan terkait berjalannya penerapan protokol kesehatan.

“Sehingga, menimbulkan kepercayaan publik untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya,” ucap Agus.

Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik UIN Mataram, Agus mengatakan, upaya antisipasi menjadi hal wajib yang harus diperhatikan oleh setiap penyelenggara. Sebab, pada masa kampanye dan pemberian hak suara berpotensi menimbulkan kerumunan dari antusiasme masyarakat di tengah Covid-19.

Dia berpendapat penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPU dapat memanfaatkan fasilitas layanan teknologi dan informasi dalam seluruh rangkaian proses Pilkada serta menyediakan APD (alat pelindung diri) bagi para petugas pemilu dalam menjalankan tugasnya.

“Partisipasi masyarakat dalam pilkada tetap baik meski di tengah pandemi. Tentu ini membutuhkan peran serta semua pihak, termasuk peran kampus, penggiat demokrasi,” kata Agus.

Selain itu, perumusan pemilih pemula harus mulai diperhatikan. Bahkan, para pemilih difabel dan kaum perempuan harus banyak disasar oleh jajaran KPU dan penyelenggara pemilu lainnya.

“Kedua segmen pemilih itu sangat rendah partisipasi memilihnya selama ajang Pemilu dan Pileg selama ini. Ingat, kemenangan perempuan di Pemilu NTB rendah, buktinya hanya satu orang anggota DPRD NTB yang kini mewakili unsur perempuan. Maka, ini catatan kami agar kerja KPU harus benar-benar fokus menyasar segmen pemilih perempuan, difabel dan pemilih perempuan menjadi catatan,” jelas Agus.

Terpisah, Komisioner Bawaslu NTB Dr. Yuyun Nurul Azmi meminta agar jajaran KPU NTB perlu fokus bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Mataram.

“Selama Pemilu itu partisipasi pemilih di NTB selalu Kota Mataram jadi catatan. Ini perlu jadi perhatian khusus KPU NTB beserta perangkatnya untuk mencari formula untuk mengatasinya,” ungkap Yuyun.

Mantan Komisioner KPU Sumbawa itu menyarankan agar KPU NTB perlu mulai membedakan pembuatan APK paslon dengan APK yang dibuat oleh KPU. 

Hal ini penting agar pihaknya bisa membedakan APK tersebut. Sehingga, bisa melakukan pengawasan dan penertibannya. 

“Sebaiknya, APK yang dari KPU itu harus berisikan visi dan misi paslon. Ini membantu kami dalam pengawasannya,” tandas Yuyun Nurul Azmi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.