Menu

Mode Gelap

Pemerintah · 27 Feb 2017 09:34 WITA ·

Kunker Komisi II DPR-RI


					Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB Perbesar

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB

MATARAM,DS-Bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (27/2/2017, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Ke Provinsi NTB. Turut hadir pada kunjungan kerja tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, TGH Mahali Fikri, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Adhar Hakim, SH., Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshari, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, S.Ag, MH dan Pimpinan SKPD Lingkup Provinsi NTB.

Adapun tujuan kunjungan Komisi II ke NTB dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan penyelenggaraan daerah. Komisi II sangat mengharap adanya saran dan masukan yang nantinya bisa dibawa dan dibahas dengan Pemerintah Pusat.

”Kami ingin mendapat masukan maupun informasi tentang permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat sesuai ruang lingkup Komisi II mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, masalah kepegawaian terutama yang berhubungan dengan masalah tenaga honorer, permasalahan pertanahan dan tata ruang, pelaksanaan Undang-Undang desa terutama yang berkaitan dengan dana desa dan batas wilayah desa. Komisi II ingin mengetahui hal-hal apa saja yang dirasa pemerintah provinsi NTB perlu diberikan perhatian khusus,” ujar Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si selaku Ketua Rombongan Komisi II DPR RI.

Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur memberi saran dan masukan terkait sinkronisasi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan daerah tentang penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintahan.

“Kadang tidak sedikit kebijakan dan program-program kerja dari Pusat yang tidak dapat diterapkan dan diakselerasi di provinsi maupun di kabupaten/kota di NTB. Jadi kami sangat mengharapkan baik kementerian lembaga agar terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dan mau berdiskusi dengan kami di daerah sebelum kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan,” katanya.

Diakhir sambutannya, Wagub menyampaikan bahwa NTB ramah terhadap masuknya investor yang ingin menanamkan modalnya untuk mengembangkan daerah NTB.

“Kami telah membuat regulasi bahkan peraturan daerah yang membebaskan kewajiban-kewajiban para investor dalam rangka mempercepat terjadinya akselerasi dan kenyamanan kepada para investor. Akan tetapi tidak sedikit investor yang menelantarkan tanah-tanah yang akan digarap, dan permasalahan ini sangat perlu intervensi dari pusat dan lembaga terkait dalam menyikapi hal ini,” pungkas Wakil Gubernur. edi

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Banyak yang Melakukan Sesuatu Tanpa Data Jelas

18 Mei 2022 - 16:36 WITA

Parade Defile Meriahkan Pembukaan Latsitarda Nusantara XLll Tahun 2022

14 Mei 2022 - 21:48 WITA

Keberagaman NTB Bekal Penting Bagi Peserta Latsitarda Nusantara ke-42

14 Mei 2022 - 19:29 WITA

Wagub Ajak Peserta Latsitardanus Berbaur dengan Masyarakat

11 Mei 2022 - 20:10 WITA

Jembatan Putus di Pemoles Segera Dibenahi, Gubernur Zul : Mindset Pejabat Kita Ubah

9 Mei 2022 - 18:01 WITA

Gubernur NTB Harap NWDI Punya Gambaran Masa Depan

9 Mei 2022 - 11:37 WITA

Trending di Pemerintah